Sabtu, 22 September 2018
Selamat Datang Di Website Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda

A.      KETENTUAN POSBAKUM

1.     Bagi pencari keadilan (orang perorangan atau sekelompok orang) yang tidak mampu berhak memperoleh Bantuan Hukum dengan permohonan dan tanggungan biaya perkara dari negara dengan melampirkan ;

2.     Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Lurah/Kepala Wilayah setempat yang menyatakan bahwa benar yang bersangkutan tidak mampu membayar biaya perkara, atau

3.     Surat Keterangan Tunjangan Sosial seperti Kartu Keluarga Miskin (KKM), Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), Kartu Beras Miskin (Raskin), Kartu Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Bantuan Langsung Tunai (BLT), Kartu Perlindungan Sosial (KPS), atau

4.     Dokumen lainnya yang berkaitan dengan daftar penduduk miskin dalam basis data terpadu pemerintah atau yang dikeluarkan oleh instansi lain yang berwenang untuk memberikan keterangan tidak mampu.

 

B.      PEMBERIAN LAYANAN POSBAKUM

1.     Pemohon mengajukan permohonan kepada Posbakum Pengadilan dengan mengisi formulir yang telah disediakan dan memberikan persyaratan yang diperlukan.

2.     Petugas Posbakum memeriksa formulir dan kelengkapan dokumen persyaratan. Jika tidak lengkap, mengembalikan kepada Pemohon untuk dilengkapi Jika lengkap, Pemohon/calon Penerima Layanan dapat langsung mendapatkan pelayanan.

3.     Petugas Posbakum memberikan layanan Posbakum Pengadilan. Apabila penerima layanan Posbakum tidak sanggup membayar biaya perkara, maka petugas Posbakum akan memberikan formulir permohonan pembebasan biaya perkara untuk diajukan kepada Ketua Pengadilan.

4.     Petugas Posbakum mengisi, memeriksa kelengkapan isian dan meminta tandatangani Penerima Layanan Posbakum Pengadilan pada formulir permohonan layanan dan Surat pernyataan telah menerima layanan.

 

Formulir Permohonan Layanan Posbakum

Formulir Permohonan Pembebasan Biaya Perkara

Surat Pernyataan Telah Menerima Layanan Posbakum

Formulir Pengaduan/Penyampaian Keluhan Layanan Posbakum

 

Kirim Formulir Permohonan Layanan Posbakum, Formulir Permohonan Pembebasan Biaya Perkara, Formulir Pengaduan/Penyampaian Keluhan Layanan Posbakum ke email posbakum@ptun-samarinda.go.id

Untuk kelengkapan berkas permohonan agar diserahkan langsung ke Petugas POSBAKUM Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda

Jam Kerja Petugas POSBAKUM Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda:

 

Hari Selasa, Rabu, dan Kamis. (Pukul 09.00 - 12.00 WITA)

SOP Kepaniteraan

SOP Kepaniteraan Perkara

SOP Kepaniteraan Hukum

SOP Sub Bag. Umum dan Keuangan

SOP Sub Bag. Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana

SOP Sub Bag. Perencanaan, TI, dan Pelaporan

Samarinda, 23 April 2018. Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda menerima kunjungan dari TIM Badan Pengawas Mahkamah Agung RI, sesuai dengan surat tugas Badan Pengawas Mahkamah Agung RI Nomor : 198/BP/ST/IV/2018. TIM Pemeriksa terdiri dari :

 

1.             H. Iswan Herwin, Inspektur Wilayah III pada Badan Pengawas Mahkamah Agung RI sebagai Ketua Tim;

2.             R. Hendro Suseno, Hakim Tinggi Pengawas pada Badan Pengawas Mahkamah Agung RI sebagai Anggota;

3.             Hj. Yefni Delfitri, Kepala Bagian Umum pada Sekretariat Badan Pengawas Mahkamah Agung RI sebagai Sekretaris;

4.             Imawan Suprapto, Fungsional Umum pada Badan Pengawas Mahkamah Agung RI sebagai Staf Pemeriksa, dan

5.        Riswan Marhaen Renuat, Fungsional Umum pada Badan Pengawas Mahkamah Agung RI sebagai Staf Pemeriksa.

 

 

Tujuan dari kunjungan ini adalah untuk :

·             Melakukan pemeriksaan regular pada Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda;

·        Melakukan pemeriksaan terkait dengan biaya perkara, Biaya Eksekusi, panggilan/pemberitahuan delegasi, Bantuan Hukum, Keterbukaan Informasi dan Penanganan Pengaduan, PERMA Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tatalaksana Panitera dan Sekretaris, SEMA Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Delegasi, PERMA Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Biaya Proses, Penyerahan Salinan/Petikan Putusan Perkara, dan Upaya Hukum;

·          Menindak lanjuti hasil pemeriksaan/temuan BPK, BPKP dan SIMAK-BMD serta memantau pelaksanaan PERMA Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (Whistleblowing System) di Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan di bawahnya;

·       Melakukan Monitoring terkait dengan kedisiplinan Aparatur, kebersihan lingkungan kantor dan pelayanan publik serta temuan lain dari pengawas eksternal di wilayah Pengadilan Tingkat Banding pada 4 (empat) lingkungan peradilan;

·             Melakukan opname brankas terkait uang pihak ketiga lainnya di wilayah Pengadilan Tingkat Banding pada 4 (empat) lingkungan peradilan;

 

Kunjungan ini berlangsung selama 5 (lima) hari,  mulai dari tanggal 23 April 2018 – 27 April 2018.

 

Foto Galeri