Sabtu, 30 Mei 2020
Selamat Datang Di Website Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda

A.      KETENTUAN POSBAKUM

1.     Bagi pencari keadilan (orang perorangan atau sekelompok orang) yang tidak mampu berhak memperoleh Bantuan Hukum dengan permohonan dan tanggungan biaya perkara dari negara dengan melampirkan ;

2.     Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Lurah/Kepala Wilayah setempat yang menyatakan bahwa benar yang bersangkutan tidak mampu membayar biaya perkara, atau

3.     Surat Keterangan Tunjangan Sosial seperti Kartu Keluarga Miskin (KKM), Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), Kartu Beras Miskin (Raskin), Kartu Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Bantuan Langsung Tunai (BLT), Kartu Perlindungan Sosial (KPS), atau

4.     Dokumen lainnya yang berkaitan dengan daftar penduduk miskin dalam basis data terpadu pemerintah atau yang dikeluarkan oleh instansi lain yang berwenang untuk memberikan keterangan tidak mampu.

 

B.      PEMBERIAN LAYANAN POSBAKUM

1.     Pemohon mengajukan permohonan kepada Posbakum Pengadilan dengan mengisi formulir yang telah disediakan dan memberikan persyaratan yang diperlukan.

2.     Petugas Posbakum memeriksa formulir dan kelengkapan dokumen persyaratan. Jika tidak lengkap, mengembalikan kepada Pemohon untuk dilengkapi Jika lengkap, Pemohon/calon Penerima Layanan dapat langsung mendapatkan pelayanan.

3.     Petugas Posbakum memberikan layanan Posbakum Pengadilan. Apabila penerima layanan Posbakum tidak sanggup membayar biaya perkara, maka petugas Posbakum akan memberikan formulir permohonan pembebasan biaya perkara untuk diajukan kepada Ketua Pengadilan.

4.     Petugas Posbakum mengisi, memeriksa kelengkapan isian dan meminta tandatangani Penerima Layanan Posbakum Pengadilan pada formulir permohonan layanan dan Surat pernyataan telah menerima layanan.

 

Formulir Permohonan Layanan Posbakum

Formulir Permohonan Pembebasan Biaya Perkara

Surat Pernyataan Telah Menerima Layanan Posbakum

Formulir Pengaduan/Penyampaian Keluhan Layanan Posbakum

 

Kirim Formulir Permohonan Layanan Posbakum, Formulir Permohonan Pembebasan Biaya Perkara, Formulir Pengaduan/Penyampaian Keluhan Layanan Posbakum ke email posbakum@ptun-samarinda.go.id

Untuk kelengkapan berkas permohonan agar diserahkan langsung ke Petugas POSBAKUM Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda

Jam Kerja Petugas POSBAKUM Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda:

 

Hari Selasa, Rabu, dan Kamis. (Pukul 09.00 - 12.00 WITA)

SOP Kepaniteraan

SOP Kepaniteraan Perkara

SOP Kepaniteraan Hukum

SOP Sub Bag. Umum dan Keuangan

SOP Sub Bag. Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana

SOP Sub Bag. Perencanaan, TI, dan Pelaporan

Raker Komisi III DPRI dengan Mitra Kerja

 

Samarinda, 3 Maret 2020. Kunjungan Kerja Komisi III DPR RI Periode 2019 - 2024 yang membidangi Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Keamanan ke Wilayah Provinsi Kalimantan Timur, yang dipimpin oleh H. Desmond J. Mahesa, S.H., M.H., menggelar Rapat Kerja bersama para mitra / pasangan kerja Komisi III DPR RI. 

 

Rapat Kerja tersebut dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 2 Maret 2020, bertempat di Gedung Mahakam, Mapolda Kalimantan Timur, Balikpapan, dengan dihadiri oleh Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur beserta jajarannya, Ketua Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Timur beserta jajarannya, Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda, dan Kepala Pengadilan Militer I-07 Balikpapan, Kapolda Kalimantan Timur beserta jajarannya, Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur beserta jajarannya, Kepala Kanwil Kemenkumham Provinsi Kalimantan Timur beserta jajarannya, dan Kepala BNN Provinsi Kalimantan Timur beserta jajarannya.

