Kamis, 29 Oktober 2020
Selamat Datang Di Website Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda

A.      KETENTUAN POSBAKUM

1.     Bagi pencari keadilan (orang perorangan atau sekelompok orang) yang tidak mampu berhak memperoleh Bantuan Hukum dengan permohonan dan tanggungan biaya perkara dari negara dengan melampirkan ;

2.     Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Lurah/Kepala Wilayah setempat yang menyatakan bahwa benar yang bersangkutan tidak mampu membayar biaya perkara, atau

3.     Surat Keterangan Tunjangan Sosial seperti Kartu Keluarga Miskin (KKM), Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), Kartu Beras Miskin (Raskin), Kartu Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Bantuan Langsung Tunai (BLT), Kartu Perlindungan Sosial (KPS), atau

4.     Dokumen lainnya yang berkaitan dengan daftar penduduk miskin dalam basis data terpadu pemerintah atau yang dikeluarkan oleh instansi lain yang berwenang untuk memberikan keterangan tidak mampu.

 

B.      PEMBERIAN LAYANAN POSBAKUM

1.     Pemohon mengajukan permohonan kepada Posbakum Pengadilan dengan mengisi formulir yang telah disediakan dan memberikan persyaratan yang diperlukan.

2.     Petugas Posbakum memeriksa formulir dan kelengkapan dokumen persyaratan. Jika tidak lengkap, mengembalikan kepada Pemohon untuk dilengkapi Jika lengkap, Pemohon/calon Penerima Layanan dapat langsung mendapatkan pelayanan.

3.     Petugas Posbakum memberikan layanan Posbakum Pengadilan. Apabila penerima layanan Posbakum tidak sanggup membayar biaya perkara, maka petugas Posbakum akan memberikan formulir permohonan pembebasan biaya perkara untuk diajukan kepada Ketua Pengadilan.

4.     Petugas Posbakum mengisi, memeriksa kelengkapan isian dan meminta tandatangani Penerima Layanan Posbakum Pengadilan pada formulir permohonan layanan dan Surat pernyataan telah menerima layanan.

 

Formulir Permohonan Layanan Posbakum

Formulir Permohonan Pembebasan Biaya Perkara

Surat Pernyataan Telah Menerima Layanan Posbakum

Formulir Pengaduan/Penyampaian Keluhan Layanan Posbakum

 

Kirim Formulir Permohonan Layanan Posbakum, Formulir Permohonan Pembebasan Biaya Perkara, Formulir Pengaduan/Penyampaian Keluhan Layanan Posbakum ke email posbakum@ptun-samarinda.go.id

Untuk kelengkapan berkas permohonan agar diserahkan langsung ke Petugas POSBAKUM Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda

Jam Kerja Petugas POSBAKUM Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda:

 

Hari Selasa, Rabu, dan Kamis. (Pukul 09.00 - 12.00 WITA)

SOP Kepaniteraan

SOP Kepaniteraan Perkara

SOP Kepaniteraan Hukum

SOP Sub Bag. Umum dan Keuangan

SOP Sub Bag. Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana

SOP Sub Bag. Perencanaan, TI, dan Pelaporan

Samarinda – Humas. Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda mengikuti Rapat Virtual dengan Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI bersama dengan Direktorat PJKKI Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Australia Indonesia Partnertship for Justice (AIPJ) dan SUSTAIN serta dengan 27 (dua puluh tujuh) Pengadilan di 9 (sembilan)  kota, pada hari Senin, tanggal 15 Juni 2020. Rapat Virtual ini merupakan Kick Off Meeting Pelaksanaan Corruption Risk Assessment (CRA) dan Evaluasi Implementasi dari Pasal 11 UNCAC.

Rapat Virtual ini diikuti oleh Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda, Ibu Aning Widi Rahayu, S.H., dan Sekretaris Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda, Ibu Epi Randabunga Rungngu, S.E. Kick Off Meeting secara virtual ini bertujuan untuk mengkomunikasikan mengenai rencana kerja pelaksanaan Corruption Risk Assessment (CRA) dan Evaluasi Implementasi dari Pasal 11 UNCAC yang akan dilaksanakan dalam beberapa tahapan, mulai dari persiapan, field visit sampai dengan refine tuning draft Hasil CRA dan Evaluasi Pasal 11 UNCAC serta diseminasi.

Tujuan dari kegiatan CRA ini, yaitu :

  1. Menilai tingkat resiko di Pengadilan dengan identifikasi faktor-faktor resiko;
  2. Membuat rencana pencegahan, langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk memitigasi resiko korupsi di Pengadilan;
  3. Analisis evaluasi terhadap penerapan pasal 11 UNCAC. 

(ptip-red)