Kamis, 28 Januari 2021
Selamat Datang Di Website Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda

A.      KETENTUAN POSBAKUM

1.     Bagi pencari keadilan (orang perorangan atau sekelompok orang) yang tidak mampu berhak memperoleh Bantuan Hukum dengan permohonan dan tanggungan biaya perkara dari negara dengan melampirkan ;

2.     Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Lurah/Kepala Wilayah setempat yang menyatakan bahwa benar yang bersangkutan tidak mampu membayar biaya perkara, atau

3.     Surat Keterangan Tunjangan Sosial seperti Kartu Keluarga Miskin (KKM), Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), Kartu Beras Miskin (Raskin), Kartu Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Bantuan Langsung Tunai (BLT), Kartu Perlindungan Sosial (KPS), atau

4.     Dokumen lainnya yang berkaitan dengan daftar penduduk miskin dalam basis data terpadu pemerintah atau yang dikeluarkan oleh instansi lain yang berwenang untuk memberikan keterangan tidak mampu.

 

B.      PEMBERIAN LAYANAN POSBAKUM

1.     Pemohon mengajukan permohonan kepada Posbakum Pengadilan dengan mengisi formulir yang telah disediakan dan memberikan persyaratan yang diperlukan.

2.     Petugas Posbakum memeriksa formulir dan kelengkapan dokumen persyaratan. Jika tidak lengkap, mengembalikan kepada Pemohon untuk dilengkapi Jika lengkap, Pemohon/calon Penerima Layanan dapat langsung mendapatkan pelayanan.

3.     Petugas Posbakum memberikan layanan Posbakum Pengadilan. Apabila penerima layanan Posbakum tidak sanggup membayar biaya perkara, maka petugas Posbakum akan memberikan formulir permohonan pembebasan biaya perkara untuk diajukan kepada Ketua Pengadilan.

4.     Petugas Posbakum mengisi, memeriksa kelengkapan isian dan meminta tandatangani Penerima Layanan Posbakum Pengadilan pada formulir permohonan layanan dan Surat pernyataan telah menerima layanan.

 

Formulir Permohonan Layanan Posbakum

Formulir Permohonan Pembebasan Biaya Perkara

Surat Pernyataan Telah Menerima Layanan Posbakum

Formulir Pengaduan/Penyampaian Keluhan Layanan Posbakum

 

Kirim Formulir Permohonan Layanan Posbakum, Formulir Permohonan Pembebasan Biaya Perkara, Formulir Pengaduan/Penyampaian Keluhan Layanan Posbakum ke email posbakum@ptun-samarinda.go.id

Untuk kelengkapan berkas permohonan agar diserahkan langsung ke Petugas POSBAKUM Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda

Jam Kerja Petugas POSBAKUM Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda:

 

Hari Selasa, Rabu, dan Kamis. (Pukul 09.00 - 12.00 WITA)

SOP Kepaniteraan

SOP Kepaniteraan Perkara

SOP Kepaniteraan Hukum

SOP Sub Bag. Umum dan Keuangan

SOP Sub Bag. Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana

SOP Sub Bag. Perencanaan, TI, dan Pelaporan

Samarinda – Humas. Pada hari Rabu, 14 Oktober 2020, bertempat di Ruang Rapat Ketua pada pukul 13:30 WITA, Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda mengikuti kegiatan Workshop Corruption Risk Assessment (CRA) dan Evaluasi Implementasi Pasal 11 UNCAC (Konvensi PBB tentang Pemberantasan Korupsi). Kegiatan tersebut diikuti oleh Ketua Pengadilan TUN Samarinda, Edi Firmansyah, S.H., M.H., Wakil Ketua, Aning Widi Rahayu, S.H., Hakim, Ade Mirza Kurniawan, S.H., Panitera, Didi Sunardi, S.H., M.H., Sekretaris, Epi Randabunga Rungngu, S.E., Panitera Muda Perkara, Winarji Dian Kenedi, S.H., Panitera Pengganti, Yetna Muliyarti, S.H., dan Juru Sita Pengganti, Tuparni.

Workshop CRA tersebut dilaksanakan oleh Mahkamah Agung RI, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Australia-Indonesia Partneship For Justice (AIPJ), dan Sustain. Tujuan dari workshop CRA dan Evaluasi Pasal 11 UNCAC ini adalah untuk memahami mengenai CRA, mengisi kuesioner dan melakukan penilaian mandiri terkait resiko korupsi (pemetaa resiko korupsi pada lingkungan peradilan) sebagai upaya berkelanjutan dalam pembaharuan Badan Peradilan.

 

Dalam Workshop CRA dilakukan pengukuran-pengukuran antara lain :

1.      Langkah-langkah untuk memperkuat integritas lembaga peradilan, yaitu

a.      Kode Etik Hakim

b.      Pelatihan Hakim

c.      Pengungkapan Harta Kekayaan, Konflik Kepentingan, dan Gratifikasi

 

2.      Langkah-langkah untuk mencegah peluang korupsi pada lembaga peradilan, yaitu :

a.      Penunjukkan Hakim

b.      Promosi Hakim

c.      Perpindahan/Mutasi Hakim

d.      Masa Kerja/Penugasan Hakim

e.      Calon Hakim

f.       Imunitas Hakim

g.      Keamanan/Keselamatan Hakim

h.      Take Home Pay dan Fasilitas

i.       Disiplin Hakim

j.       Hakim yang diberhentikan

k.      Anggaran Peradilan

l.       Perlindungan dari Pengaruh/Tekanan

m.    Perlindungan terhadap Intervensi

n.      Integritas Personil Pengadilan

o.      Pembagian/Distribusi Perkara

p.      Pendokumentasian Perkara

q.      Manajemen Perkara

r.       Akses ke Peradilan

s.      Transparansi Proses Peradilan

t.       Pengukuran Kepercayaan Publik dalam Proses Peradilan

u.      Hubungan dengan Media

 

Dalam workshop ini diberikan penjelasan mengenai pengisian kuesioner dan penjelasan mengenai Self-Assessment CRA, untuk memudahkan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda mengisi dan menyusun penilaian mandiri sebagai salah satu Pengadilan yang ditunjuk dalam kegiatan CRA tersebut. (ptip-red)

Running sportsNike News