Rabu, 12 Mei 2021
Selamat Datang Di Website Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda

A.      KETENTUAN POSBAKUM

1.     Bagi pencari keadilan (orang perorangan atau sekelompok orang) yang tidak mampu berhak memperoleh Bantuan Hukum dengan permohonan dan tanggungan biaya perkara dari negara dengan melampirkan ;

2.     Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Lurah/Kepala Wilayah setempat yang menyatakan bahwa benar yang bersangkutan tidak mampu membayar biaya perkara, atau

3.     Surat Keterangan Tunjangan Sosial seperti Kartu Keluarga Miskin (KKM), Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), Kartu Beras Miskin (Raskin), Kartu Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Bantuan Langsung Tunai (BLT), Kartu Perlindungan Sosial (KPS), atau

4.     Dokumen lainnya yang berkaitan dengan daftar penduduk miskin dalam basis data terpadu pemerintah atau yang dikeluarkan oleh instansi lain yang berwenang untuk memberikan keterangan tidak mampu.

 

B.      PEMBERIAN LAYANAN POSBAKUM

1.     Pemohon mengajukan permohonan kepada Posbakum Pengadilan dengan mengisi formulir yang telah disediakan dan memberikan persyaratan yang diperlukan.

2.     Petugas Posbakum memeriksa formulir dan kelengkapan dokumen persyaratan. Jika tidak lengkap, mengembalikan kepada Pemohon untuk dilengkapi Jika lengkap, Pemohon/calon Penerima Layanan dapat langsung mendapatkan pelayanan.

3.     Petugas Posbakum memberikan layanan Posbakum Pengadilan. Apabila penerima layanan Posbakum tidak sanggup membayar biaya perkara, maka petugas Posbakum akan memberikan formulir permohonan pembebasan biaya perkara untuk diajukan kepada Ketua Pengadilan.

4.     Petugas Posbakum mengisi, memeriksa kelengkapan isian dan meminta tandatangani Penerima Layanan Posbakum Pengadilan pada formulir permohonan layanan dan Surat pernyataan telah menerima layanan.

 

Formulir Permohonan Layanan Posbakum

Formulir Permohonan Pembebasan Biaya Perkara

Surat Pernyataan Telah Menerima Layanan Posbakum

Formulir Pengaduan/Penyampaian Keluhan Layanan Posbakum

 

Kirim Formulir Permohonan Layanan Posbakum, Formulir Permohonan Pembebasan Biaya Perkara, Formulir Pengaduan/Penyampaian Keluhan Layanan Posbakum ke email posbakum@ptun-samarinda.go.id

Untuk kelengkapan berkas permohonan agar diserahkan langsung ke Petugas POSBAKUM Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda

Jam Kerja Petugas POSBAKUM Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda:

 

Hari Selasa, Rabu, dan Kamis. (Pukul 09.00 - 12.00 WITA)

SOP Kepaniteraan

SOP Kepaniteraan Perkara

SOP Kepaniteraan Hukum

SOP Sub Bag. Umum dan Keuangan

SOP Sub Bag. Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana

SOP Sub Bag. Perencanaan, TI, dan Pelaporan

Samarinda – Humas. Pada hari Senin, tanggal 29 Maret 2021, pada pukul 09:00 WITA, bertempat di Ruang Sidang Utama Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda melaksanakan Rapat Bulanan Periode Bulan Maret. Rapat Bulanan tersebut dipimpin oleh Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda, Edi Firmansyah, S.H., M.H., didampingi oleh Wakil Ketua, Aning Widi Rahayu, S.H., diikuti oleh Para Hakim, Sekretaris, Panitera, Pejabat Struktural dan Fungsional, Para Pegawai dan seluruh PPNPN Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda.

Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda terus mengingatkan untuk selalu menjaga integritas, kejujuran dan disiplin sebagaimana Peraturan Mahakamah Agung nomor 7, 8, 9 tahun 2016. Ketua juga menyampaikan untuk menjauhi praktik KKN seperti tidak menerima gratifikasi, suap, pungli dan sejenisnya.

Beban kerja setiap tahun terus meningkat, menantang kita untuk selalu meningkatkan kinerja pelayanan kepada publik. Selain itu ketua juga menyampaikan mengenai kegiatan HUT Peratun tahun 2021 dengan mengikuti Webinar Pratun pada hari Rabu tanggal 7 April 2021 dengan tema Kontrol Yudisial Terhadap Penyalahgunaan Wewenang Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan Pasca Undang-undang Cipta Kerja.

 

Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda, menyampaikan untuk selalu menjaga kebersihan dan kerapian di lingkungan kantor. Dan dalam upaya pelaksanaan pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) untuk dapat mempersiapkan evidence yang dibutuhkan. Semoga pada tahun 2021 ini, Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda dapat meraih predikat WBK.

Sekretaris, Epi Randabunga Rungngu, S.E. menyampaikan realisasi anggaran sampai dengan februari 2021 dan rencana pelaksanaan pemeliharaan gedung kantor Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda.

Pada kesempatan tersebut, Ketua juga mempersilahkan kepada Penitera Muda, Panitera Pengganti, Kassubag, dan Aparatur Pengadilan lainnya untuk menyampaikan kendala dan hambatan yang ada. (ptip-red)