Kamis, 28 Januari 2021
Selamat Datang Di Website Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda

A.      KETENTUAN POSBAKUM

1.     Bagi pencari keadilan (orang perorangan atau sekelompok orang) yang tidak mampu berhak memperoleh Bantuan Hukum dengan permohonan dan tanggungan biaya perkara dari negara dengan melampirkan ;

2.     Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Lurah/Kepala Wilayah setempat yang menyatakan bahwa benar yang bersangkutan tidak mampu membayar biaya perkara, atau

3.     Surat Keterangan Tunjangan Sosial seperti Kartu Keluarga Miskin (KKM), Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), Kartu Beras Miskin (Raskin), Kartu Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Bantuan Langsung Tunai (BLT), Kartu Perlindungan Sosial (KPS), atau

4.     Dokumen lainnya yang berkaitan dengan daftar penduduk miskin dalam basis data terpadu pemerintah atau yang dikeluarkan oleh instansi lain yang berwenang untuk memberikan keterangan tidak mampu.

 

B.      PEMBERIAN LAYANAN POSBAKUM

1.     Pemohon mengajukan permohonan kepada Posbakum Pengadilan dengan mengisi formulir yang telah disediakan dan memberikan persyaratan yang diperlukan.

2.     Petugas Posbakum memeriksa formulir dan kelengkapan dokumen persyaratan. Jika tidak lengkap, mengembalikan kepada Pemohon untuk dilengkapi Jika lengkap, Pemohon/calon Penerima Layanan dapat langsung mendapatkan pelayanan.

3.     Petugas Posbakum memberikan layanan Posbakum Pengadilan. Apabila penerima layanan Posbakum tidak sanggup membayar biaya perkara, maka petugas Posbakum akan memberikan formulir permohonan pembebasan biaya perkara untuk diajukan kepada Ketua Pengadilan.

4.     Petugas Posbakum mengisi, memeriksa kelengkapan isian dan meminta tandatangani Penerima Layanan Posbakum Pengadilan pada formulir permohonan layanan dan Surat pernyataan telah menerima layanan.

 

Formulir Permohonan Layanan Posbakum

Formulir Permohonan Pembebasan Biaya Perkara

Surat Pernyataan Telah Menerima Layanan Posbakum

Formulir Pengaduan/Penyampaian Keluhan Layanan Posbakum

 

Kirim Formulir Permohonan Layanan Posbakum, Formulir Permohonan Pembebasan Biaya Perkara, Formulir Pengaduan/Penyampaian Keluhan Layanan Posbakum ke email posbakum@ptun-samarinda.go.id

Untuk kelengkapan berkas permohonan agar diserahkan langsung ke Petugas POSBAKUM Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda

Jam Kerja Petugas POSBAKUM Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda:

 

Hari Selasa, Rabu, dan Kamis. (Pukul 09.00 - 12.00 WITA)

SOP Kepaniteraan

SOP Kepaniteraan Perkara

SOP Kepaniteraan Hukum

SOP Sub Bag. Umum dan Keuangan

SOP Sub Bag. Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana

SOP Sub Bag. Perencanaan, TI, dan Pelaporan

 

Samarinda – Humas. Pada hari senin, 7 Desember 2020, bertempat di Ruang Sidang Utama, Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda melaksanakan Rapat Bulanan Periode Desember Tahun 2020. Rapat Bulanan tersebut dipimpin oleh Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda, Edi Firmansyah, S.H., M.H., didampingi oleh Wakil Ketua, Aning Widi Rahayu, S.H., dan Sekretaris, Epi Randabunga Rungngu, S.E, dan diikuti oleh Para Hakim, Pejabat Struktural dan Fungsional, serta seluruh ASN dan PPNPN Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda.

Para Agenda rapat kali ini, Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda, Edi Firmansyah, S.H., M.H., terus menyampaikan untuk mematuhi protokol kesehatan, dengan selalu mengenakan masker, rajin mencuci tangan, dan menjaga jarak serta menghindari kerumuman. Beliau juga mengingatkan untuk selalu bekerja dengan jujur, ikhlas, dan tidak melakukan praktek KKN, serta tidak menerima suap dan gratifikasi. Beliau berharap bahwa upaya-upaya tersebut haruslah di terapkan dalam tindakan nyata, bukan slogan semata.

Dalam kesempatan tersebut, Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda, Aning Widi Rahayu, S.H., menyampaikan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda adalah salah satu Satuan Kerja yang diusulkan untuk meraih predikat Wilayah Bebas Korupsi. Dengan demikian sudah selayaknya kita untuk menjadi pribadi yang bersih dan melayani, serta bekerja dengan sungguh-sungguh. Beliau juga menyampaikan mengenai PPNPN yang masa kerjanya akan selesai pada 31 Desember 2020.

Sekretaris Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda, Epi Randabunga Rungngu, S.E., menyampaikan realisasi anggaran PTUN Samarinda per November yang masih 82%, selain itu beliau juga menyampaikan mengenai belanja modal yang diterima Tahun 2021 berupa Pengadaan PC Kepaniteraan, Mesin Antrian Sidang, dan Ruang Sidang Online.

Selanjutnya Ketua, memberikan kesempatan kepada para Hakim, Pejabat Kepaniteraan, Pejabat Sekretariat, ASN, dan Para PPNPN untuk menyampaikan saran dan masukan yang membangun demi kemajuan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda.

 

Pada kesempatan tersebut juga, Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda, Edi Firmansyah, S.H., M.H., memperkenalkan Hakim baru Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda, yaitu Fandy Kurniawan Pattiradja, S.H. Beliau baru  saja mutasi dari Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh. Selamat bergabung dengan Keluarga Besar Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda, semoga kita bersama dapat memajukan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda. (ptip-red)

Sports brandsAir Jordan