 

Ketua Tim Kunjungan Kerja yang merupakan Wakil Ketua Komisi III DPR RI Periode 2019-2024, Bapak Desmond J. Mahesa, menyampaikan bahwa kunjungan kerja ini adalah untuk memantau dan mengevaluasi sejauh mana Criminal Justice System, yang dilaksanakan oleh mitra kerja Komisi III DPR RI dengan lebih menitik beratkan pada penanganan perkara di sektor Pertambangan seperti penambangan liar (illegal mining), pembalakan liar (illegal logging), dan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla); sektor perikanan, perkebunan, dan lingkungan hidup/kehutanan; Narkoba; Korupsi; Tata Usaha Negara;, dan Militer. Selain itu juga melihat sejauh mana penanganan perkara pada kasus tindak pidana lainnya. 

 

Dalam kesempatan ini, Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda, Bonnyarti Kala Lande, S.H., M.H., memaparkan mengenai perkara Perkebunan/Perizinan, Lingkungan Hidup/ Kehutanan dan Pertambangan. Tindaklanjut Putusan PTUN, sebagaimana Pasal 97 Ayat 9 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, jika selama 60 hari sejak Putusan Berkekuatan Hukum Tetap (BHT), tergugat belum melaksanakan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara, maka Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara menerbitkan surat keterangan yang menyatakan bahwa obyek sengketa tidak berkekuatan hukum lagi.

 

 

Sebagaimana Pasal 97 Ayat 9 huruf b dan c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, jika selama 90 hari sejak Putusan Berkekuatan Hukum Tetap (BHT), tergugat belum melaksanakan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara, maka sebagaimana Pasal 116 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, penggugat mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan agar memerintahkan Tergugat melaksanakan isi putusan pengadilan. Putusan yang dapat dimohonkan eksekusi adalah putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, yaitu: Tidak diajukan upaya hukum Banding; Tidak diajukan upaya hukum Kasasi; dan Putusan Kasasi;.

 

Selama tahun 2018 dan 2019 tidak terdapat perkara terkait Perkebunan/Perizinan, Lingkungan Hidup/Kehutanan, dan Pertambangan yang diajukan permohonan eksekusi maupun terbitnya Surat Keterangan Ketua PTUN Samarinda sebagaimana Pasal 97 Ayat 9 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Beliau juga menyampaikan bahwa kendala eksekusi yang sering disampaikan oleh tergugat/termohon eksekusi dalam berita acara pra penetapan eksekusi sebagai berikut: Berubahnya keadaan setelah putusan dijatuhkan. Adanya aturan khusus/teknis terkait obyek yang akan dieksekusi. Dan Penyerahan kewenangan dari kabupaten/kota ke propinsi.

Tantangan Pelaksana putusan pengadilan masih dilaksanakan oleh tergugat/termohon eksekusi, berbeda dengan peradilan umum dan agama yang dilaksanakan pengadilan ataupun kejaksaan.

Dalam Rapat Kerja ini, Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur dan Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Timur, serta Pengadilan Militer I-07 Balikpapan juga memaparkan terhadap penanganan perkara yang ditangani, kendala dan hambatan penanganannya, serta kebutuhan sarana dan prasarana termasuk peningkatan kesejahteraan Hakim dan Aparatur Pengadilan.

Masing – masing Mitra kerja Komisi III DPR RI juga menyampaikan paparan kinerja, Kapolda Prov. Kalimantan Timur, Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur, Kepala Kanwil Kemenkumham Prov. Kalimantan Timur, dan Kepala BNN Prov. Kalimantan Timur.

Diakhir pemaparan Pimpinan Rapat Kerja, H. Desmod J. Mahesa, S.H, M.H., bersama seluruh anggota tim kunjungan kerja Komisi III DPR RI tersebut menjelaskan bahwa perlu dilakukan penguatan sinergitas dari seluruh komponen yang terikat dalam Criminal Justice System (CJS), untuk memaksimalkan daya dan upaya dalam pelaksanaan penegakan hukum sehingga terbangun suatu sistem keadilan yang baik dan terpercaya. Disamping itu dalam kunjungan kerja ini diharapkan memperoleh data-data yang aktual dan faktual dalam upaya Komisi III DPR RI melaksanakan pembahasan Undang-Undang Pemasyarakatan, pembahasan KUHAP dan pembahasan Undang-Undang Narkotika.

Rapat kerja ditutup dengan pembacaa do’a dan penyerahan cindera mata, serta foto bersama. (ptip-red)

 

LIHAT GALERI FOTO KEGIATAN