Print 

"Peradilan Tata Usaha Negara merupakan peradilan termuda dibandingkan dengan peradilan lainnya. Hukum Acara Peradialan Tata Usaha Negara diatur dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986."

Salah satu tujuan dibentuknya Peradilan Tata Usaha Negara menurut konsiderans Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 pada point d adalah :
 
“ Untuk menyelesaikan masalah sengketa dalam bidang tata usaha Negara diperlukan suatu Peradilan Tata Usaha Negara yang mampu menegakkan keadilan, kebenaran, ketertiban dan kepastian hukum, sehingga dapat memberikan pengayoman kepada masyarakat, khususnya dalam hubungan antara Badan Peradilan atau Pejabat Tata Usaha Negara dengan masyarakat “.
 
  Dari konsiderans tersebut diatas maka menjadi jelas, bahwa pengadilan Tata Usaha Negara dibentuk untuk mengontrol tindakan badan atau pejabat tata usaha Negara dalam menjalankan tugasnya sehari-hari. Kontrol pengadilan kepada pejabat tata usaha Negara tersebut dapat menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya. Apabila badan atau pejabat tata usaha Negara dalam menjalankan tugasnya merugikan kepentingan rakyat,maka badan atau pejabat tata usaha Negara tersebut dapat dibaca dalam pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 menyebutkan :
 
“ Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan tata usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada peradilan yang berwenang  yang berisi tuntutan agar keputusan tata usaha Negara tersebut dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa tuntutan ganti rugi “.

 

  Sebelum Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda berdiri, semua sengketa tata usaha Negara yang melibatkan badan atau pejabat tata usaha Negara di wilayah hukum provinsi Kalimantan Timur diajukan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin. Hal tersebut sesuai pasal 2 Surat Keputusan Presiden R.I. Nomor 41 Tahun 1992 tentang pembentukan Pengadilan Tata Usaha Negara di Pontianak, Banjarmasin, dan Manado yang menyebutkan :

  “Daerah Hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin  meliputi seluruh wilayah Kabupaten dan Kotamadya Daerah Tingkat II yangterdapat didalam wilayah Provinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan, wilayah tingkat I Kalimantan Tengah,dan wilayah Provinsi Tingkat I Kalimanta Timur“.

  Atas dasar alasan-alasan tersebut maka selanjutkan sekitar tahun 1994,terbitlah Surat Keputusan Presiden R.I. Nomor  22 Tahun 1994 yaitu tentang pembentukan Pengadilan Tata Usaha Negara di Bandar Lampung, Samarinda dan Denpasar. Menurut pasal 2 Surat Keputusan Presiden R.I. Nomor 22 Tahun 1994 disebutkan  :
 
“Daerah Hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda meliput wilayah Kabupaten dan Kotamadya dan Daerah Tingkat II yang terdapat dalam wilayah Provinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Timur “.

  Atas dasar surat Keputusan Presiden R.I. Nomor 22 Tahun 1994 tersebut maka dibangunlah Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda yang terletak di jalan Bung Tomo No. 136 Samarinda yang tepatnya pada tanggal 10 Juni 1995 gedung Pengadilan Tata Usaha Negara diresmikan oleh Menteri Kehakiman Bapak OETOYO USMAN,SH dan mulai saat itu pula Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda mulai menerima perkara-perkara tata usaha Negara yang diajukan oleh badan hukum atau warga masyarakat yang telah dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara. Setelah pengadilan Tata Usaha Negara dinyatakan beroperasi maka semua perkara Tata Usaha Negara harus diajukan di Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda, Tata Usaha Negara Banjarmasin dimana perkara tersebut tetap diputus dan diselesaikan oleh pengadilan yang bersangkutan.