Senin, 1 Juni 2020
Selamat Datang Di Website Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda

A.      KETENTUAN POSBAKUM

1.     Bagi pencari keadilan (orang perorangan atau sekelompok orang) yang tidak mampu berhak memperoleh Bantuan Hukum dengan permohonan dan tanggungan biaya perkara dari negara dengan melampirkan ;

2.     Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Lurah/Kepala Wilayah setempat yang menyatakan bahwa benar yang bersangkutan tidak mampu membayar biaya perkara, atau

3.     Surat Keterangan Tunjangan Sosial seperti Kartu Keluarga Miskin (KKM), Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), Kartu Beras Miskin (Raskin), Kartu Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Bantuan Langsung Tunai (BLT), Kartu Perlindungan Sosial (KPS), atau

4.     Dokumen lainnya yang berkaitan dengan daftar penduduk miskin dalam basis data terpadu pemerintah atau yang dikeluarkan oleh instansi lain yang berwenang untuk memberikan keterangan tidak mampu.

 

B.      PEMBERIAN LAYANAN POSBAKUM

1.     Pemohon mengajukan permohonan kepada Posbakum Pengadilan dengan mengisi formulir yang telah disediakan dan memberikan persyaratan yang diperlukan.

2.     Petugas Posbakum memeriksa formulir dan kelengkapan dokumen persyaratan. Jika tidak lengkap, mengembalikan kepada Pemohon untuk dilengkapi Jika lengkap, Pemohon/calon Penerima Layanan dapat langsung mendapatkan pelayanan.

3.     Petugas Posbakum memberikan layanan Posbakum Pengadilan. Apabila penerima layanan Posbakum tidak sanggup membayar biaya perkara, maka petugas Posbakum akan memberikan formulir permohonan pembebasan biaya perkara untuk diajukan kepada Ketua Pengadilan.

4.     Petugas Posbakum mengisi, memeriksa kelengkapan isian dan meminta tandatangani Penerima Layanan Posbakum Pengadilan pada formulir permohonan layanan dan Surat pernyataan telah menerima layanan.

 

Formulir Permohonan Layanan Posbakum

Formulir Permohonan Pembebasan Biaya Perkara

Surat Pernyataan Telah Menerima Layanan Posbakum

Formulir Pengaduan/Penyampaian Keluhan Layanan Posbakum

 

Kirim Formulir Permohonan Layanan Posbakum, Formulir Permohonan Pembebasan Biaya Perkara, Formulir Pengaduan/Penyampaian Keluhan Layanan Posbakum ke email posbakum@ptun-samarinda.go.id

Untuk kelengkapan berkas permohonan agar diserahkan langsung ke Petugas POSBAKUM Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda

Jam Kerja Petugas POSBAKUM Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda:

 

Hari Selasa, Rabu, dan Kamis. (Pukul 09.00 - 12.00 WITA)

SOP Kepaniteraan

SOP Kepaniteraan Perkara

SOP Kepaniteraan Hukum

SOP Sub Bag. Umum dan Keuangan

SOP Sub Bag. Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana

SOP Sub Bag. Perencanaan, TI, dan Pelaporan

 

Samarinda, 5 Februari 2020. Ketua Pengadilan Tinggi TUN Jakarta, Sulistyo, S.H., M.Hum., menyampaikan kiat-kiat dalam Pembangunan ZI menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) dalam pelaksanaan Pembinaan Pengadilan Tinggi TUN Jakarta kepada Pengadilan TUN Samarinda tanggal 3 s/d Februari 2020.

Untuk mewujudkan predikat WBK dan WBBM itu tidaklah mudah, perlu kerja sama dari semua lini untuk dapat mencapai hal tersebut. Pengadilan TUN merupakan sebuah organisasi yang memiliki SDM, aktifitas (proses peradilan), pembagian kerja, bersifat kontinyu dan memiliki tujuan. Tujuan dari Pengadilan adalah “Peradilan Yang Agung”, untuk mencapai tujuan tersebut dibutuhkan Kerja Sama yang searah positif.

WBK dan WBBM merupakan program pemerintahan Presiden Jokowi, sangat tepat dan cocok dengan tugas-tugas Pengadilan sehingga Mahkamah Agung RI mendorong seluruh Pengadilan yang berada di bawahnya untuk menuju WBK dan WBBM termasuk Pengadilan TUN Samarinda.

Dalam mencapai hal tersebut dilakukan perubahan termasuk SDM yang ada perlu berubah menuju pembaruan peradilan yang modern, WBK dan WBBM. Untuk mencapai perubahan yang konstruktif / positif tersebut dilakukanlah pembinaan terhadap SDM tersebut. Aspek filosofis pembinaan meliputi : Ontologis (Hakekat), Epistimologis (Cara), Aksiologis (Kegunaan / Manfaat).

Kunci menuju WBK dan WBBM adalah kerja sama. Kerja sama yang baik dari setiap lini baik Ketua, Para Hakim, Panitera, Sekretaris, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional, PP, JSP, Staf sampai dengan PPNPN akan mendukung terwujudnya Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Pengadilan Tata Usaha Negar Samarinda. (@ptip_ptunsmd)

Klik Untuk Melihat Foto Galeri