Rabu, 19 Desember 2018
Selamat Datang Di Website Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda

A.      KETENTUAN POSBAKUM

1.     Bagi pencari keadilan (orang perorangan atau sekelompok orang) yang tidak mampu berhak memperoleh Bantuan Hukum dengan permohonan dan tanggungan biaya perkara dari negara dengan melampirkan ;

2.     Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Lurah/Kepala Wilayah setempat yang menyatakan bahwa benar yang bersangkutan tidak mampu membayar biaya perkara, atau

3.     Surat Keterangan Tunjangan Sosial seperti Kartu Keluarga Miskin (KKM), Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), Kartu Beras Miskin (Raskin), Kartu Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Bantuan Langsung Tunai (BLT), Kartu Perlindungan Sosial (KPS), atau

4.     Dokumen lainnya yang berkaitan dengan daftar penduduk miskin dalam basis data terpadu pemerintah atau yang dikeluarkan oleh instansi lain yang berwenang untuk memberikan keterangan tidak mampu.

 

B.      PEMBERIAN LAYANAN POSBAKUM

1.     Pemohon mengajukan permohonan kepada Posbakum Pengadilan dengan mengisi formulir yang telah disediakan dan memberikan persyaratan yang diperlukan.

2.     Petugas Posbakum memeriksa formulir dan kelengkapan dokumen persyaratan. Jika tidak lengkap, mengembalikan kepada Pemohon untuk dilengkapi Jika lengkap, Pemohon/calon Penerima Layanan dapat langsung mendapatkan pelayanan.

3.     Petugas Posbakum memberikan layanan Posbakum Pengadilan. Apabila penerima layanan Posbakum tidak sanggup membayar biaya perkara, maka petugas Posbakum akan memberikan formulir permohonan pembebasan biaya perkara untuk diajukan kepada Ketua Pengadilan.

4.     Petugas Posbakum mengisi, memeriksa kelengkapan isian dan meminta tandatangani Penerima Layanan Posbakum Pengadilan pada formulir permohonan layanan dan Surat pernyataan telah menerima layanan.

 

Formulir Permohonan Layanan Posbakum

Formulir Permohonan Pembebasan Biaya Perkara

Surat Pernyataan Telah Menerima Layanan Posbakum

Formulir Pengaduan/Penyampaian Keluhan Layanan Posbakum

 

Kirim Formulir Permohonan Layanan Posbakum, Formulir Permohonan Pembebasan Biaya Perkara, Formulir Pengaduan/Penyampaian Keluhan Layanan Posbakum ke email posbakum@ptun-samarinda.go.id

Untuk kelengkapan berkas permohonan agar diserahkan langsung ke Petugas POSBAKUM Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda

Jam Kerja Petugas POSBAKUM Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda:

 

Hari Selasa, Rabu, dan Kamis. (Pukul 09.00 - 12.00 WITA)

SOP Kepaniteraan

SOP Kepaniteraan Perkara

SOP Kepaniteraan Hukum

SOP Sub Bag. Umum dan Keuangan

SOP Sub Bag. Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana

SOP Sub Bag. Perencanaan, TI, dan Pelaporan

"Peradilan Tata Usaha Negara merupakan peradilan termuda dibandingkan dengan peradilan lainnya. Hukum Acara Peradialan Tata Usaha Negara diatur dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986."

Salah satu tujuan dibentuknya Peradilan Tata Usaha Negara menurut konsiderans Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 pada point d adalah :
 
“ Untuk menyelesaikan masalah sengketa dalam bidang tata usaha Negara diperlukan suatu Peradilan Tata Usaha Negara yang mampu menegakkan keadilan, kebenaran, ketertiban dan kepastian hukum, sehingga dapat memberikan pengayoman kepada masyarakat, khususnya dalam hubungan antara Badan Peradilan atau Pejabat Tata Usaha Negara dengan masyarakat “.
 
  Dari konsiderans tersebut diatas maka menjadi jelas, bahwa pengadilan Tata Usaha Negara dibentuk untuk mengontrol tindakan badan atau pejabat tata usaha Negara dalam menjalankan tugasnya sehari-hari. Kontrol pengadilan kepada pejabat tata usaha Negara tersebut dapat menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya. Apabila badan atau pejabat tata usaha Negara dalam menjalankan tugasnya merugikan kepentingan rakyat,maka badan atau pejabat tata usaha Negara tersebut dapat dibaca dalam pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 menyebutkan :
 
“ Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan tata usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada peradilan yang berwenang  yang berisi tuntutan agar keputusan tata usaha Negara tersebut dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa tuntutan ganti rugi “.

 

  Sebelum Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda berdiri, semua sengketa tata usaha Negara yang melibatkan badan atau pejabat tata usaha Negara di wilayah hukum provinsi Kalimantan Timur diajukan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin. Hal tersebut sesuai pasal 2 Surat Keputusan Presiden R.I. Nomor 41 Tahun 1992 tentang pembentukan Pengadilan Tata Usaha Negara di Pontianak, Banjarmasin, dan Manado yang menyebutkan :

  “Daerah Hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin  meliputi seluruh wilayah Kabupaten dan Kotamadya Daerah Tingkat II yangterdapat didalam wilayah Provinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan, wilayah tingkat I Kalimantan Tengah,dan wilayah Provinsi Tingkat I Kalimanta Timur“.

  Atas dasar alasan-alasan tersebut maka selanjutkan sekitar tahun 1994,terbitlah Surat Keputusan Presiden R.I. Nomor  22 Tahun 1994 yaitu tentang pembentukan Pengadilan Tata Usaha Negara di Bandar Lampung, Samarinda dan Denpasar. Menurut pasal 2 Surat Keputusan Presiden R.I. Nomor 22 Tahun 1994 disebutkan  :
 
“Daerah Hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda meliput wilayah Kabupaten dan Kotamadya dan Daerah Tingkat II yang terdapat dalam wilayah Provinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Timur “.

  Atas dasar surat Keputusan Presiden R.I. Nomor 22 Tahun 1994 tersebut maka dibangunlah Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda yang terletak di jalan Bung Tomo No. 136 Samarinda yang tepatnya pada tanggal 10 Juni 1995 gedung Pengadilan Tata Usaha Negara diresmikan oleh Menteri Kehakiman Bapak OETOYO USMAN,SH dan mulai saat itu pula Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda mulai menerima perkara-perkara tata usaha Negara yang diajukan oleh badan hukum atau warga masyarakat yang telah dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara. Setelah pengadilan Tata Usaha Negara dinyatakan beroperasi maka semua perkara Tata Usaha Negara harus diajukan di Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda, Tata Usaha Negara Banjarmasin dimana perkara tersebut tetap diputus dan diselesaikan oleh pengadilan yang bersangkutan.