Rabu, 8 Desember 2021
Selamat Datang Di Website Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda

A.      KETENTUAN POSBAKUM

1.     Bagi pencari keadilan (orang perorangan atau sekelompok orang) yang tidak mampu berhak memperoleh Bantuan Hukum dengan permohonan dan tanggungan biaya perkara dari negara dengan melampirkan ;

2.     Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Lurah/Kepala Wilayah setempat yang menyatakan bahwa benar yang bersangkutan tidak mampu membayar biaya perkara, atau

3.     Surat Keterangan Tunjangan Sosial seperti Kartu Keluarga Miskin (KKM), Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), Kartu Beras Miskin (Raskin), Kartu Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Bantuan Langsung Tunai (BLT), Kartu Perlindungan Sosial (KPS), atau

4.     Dokumen lainnya yang berkaitan dengan daftar penduduk miskin dalam basis data terpadu pemerintah atau yang dikeluarkan oleh instansi lain yang berwenang untuk memberikan keterangan tidak mampu.

 

B.      PEMBERIAN LAYANAN POSBAKUM

1.     Pemohon mengajukan permohonan kepada Posbakum Pengadilan dengan mengisi formulir yang telah disediakan dan memberikan persyaratan yang diperlukan.

2.     Petugas Posbakum memeriksa formulir dan kelengkapan dokumen persyaratan. Jika tidak lengkap, mengembalikan kepada Pemohon untuk dilengkapi Jika lengkap, Pemohon/calon Penerima Layanan dapat langsung mendapatkan pelayanan.

3.     Petugas Posbakum memberikan layanan Posbakum Pengadilan. Apabila penerima layanan Posbakum tidak sanggup membayar biaya perkara, maka petugas Posbakum akan memberikan formulir permohonan pembebasan biaya perkara untuk diajukan kepada Ketua Pengadilan.

4.     Petugas Posbakum mengisi, memeriksa kelengkapan isian dan meminta tandatangani Penerima Layanan Posbakum Pengadilan pada formulir permohonan layanan dan Surat pernyataan telah menerima layanan.

 

Formulir Permohonan Layanan Posbakum

Formulir Permohonan Pembebasan Biaya Perkara

Surat Pernyataan Telah Menerima Layanan Posbakum

Formulir Pengaduan/Penyampaian Keluhan Layanan Posbakum

 

Kirim Formulir Permohonan Layanan Posbakum, Formulir Permohonan Pembebasan Biaya Perkara, Formulir Pengaduan/Penyampaian Keluhan Layanan Posbakum ke email posbakum@ptun-samarinda.go.id

Untuk kelengkapan berkas permohonan agar diserahkan langsung ke Petugas POSBAKUM Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda

Jam Kerja Petugas POSBAKUM Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda:

 

Hari Selasa, Rabu, dan Kamis. (Pukul 09.00 - 12.00 WITA)

SOP Kepaniteraan

SOP Kepaniteraan Perkara

SOP Kepaniteraan Hukum

SOP Sub Bag. Umum dan Keuangan

SOP Sub Bag. Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana

SOP Sub Bag. Perencanaan, TI, dan Pelaporan

Samarinda – Humas. Pada hari Rabu, tanggal 27 Oktober 2021, pada pukul 10:00 WITA, bertempat di ruang Media Center, Panitera Muda Hukum Pengadilan Tata Usaha Samarinda, Jihim, S.H., bersama Ka.sub Bag. PTIP, Rahmat Hidayat, S.T., dan Petugas PTSP, Benny Bakhtiar Anwar, S.T. mengikuti Bimbingan Teknis Pelayanan Disabilitas Di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara MA RI secara virtual.

Kegiatan Bimbingan Teknis Pelayanan Disabilitas ini, diikuti oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dan Pengadilan Tata Usaha Negara di Seluruh Indonesia. Tujuan dari kegiatan tersebut yaitu menertibkan dan menyeragamkan pemahaman dan prosedur pemberian pelayanan bagi penyandang disabilitas.

Dalam bimtek tersebut disampaikan beberapa materi diantaranya Pemahaman Tentang Konsep Pengadilan Ramah Disabilitas (Konsep Dasar Akomodasi Yang Layak Bagi Penyandang Disabilitas) oleh Nurul Saadah Andriani, S.H., M.H., Mengenal Penyandang Disabilitas, Interaksi Sosial Dan Mengenai Kebutuhan Khusus Untuk Penyediaan Akomodasi Yang Layak oleh Ayatullah Rohhullah K. S.H., dan  Etika/Tata Cara Bagi Penyandang Disabilitas dan Personal Assesmen oleh Rini Rindawati, S.H.

Kegiatan Bimbingan Teknis Pelayanan Disabilitas berlangsung selama 3 (tiga) hari, dimulai pada hari Rabu, 27 Oktober 2021 sampai dengan hari Jumat, 29 Oktober 2021.(ptip-red)