Rabu, 26 Januari 2022
Selamat Datang Di Website Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda

A.      KETENTUAN POSBAKUM

1.     Bagi pencari keadilan (orang perorangan atau sekelompok orang) yang tidak mampu berhak memperoleh Bantuan Hukum dengan permohonan dan tanggungan biaya perkara dari negara dengan melampirkan ;

2.     Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Lurah/Kepala Wilayah setempat yang menyatakan bahwa benar yang bersangkutan tidak mampu membayar biaya perkara, atau

3.     Surat Keterangan Tunjangan Sosial seperti Kartu Keluarga Miskin (KKM), Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), Kartu Beras Miskin (Raskin), Kartu Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Bantuan Langsung Tunai (BLT), Kartu Perlindungan Sosial (KPS), atau

4.     Dokumen lainnya yang berkaitan dengan daftar penduduk miskin dalam basis data terpadu pemerintah atau yang dikeluarkan oleh instansi lain yang berwenang untuk memberikan keterangan tidak mampu.

 

B.      PEMBERIAN LAYANAN POSBAKUM

1.     Pemohon mengajukan permohonan kepada Posbakum Pengadilan dengan mengisi formulir yang telah disediakan dan memberikan persyaratan yang diperlukan.

2.     Petugas Posbakum memeriksa formulir dan kelengkapan dokumen persyaratan. Jika tidak lengkap, mengembalikan kepada Pemohon untuk dilengkapi Jika lengkap, Pemohon/calon Penerima Layanan dapat langsung mendapatkan pelayanan.

3.     Petugas Posbakum memberikan layanan Posbakum Pengadilan. Apabila penerima layanan Posbakum tidak sanggup membayar biaya perkara, maka petugas Posbakum akan memberikan formulir permohonan pembebasan biaya perkara untuk diajukan kepada Ketua Pengadilan.

4.     Petugas Posbakum mengisi, memeriksa kelengkapan isian dan meminta tandatangani Penerima Layanan Posbakum Pengadilan pada formulir permohonan layanan dan Surat pernyataan telah menerima layanan.

 

Formulir Permohonan Layanan Posbakum

Formulir Permohonan Pembebasan Biaya Perkara

Surat Pernyataan Telah Menerima Layanan Posbakum

Formulir Pengaduan/Penyampaian Keluhan Layanan Posbakum

 

Kirim Formulir Permohonan Layanan Posbakum, Formulir Permohonan Pembebasan Biaya Perkara, Formulir Pengaduan/Penyampaian Keluhan Layanan Posbakum ke email posbakum@ptun-samarinda.go.id

Untuk kelengkapan berkas permohonan agar diserahkan langsung ke Petugas POSBAKUM Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda

Jam Kerja Petugas POSBAKUM Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda:

 

Hari Selasa, Rabu, dan Kamis. (Pukul 09.00 - 12.00 WITA)

SOP Kepaniteraan

SOP Kepaniteraan Perkara

SOP Kepaniteraan Hukum

SOP Sub Bag. Umum dan Keuangan

SOP Sub Bag. Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana

SOP Sub Bag. Perencanaan, TI, dan Pelaporan

Samarinda – Humas. Pada hari Jumat, tanggal 14 Januari 2022, pada pukul 10:00 WITA, bertempat di Ruang Sidang Utama Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda, Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda, Adhi Budhi Sulistyo, S.H., M.H., bersama Para Hakim, Panitera, Sekretaris, Pejabat Struktural dan Fungsional, Para Pegawai dan seluruh PPNPN Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda mengadakan acara untuk memperingati Hari Ulang Tahun Peradilan Tata Usaha Negara yang ke-31.

Dalam acara tersebut Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda, Adhi Budhi Sulistyo, S.H., M.H., menyampaikan sambutannya untuk menjalankan tugas dan tanggun jawab sesuai perturan yang berlaku dan selalu menjaga kesehatan di tengah pandemi Covid-19. Acara dilanjutkan dengan pemotongan tumpeng oleh Ketua PTUN Samarinda. Potongan tumpeng pertama diberikan oleh Ketua PTUN Samarinda, Adhi Budhi Sulistyo, S.H., M.H., kepada Pegawai paling senior, Panitera Hukum, Jihim,S.H., Sedangkan potongan tumpeng kedua diberikan kepada Pegawai termuda di PTUN Samarinda, CPNS, Pengelola Sistem dan Jaringan, Lina Aulia Yasyfa, A.Md. dan diakhiri dengan pembacaan doa dan sesi foto.

 

DIRGAHAYU PERADILAN TATA USAHA NEGARA DI SELURUH INDONESIA

PERATUN INDONESIA SEMAKIN MAJU, INOVATIF, DAN MODERN UNTUK MEWUJUDKAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA YANG AGUNG

JAYA PERADILAN TUN

PERADILAN TUN JAYA