Sabtu, 30 Mei 2020
Selamat Datang Di Website Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda

A.      KETENTUAN POSBAKUM

1.     Bagi pencari keadilan (orang perorangan atau sekelompok orang) yang tidak mampu berhak memperoleh Bantuan Hukum dengan permohonan dan tanggungan biaya perkara dari negara dengan melampirkan ;

2.     Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Lurah/Kepala Wilayah setempat yang menyatakan bahwa benar yang bersangkutan tidak mampu membayar biaya perkara, atau

3.     Surat Keterangan Tunjangan Sosial seperti Kartu Keluarga Miskin (KKM), Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), Kartu Beras Miskin (Raskin), Kartu Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Bantuan Langsung Tunai (BLT), Kartu Perlindungan Sosial (KPS), atau

4.     Dokumen lainnya yang berkaitan dengan daftar penduduk miskin dalam basis data terpadu pemerintah atau yang dikeluarkan oleh instansi lain yang berwenang untuk memberikan keterangan tidak mampu.

 

B.      PEMBERIAN LAYANAN POSBAKUM

1.     Pemohon mengajukan permohonan kepada Posbakum Pengadilan dengan mengisi formulir yang telah disediakan dan memberikan persyaratan yang diperlukan.

2.     Petugas Posbakum memeriksa formulir dan kelengkapan dokumen persyaratan. Jika tidak lengkap, mengembalikan kepada Pemohon untuk dilengkapi Jika lengkap, Pemohon/calon Penerima Layanan dapat langsung mendapatkan pelayanan.

3.     Petugas Posbakum memberikan layanan Posbakum Pengadilan. Apabila penerima layanan Posbakum tidak sanggup membayar biaya perkara, maka petugas Posbakum akan memberikan formulir permohonan pembebasan biaya perkara untuk diajukan kepada Ketua Pengadilan.

4.     Petugas Posbakum mengisi, memeriksa kelengkapan isian dan meminta tandatangani Penerima Layanan Posbakum Pengadilan pada formulir permohonan layanan dan Surat pernyataan telah menerima layanan.

 

Formulir Permohonan Layanan Posbakum

Formulir Permohonan Pembebasan Biaya Perkara

Surat Pernyataan Telah Menerima Layanan Posbakum

Formulir Pengaduan/Penyampaian Keluhan Layanan Posbakum

 

Kirim Formulir Permohonan Layanan Posbakum, Formulir Permohonan Pembebasan Biaya Perkara, Formulir Pengaduan/Penyampaian Keluhan Layanan Posbakum ke email posbakum@ptun-samarinda.go.id

Untuk kelengkapan berkas permohonan agar diserahkan langsung ke Petugas POSBAKUM Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda

Jam Kerja Petugas POSBAKUM Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda:

 

Hari Selasa, Rabu, dan Kamis. (Pukul 09.00 - 12.00 WITA)

SOP Kepaniteraan

SOP Kepaniteraan Perkara

SOP Kepaniteraan Hukum

SOP Sub Bag. Umum dan Keuangan

SOP Sub Bag. Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana

SOP Sub Bag. Perencanaan, TI, dan Pelaporan

Samarinda, 10 Maret 2020. Pada hari Senin, 9 Maret 2020, telah dilaksanakan Rapat Bulanan Periode Maret Tahun 2020. Rapat tersebut dipimpin oleh Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda, Bonnyarti Kala Lande, S.H., M.H., diikuti oleh Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional dan seluruh Pegawai Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda.

Pada kesempatan ini, Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda, Bonnyari Kala Lande, S.H., M.H., menyampaikan untuk segera melakukan pengisian dan pelaporan SPT Pajak bagi seluruh Hakim dan Aparatur Pengadilan serta melakukan pengisian dan pelaporan LHKPN bagi Hakim dan Pegawai yang mempunyai kewajiban melapor sebelum batas waktu, yaitu tanggal 31 Maret 2020. Selain itu beliau juga menyampaikan kembali mengena PERMA No. 7 dan PERMA No. 8 serta Maklumat Ketua Mahkamah Agung RI, mengenai Pengawasan dan Pembinaan Hakim, Aparatur Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya.

 

 

Rapat tersebut dilanjutkan dengan laporan-laporan dan kendala-kendala yang dihadapi baik dari Kepaniteraan (Kepaniteraan Muda Hukum dan Kepaniteraan Muda Perkara) maupun Kesekretariatan (Sub Bagian Umum dan Keuangan, Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana, dan Sub Bagian Perencanaan, TI, dan Pelaporan).

 

 

Pada rapat tersebut juga dibahas mengenai pelaksanaan dan kendala-kendala dalam penggunaan aplikasi e-Court dan e-litigasi, serta bagaimana penanganan yang dapat dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan penggunaan aplikasi e-Court  dan e-litigasi tersebut. (ptip-red)

 

Foto Dokumentasi Kegiatan