Selasa, 28 September 2021
Selamat Datang Di Website Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda

A.      KETENTUAN POSBAKUM

1.     Bagi pencari keadilan (orang perorangan atau sekelompok orang) yang tidak mampu berhak memperoleh Bantuan Hukum dengan permohonan dan tanggungan biaya perkara dari negara dengan melampirkan ;

2.     Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Lurah/Kepala Wilayah setempat yang menyatakan bahwa benar yang bersangkutan tidak mampu membayar biaya perkara, atau

3.     Surat Keterangan Tunjangan Sosial seperti Kartu Keluarga Miskin (KKM), Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), Kartu Beras Miskin (Raskin), Kartu Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Bantuan Langsung Tunai (BLT), Kartu Perlindungan Sosial (KPS), atau

4.     Dokumen lainnya yang berkaitan dengan daftar penduduk miskin dalam basis data terpadu pemerintah atau yang dikeluarkan oleh instansi lain yang berwenang untuk memberikan keterangan tidak mampu.

 

B.      PEMBERIAN LAYANAN POSBAKUM

1.     Pemohon mengajukan permohonan kepada Posbakum Pengadilan dengan mengisi formulir yang telah disediakan dan memberikan persyaratan yang diperlukan.

2.     Petugas Posbakum memeriksa formulir dan kelengkapan dokumen persyaratan. Jika tidak lengkap, mengembalikan kepada Pemohon untuk dilengkapi Jika lengkap, Pemohon/calon Penerima Layanan dapat langsung mendapatkan pelayanan.

3.     Petugas Posbakum memberikan layanan Posbakum Pengadilan. Apabila penerima layanan Posbakum tidak sanggup membayar biaya perkara, maka petugas Posbakum akan memberikan formulir permohonan pembebasan biaya perkara untuk diajukan kepada Ketua Pengadilan.

4.     Petugas Posbakum mengisi, memeriksa kelengkapan isian dan meminta tandatangani Penerima Layanan Posbakum Pengadilan pada formulir permohonan layanan dan Surat pernyataan telah menerima layanan.

 

Formulir Permohonan Layanan Posbakum

Formulir Permohonan Pembebasan Biaya Perkara

Surat Pernyataan Telah Menerima Layanan Posbakum

Formulir Pengaduan/Penyampaian Keluhan Layanan Posbakum

 

Kirim Formulir Permohonan Layanan Posbakum, Formulir Permohonan Pembebasan Biaya Perkara, Formulir Pengaduan/Penyampaian Keluhan Layanan Posbakum ke email posbakum@ptun-samarinda.go.id

Untuk kelengkapan berkas permohonan agar diserahkan langsung ke Petugas POSBAKUM Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda

Jam Kerja Petugas POSBAKUM Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda:

 

Hari Selasa, Rabu, dan Kamis. (Pukul 09.00 - 12.00 WITA)

SOP Kepaniteraan

SOP Kepaniteraan Perkara

SOP Kepaniteraan Hukum

SOP Sub Bag. Umum dan Keuangan

SOP Sub Bag. Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana

SOP Sub Bag. Perencanaan, TI, dan Pelaporan

Samarinda – Humas. Pada hari Kamis, tanggal 19 Agustus 2021, pada pukul 09:00 WITA, bertempat di Ruang Sidang Utama Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda, Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda, Edi Firmansyah, S.H., M.H., didampingi oleh Wakil Ketua, Aning Widi Rahayu, S.H., Para Hakim, Panitera, Sekretaris, Pejabat Struktural dan Fungsional, Para Pegawai dan seluruh PPNPN Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda mengikuti upacara peringatan HUT ke-76 Mahkamah Agung RI secara virtual.

Upacara peringatan HUT ke-76 Mahkamah Agung RI mengambil tema “Memantapkan Kemandirian Badan Peradilan Melalui Pelayanan Hukum Berbasis Teknologi Informasi Pada Masa  Pandemi”. Upacara tersebut disiarkan secara langsung dari gedung Mahkamah Agung dan diikuti oleh Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama pada 4 (empat) lingkungan peradilan di seluruh Indonesia.

 

Ketua Mahkamah Agung RI, Prof. Dr. H. M. Syarifuddin, S.H.,M.H. dalam sambutannya. Beliau berpesan agar selalu berbuat yang terbaik dan terus melakukan perubahan positif. Beliau juga menyampaikan capaian-capaian dan prestasi yang telah diraih oleh Mahkamah Agung seperti berikut:

1.     Kesembilan kalinya secara berturut turut mendapatakan predikat opini wajar tanpa pengecualian dari WBK atas laporan pengelolaan keuangan tahun 2020.

2. Di bidang pendidikan dan pelatihan SDM, pusdiklat manajemen kepemimpinan badan litbang diklat kumdil MA RI berhasil mendapat peringkat ketiga sebagai lembaga pelatihan pemerintah pusat berprestasi tahun 2021, sekaligus juga telah memperoleh akreditasi nilai AAA dari lembaga administrasi Negara Republilk Indonesia untuk program pelatihan aparatur Negara.

Ketua MA RI juga menyampaiakan saat ini MA sedang membahas rancangan peraturan MA diantaranya:

1.       Administrasi pengajuan upaya hukum dan persidangan kasasi dan peninjauan kembali MA secara elektronik

2.       Mediasi di pengadilan secara elektronik

3.       Tata cara pengajuan dan pemeriksaan keberatan terhadap putusan komisi pengawas persaingan usaha di pengadilan niaga

4.       Penyempurnaan terhadap administrasi perkara dan persidangan di pengadilan secara elektronik

5.       Administrasi pengelolaan hibah di lingkungan MA dan badan peradilan yang berada

Usai upacara, rangkaian acara HUT Mahkamah Agung selanjutnya adalah penerimaan anugerah Mahkamah Agung RI 2021 dan pemutaran perdana film “Pesan Bermakna”.

Pada kesempatan ini juga dilakukan pemotongan tumpeng untuk memperingati HUT MA ke-76 oleh Ketua PTUN Samarinda. Potongan tumpeng pertama diberikan oleh Ketua PTUN Samarinda Edi Firmansyah, S.H.,M.H. kepada Pegawai paling senior, Panitera Hukum, Jihim,S.H., Sedangkan potongan tumpeng kedua diberikan oleh Wakil Ketua PTUN Samarinda Aning Widi Rahayu, S.H. kepada Pegawai termuda di PTUN Samarinda, CPNS, Lina Aulia Yasyfa, A.Md., berikutnya Panitera, Cuncun Darmajaya, S.H.,M.H., memberikan tumpeng kepada Panitera Pengganti, Yetna Muliyarti, S.H., dan terakhir Sekretaris Epi Randabunga Rangngu, S.E., memberikan tumpeng kepada PPNPN yakni saudari Ridho Dwi Mar’atie, S.Kom. (ptip-red)