Jumat, 14 Agustus 2020
Selamat Datang Di Website Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda

A.      KETENTUAN POSBAKUM

1.     Bagi pencari keadilan (orang perorangan atau sekelompok orang) yang tidak mampu berhak memperoleh Bantuan Hukum dengan permohonan dan tanggungan biaya perkara dari negara dengan melampirkan ;

2.     Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Lurah/Kepala Wilayah setempat yang menyatakan bahwa benar yang bersangkutan tidak mampu membayar biaya perkara, atau

3.     Surat Keterangan Tunjangan Sosial seperti Kartu Keluarga Miskin (KKM), Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), Kartu Beras Miskin (Raskin), Kartu Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Bantuan Langsung Tunai (BLT), Kartu Perlindungan Sosial (KPS), atau

4.     Dokumen lainnya yang berkaitan dengan daftar penduduk miskin dalam basis data terpadu pemerintah atau yang dikeluarkan oleh instansi lain yang berwenang untuk memberikan keterangan tidak mampu.

 

B.      PEMBERIAN LAYANAN POSBAKUM

1.     Pemohon mengajukan permohonan kepada Posbakum Pengadilan dengan mengisi formulir yang telah disediakan dan memberikan persyaratan yang diperlukan.

2.     Petugas Posbakum memeriksa formulir dan kelengkapan dokumen persyaratan. Jika tidak lengkap, mengembalikan kepada Pemohon untuk dilengkapi Jika lengkap, Pemohon/calon Penerima Layanan dapat langsung mendapatkan pelayanan.

3.     Petugas Posbakum memberikan layanan Posbakum Pengadilan. Apabila penerima layanan Posbakum tidak sanggup membayar biaya perkara, maka petugas Posbakum akan memberikan formulir permohonan pembebasan biaya perkara untuk diajukan kepada Ketua Pengadilan.

4.     Petugas Posbakum mengisi, memeriksa kelengkapan isian dan meminta tandatangani Penerima Layanan Posbakum Pengadilan pada formulir permohonan layanan dan Surat pernyataan telah menerima layanan.

 

Formulir Permohonan Layanan Posbakum

Formulir Permohonan Pembebasan Biaya Perkara

Surat Pernyataan Telah Menerima Layanan Posbakum

Formulir Pengaduan/Penyampaian Keluhan Layanan Posbakum

 

Kirim Formulir Permohonan Layanan Posbakum, Formulir Permohonan Pembebasan Biaya Perkara, Formulir Pengaduan/Penyampaian Keluhan Layanan Posbakum ke email posbakum@ptun-samarinda.go.id

Untuk kelengkapan berkas permohonan agar diserahkan langsung ke Petugas POSBAKUM Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda

Jam Kerja Petugas POSBAKUM Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda:

 

Hari Selasa, Rabu, dan Kamis. (Pukul 09.00 - 12.00 WITA)

SOP Kepaniteraan

SOP Kepaniteraan Perkara

SOP Kepaniteraan Hukum

SOP Sub Bag. Umum dan Keuangan

SOP Sub Bag. Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana

SOP Sub Bag. Perencanaan, TI, dan Pelaporan

Samarinda-Humas. Pada hari Selasa tanggal 16 Juni 2020, pukul 14.00 WITA, bertempat di Ruang Sidang Utama Kantor Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda, dilaksanakan Perkenalan dari Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda, Bapak Edi Firmansyah, S.H., M.H., Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda, Ibu Aning Widi Rahayu, S.H. dan Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda, Bapak Ade Mirza Kurniawan, S.H. Acara tersebut diikuti oleh para Hakim, Pejabat Struktural dan Fungsional serta seluruh Aparatur Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda.

Bapak Edi Firmansyah, S.H., M.H. dilantik oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sebagai Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda pada tanggal 11 Juni 2020 menggantikan Ketua sebelumnya Ibu Bonnyarti Kala Lande, S.H., M.H. yang kini menjadi Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin. Sebelum menjadi Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda, Bapak Edi Firmansyah, S.H., M.H. menjabat sebagai Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi.

Ibu Aning Widi Rahayu, S.H. dilantik oleh Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda, Bonnyarti Kala Lande, S.H., M.H. sebagai Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda pada tanggal 5 Juni 2020, dan mengisi jabatan Wakil Ketua yang telah lama kosong. Sehingga formasi Pimpinan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda kini telah lengkap. Sebelum menjadi Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda, Ibu Aning Widi Rahayu, S.H. menjabat sebagai Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin.

Bapak Ade Mirza Kurniawan, S.H. sebelum mutasi menjadi Hakim pada Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda adalah Hakim pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi. Belum semua hakim yang mutasi ke Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda hadir, hal ini banyak disebabkan karena situasi dan kondisi pada masa Pandemik Covid-19.

Bulan Juni Tahun 2020, merupakan momen bersejarah dimana pergantian pucuk pimpinan dan mutasi Hakim di Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda berjalan ditengah Pandemik Covid-19. Selain itu pada tanggal 10 Juni 2020, Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda telah berusia 25 tahun dalam melayani para pencari keadilan di Benua Etam. (ptip-red)