Selasa, 11 Agustus 2020
Selamat Datang Di Website Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda

A.      KETENTUAN POSBAKUM

1.     Bagi pencari keadilan (orang perorangan atau sekelompok orang) yang tidak mampu berhak memperoleh Bantuan Hukum dengan permohonan dan tanggungan biaya perkara dari negara dengan melampirkan ;

2.     Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Lurah/Kepala Wilayah setempat yang menyatakan bahwa benar yang bersangkutan tidak mampu membayar biaya perkara, atau

3.     Surat Keterangan Tunjangan Sosial seperti Kartu Keluarga Miskin (KKM), Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), Kartu Beras Miskin (Raskin), Kartu Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Bantuan Langsung Tunai (BLT), Kartu Perlindungan Sosial (KPS), atau

4.     Dokumen lainnya yang berkaitan dengan daftar penduduk miskin dalam basis data terpadu pemerintah atau yang dikeluarkan oleh instansi lain yang berwenang untuk memberikan keterangan tidak mampu.

 

B.      PEMBERIAN LAYANAN POSBAKUM

1.     Pemohon mengajukan permohonan kepada Posbakum Pengadilan dengan mengisi formulir yang telah disediakan dan memberikan persyaratan yang diperlukan.

2.     Petugas Posbakum memeriksa formulir dan kelengkapan dokumen persyaratan. Jika tidak lengkap, mengembalikan kepada Pemohon untuk dilengkapi Jika lengkap, Pemohon/calon Penerima Layanan dapat langsung mendapatkan pelayanan.

3.     Petugas Posbakum memberikan layanan Posbakum Pengadilan. Apabila penerima layanan Posbakum tidak sanggup membayar biaya perkara, maka petugas Posbakum akan memberikan formulir permohonan pembebasan biaya perkara untuk diajukan kepada Ketua Pengadilan.

4.     Petugas Posbakum mengisi, memeriksa kelengkapan isian dan meminta tandatangani Penerima Layanan Posbakum Pengadilan pada formulir permohonan layanan dan Surat pernyataan telah menerima layanan.

 

Formulir Permohonan Layanan Posbakum

Formulir Permohonan Pembebasan Biaya Perkara

Surat Pernyataan Telah Menerima Layanan Posbakum

Formulir Pengaduan/Penyampaian Keluhan Layanan Posbakum

 

Kirim Formulir Permohonan Layanan Posbakum, Formulir Permohonan Pembebasan Biaya Perkara, Formulir Pengaduan/Penyampaian Keluhan Layanan Posbakum ke email posbakum@ptun-samarinda.go.id

Untuk kelengkapan berkas permohonan agar diserahkan langsung ke Petugas POSBAKUM Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda

Jam Kerja Petugas POSBAKUM Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda:

 

Hari Selasa, Rabu, dan Kamis. (Pukul 09.00 - 12.00 WITA)

SOP Kepaniteraan

SOP Kepaniteraan Perkara

SOP Kepaniteraan Hukum

SOP Sub Bag. Umum dan Keuangan

SOP Sub Bag. Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana

SOP Sub Bag. Perencanaan, TI, dan Pelaporan

 

Samarinda, 14 Januari 2020

Pada Hari Selasa, 14 Januari 2020 pukul 10.00 WITA , bertempat di Ruang Sidang Utama PTUN Samarinda telah dilaksanakan Rapat Bulanan Periode Januari 2020 dihadiri Ketua, Para Hakim dan Seluruh Pegawai PTUN Samarinda.

 

Rapat dipimpin oleh Ketua PTUN Samarinda, Bonnyarti Kala Lande, S.H. M.H. di damping oleh Sekretaris PTUN Samarinda, Epi Randabunga Rungngu, S.E. serta Panitera PTUN Samarinda, Didi Sunardi, S.H., M.H.

 

Rapat awal tahun ini juga bertepatan dengan HUT Peradilan Tata Usaha Negara yang ke-29. Walaupun tidak ada perayaan, namun tidak mengurangi makna dari lahirnya Peradilan Tata Usaha Negara, dimana PTUN Samarinda berkomitmen untuk terus maju dan berkembang membangun pelayanan prima dalam Zona Integritas menuju WBK dan WBBM.

 

Dalam rapat Ketua menyampaikan untuk lebih meningkatkan pelayanan kepada Pencari Keadilan dengan sikap yang lebih ramah sesuai dengan Budaya 5 (lima) S, Senyum, Salam, Sapa, Sopan dan Santun terkhusus lagi untuk bagian pelayanan baik itu PTSP, Meja Informasi, Resepsionis maupun Security karena merekalah yang berhadapan langsung dengan para Pencari Keadilan tersebut.

 

Ketua juga menyampaikan agar bekerja sesuai dengan tupoksi masing-masing, tidak mengambil alih porsi lainnya. Dengan demikian diharapkan seluruh pekerjaan dapat diselesaikan dengan semestinya dan tepat waktu. Rapat dilanjutkan dengan penyampaian masalah atau kendala yang ditemui baik dari para Hakim, Kepaniteraan maupun Kesekretariatan.

 

Dirgahayu Peradilan Tata Usaha Negara ke-29

14 Januari 1991 – 14 Januari 2020

 

Foto Galeri