Rabu, 8 Desember 2021
Selamat Datang Di Website Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda

A.      KETENTUAN POSBAKUM

1.     Bagi pencari keadilan (orang perorangan atau sekelompok orang) yang tidak mampu berhak memperoleh Bantuan Hukum dengan permohonan dan tanggungan biaya perkara dari negara dengan melampirkan ;

2.     Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Lurah/Kepala Wilayah setempat yang menyatakan bahwa benar yang bersangkutan tidak mampu membayar biaya perkara, atau

3.     Surat Keterangan Tunjangan Sosial seperti Kartu Keluarga Miskin (KKM), Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), Kartu Beras Miskin (Raskin), Kartu Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Bantuan Langsung Tunai (BLT), Kartu Perlindungan Sosial (KPS), atau

4.     Dokumen lainnya yang berkaitan dengan daftar penduduk miskin dalam basis data terpadu pemerintah atau yang dikeluarkan oleh instansi lain yang berwenang untuk memberikan keterangan tidak mampu.

 

B.      PEMBERIAN LAYANAN POSBAKUM

1.     Pemohon mengajukan permohonan kepada Posbakum Pengadilan dengan mengisi formulir yang telah disediakan dan memberikan persyaratan yang diperlukan.

2.     Petugas Posbakum memeriksa formulir dan kelengkapan dokumen persyaratan. Jika tidak lengkap, mengembalikan kepada Pemohon untuk dilengkapi Jika lengkap, Pemohon/calon Penerima Layanan dapat langsung mendapatkan pelayanan.

3.     Petugas Posbakum memberikan layanan Posbakum Pengadilan. Apabila penerima layanan Posbakum tidak sanggup membayar biaya perkara, maka petugas Posbakum akan memberikan formulir permohonan pembebasan biaya perkara untuk diajukan kepada Ketua Pengadilan.

4.     Petugas Posbakum mengisi, memeriksa kelengkapan isian dan meminta tandatangani Penerima Layanan Posbakum Pengadilan pada formulir permohonan layanan dan Surat pernyataan telah menerima layanan.

 

Formulir Permohonan Layanan Posbakum

Formulir Permohonan Pembebasan Biaya Perkara

Surat Pernyataan Telah Menerima Layanan Posbakum

Formulir Pengaduan/Penyampaian Keluhan Layanan Posbakum

 

Kirim Formulir Permohonan Layanan Posbakum, Formulir Permohonan Pembebasan Biaya Perkara, Formulir Pengaduan/Penyampaian Keluhan Layanan Posbakum ke email posbakum@ptun-samarinda.go.id

Untuk kelengkapan berkas permohonan agar diserahkan langsung ke Petugas POSBAKUM Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda

Jam Kerja Petugas POSBAKUM Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda:

 

Hari Selasa, Rabu, dan Kamis. (Pukul 09.00 - 12.00 WITA)

SOP Kepaniteraan

SOP Kepaniteraan Perkara

SOP Kepaniteraan Hukum

SOP Sub Bag. Umum dan Keuangan

SOP Sub Bag. Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana

SOP Sub Bag. Perencanaan, TI, dan Pelaporan

Samarinda – Humas. Pada hari Kamis, tanggal 21 Oktober 2021, pada pukul 20:00 WITA, bertempat di Ruang Sidang Utama Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda, Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda, Edi Firmansyah, S.H., M.H., didampingi  oleh Wakil Ketua, Aning Widi Rahayu, S.H., diikuti oleh Para Hakim, Panitera, Sekretaris mengikuti Pembinaan Teknis dan Administrasi Yudistial oleh Pimpinan Mahkamah Agung RI Secara Virtual.

 

Kegiatan tersebut diikuti oleh Ketua/Kepala, Wakil Ketua/Wakil Kepala, Seluruh Hakim, Panitera/Katera dan Sekretaris Pengadilan Tingkat Banding Empat Lingkungan Peradilan Seluruh Indonesia dan Pengadilan Tingkat Pertama Empat Lingkungan Peradilan Seluruh Indonesia.

Dalam kegiatan tersebut, pembinaan diberikan oleh Ketua Mahkamah Agung, YM Prof. Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H., Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisisal, YM Dr. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H., Ketua Kamar Pembinaan, YM Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H. L.L.M., Ketua Kamar Tata Usaha Negara, YM Prof. Dr. Supandi, S.H., M.Hum., Ketua Kamar Agama, YM Dr. Amran Suadi, S.H., M.H., Ketua Kamar Pidana, YM Dr. Suhadi, S.H., M.H., Ketua Kamar Militer, Mayjend TNI (Purn), YM Dr. Drs. Burhan Dahlan, S.H., M.H., Ketua Kamar Perdata, YM I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.,  dan Ketua Kamar Pengawasan, YM Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.

Pembinaan ini dilanjutkan keesokan harinya pada pukul 14:00 WITA. Pembinaan diberikan oleh Panitera Mahkamah Agung, Dr. Ridwan Mnasyur, S.H., M.H., Sekretaris Mahkamah Agung, Prof. Dr. H. Hasbi, M.H., Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum, Dr. H. Prim Haryadi., S.H., M.H., Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama, Dr. Drs. Aco Nur, S.H., M.H., Direktur Jenderal Badilmiltun, Hj. Lulik Tri Cahyaningrum, S.H.,M.H., Kepala Badan Pengawasan, H. Dwiarso Budi Santiarto, S.H.,M.H., Sekretaris Kepanitraan Mahkamah Agung, Dr. H. Iyus Suryana, S.H., M.H., dan Kepala Biro Keuangan, H. Sahwan, S.H., M.H. (ptip-red)