Kamis, 29 Oktober 2020
Selamat Datang Di Website Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda

A.      KETENTUAN POSBAKUM

1.     Bagi pencari keadilan (orang perorangan atau sekelompok orang) yang tidak mampu berhak memperoleh Bantuan Hukum dengan permohonan dan tanggungan biaya perkara dari negara dengan melampirkan ;

2.     Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Lurah/Kepala Wilayah setempat yang menyatakan bahwa benar yang bersangkutan tidak mampu membayar biaya perkara, atau

3.     Surat Keterangan Tunjangan Sosial seperti Kartu Keluarga Miskin (KKM), Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), Kartu Beras Miskin (Raskin), Kartu Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Bantuan Langsung Tunai (BLT), Kartu Perlindungan Sosial (KPS), atau

4.     Dokumen lainnya yang berkaitan dengan daftar penduduk miskin dalam basis data terpadu pemerintah atau yang dikeluarkan oleh instansi lain yang berwenang untuk memberikan keterangan tidak mampu.

 

B.      PEMBERIAN LAYANAN POSBAKUM

1.     Pemohon mengajukan permohonan kepada Posbakum Pengadilan dengan mengisi formulir yang telah disediakan dan memberikan persyaratan yang diperlukan.

2.     Petugas Posbakum memeriksa formulir dan kelengkapan dokumen persyaratan. Jika tidak lengkap, mengembalikan kepada Pemohon untuk dilengkapi Jika lengkap, Pemohon/calon Penerima Layanan dapat langsung mendapatkan pelayanan.

3.     Petugas Posbakum memberikan layanan Posbakum Pengadilan. Apabila penerima layanan Posbakum tidak sanggup membayar biaya perkara, maka petugas Posbakum akan memberikan formulir permohonan pembebasan biaya perkara untuk diajukan kepada Ketua Pengadilan.

4.     Petugas Posbakum mengisi, memeriksa kelengkapan isian dan meminta tandatangani Penerima Layanan Posbakum Pengadilan pada formulir permohonan layanan dan Surat pernyataan telah menerima layanan.

 

Formulir Permohonan Layanan Posbakum

Formulir Permohonan Pembebasan Biaya Perkara

Surat Pernyataan Telah Menerima Layanan Posbakum

Formulir Pengaduan/Penyampaian Keluhan Layanan Posbakum

 

Kirim Formulir Permohonan Layanan Posbakum, Formulir Permohonan Pembebasan Biaya Perkara, Formulir Pengaduan/Penyampaian Keluhan Layanan Posbakum ke email posbakum@ptun-samarinda.go.id

Untuk kelengkapan berkas permohonan agar diserahkan langsung ke Petugas POSBAKUM Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda

Jam Kerja Petugas POSBAKUM Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda:

 

Hari Selasa, Rabu, dan Kamis. (Pukul 09.00 - 12.00 WITA)

SOP Kepaniteraan

SOP Kepaniteraan Perkara

SOP Kepaniteraan Hukum

SOP Sub Bag. Umum dan Keuangan

SOP Sub Bag. Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana

SOP Sub Bag. Perencanaan, TI, dan Pelaporan

Samarinda - Humas. Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda kini telah memiliki Wakil Ketua, usai Ibu Aning Widi Rahayu, S.H., dilantik dan diambil sumpah jabatannya oleh Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda, Ibu Bonnyarti Kala Lande, S.H., M.H. sebagai Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda, pada hari Jumat, tanggal 5 Juni 2020. Bertempat di Ruang Sidang Utama Gedung Kantor Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda. Acara Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Jabatan Wakil Ketua tersebut dihadiri oleh Para Hakim, Pejabat Struktural dan Fungsional, dan seluruh Aparatur Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda serta tamu undangan.

Acara pelantikan tersebut berlangsung secara khidmat dan sederhana. Adapun saksi-saksi dalam pelantikan tersebut yaitu Bapak Agung Sulistiyono, S.H., S.Sos., M.Hum, Wakil Ketua Pengadilan Negeri Samarinda dan Deky Velix Wagiju, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Samarinda. Pengukuhan sumpah dilaksanakan oleh Bapak Drs. H. Muhammad Syahrir, M.H., dari Kantor Kementerian Agama Kota Samarinda. Acara ditutup dengan doa dan pemberian ucapan selamat.

Ibu Aning Widi Rahayu, S.H., sebelumnya menjabat sebagai Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin, dan berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI 47/KMA/SK/III/2020 tanggal 09 Maret 2020 tentang Pemindahan Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim Di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, beliau di promosikan menjadi Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda.

Dengan telah dilantiknya Ibu Aning Widi Rahayu, S.H., maka kekosongan jabatan Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda selama kurang lebih 8 (delapan) tahun telah terisi. Semoga diberikan kemudahan dan kelancaran dalam mengemban amanah.

Berikut adalah profil singkat beliau :

Nama                                    :     Aning Widi Rahayu, S.H.

NIP                                        :     19680619 199203 2 001

Tempat/Tanggal Lahir   :     Surakarta, 19 Juni 1968

Pangkat                                :     Pembina Tk.I (IV/b) / Hakim Madya Muda

Jabatan                                 :     Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda

Riwayat Jabatan                :

- Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda (05 Juni 2020)

- Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin (28 Juni 2018)

- Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung (26 November 2015)

- Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin (01 Oktober 2012)

- Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta (09 Januari 2010)

- Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya (01 April 2007)

- Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram (01 Maret 2004)

(ptip-red/2020)