Selasa, 29 September 2020
Selamat Datang Di Website Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda

A.      KETENTUAN POSBAKUM

1.     Bagi pencari keadilan (orang perorangan atau sekelompok orang) yang tidak mampu berhak memperoleh Bantuan Hukum dengan permohonan dan tanggungan biaya perkara dari negara dengan melampirkan ;

2.     Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Lurah/Kepala Wilayah setempat yang menyatakan bahwa benar yang bersangkutan tidak mampu membayar biaya perkara, atau

3.     Surat Keterangan Tunjangan Sosial seperti Kartu Keluarga Miskin (KKM), Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), Kartu Beras Miskin (Raskin), Kartu Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Bantuan Langsung Tunai (BLT), Kartu Perlindungan Sosial (KPS), atau

4.     Dokumen lainnya yang berkaitan dengan daftar penduduk miskin dalam basis data terpadu pemerintah atau yang dikeluarkan oleh instansi lain yang berwenang untuk memberikan keterangan tidak mampu.

 

B.      PEMBERIAN LAYANAN POSBAKUM

1.     Pemohon mengajukan permohonan kepada Posbakum Pengadilan dengan mengisi formulir yang telah disediakan dan memberikan persyaratan yang diperlukan.

2.     Petugas Posbakum memeriksa formulir dan kelengkapan dokumen persyaratan. Jika tidak lengkap, mengembalikan kepada Pemohon untuk dilengkapi Jika lengkap, Pemohon/calon Penerima Layanan dapat langsung mendapatkan pelayanan.

3.     Petugas Posbakum memberikan layanan Posbakum Pengadilan. Apabila penerima layanan Posbakum tidak sanggup membayar biaya perkara, maka petugas Posbakum akan memberikan formulir permohonan pembebasan biaya perkara untuk diajukan kepada Ketua Pengadilan.

4.     Petugas Posbakum mengisi, memeriksa kelengkapan isian dan meminta tandatangani Penerima Layanan Posbakum Pengadilan pada formulir permohonan layanan dan Surat pernyataan telah menerima layanan.

 

Formulir Permohonan Layanan Posbakum

Formulir Permohonan Pembebasan Biaya Perkara

Surat Pernyataan Telah Menerima Layanan Posbakum

Formulir Pengaduan/Penyampaian Keluhan Layanan Posbakum

 

Kirim Formulir Permohonan Layanan Posbakum, Formulir Permohonan Pembebasan Biaya Perkara, Formulir Pengaduan/Penyampaian Keluhan Layanan Posbakum ke email posbakum@ptun-samarinda.go.id

Untuk kelengkapan berkas permohonan agar diserahkan langsung ke Petugas POSBAKUM Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda

Jam Kerja Petugas POSBAKUM Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda:

 

Hari Selasa, Rabu, dan Kamis. (Pukul 09.00 - 12.00 WITA)

SOP Kepaniteraan

SOP Kepaniteraan Perkara

SOP Kepaniteraan Hukum

SOP Sub Bag. Umum dan Keuangan

SOP Sub Bag. Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana

SOP Sub Bag. Perencanaan, TI, dan Pelaporan

Samarinda, 11 Desember 2019

Pada hari Senin, 9 Desember 2019, pukul 14.00 WITA telah dilaksanakan Rapat Bulanan Periode Desember 2019. Bertempat di Ruang Sidang Utama Kantor PTUN Samarinda, rapat diikuti oleh Ketua, para Hakim, Pejabat Struktural dan Fungsional serta para Pegawai PTUN Samarinda.

 

Pada rapat ini Ketua PTUN Samarinda, Bonnyarti Kala Lande, S.H., M.H. memberi kesempatan kepada Tamado Dharmawan, S.H., M.H. (Hakim PTUN Samarinda) untuk memimpin rapat didampingi oleh Panitera PTUN Samarinda, Didi Sunardi, S.H., M.H. dan Sekretaris PTUN Samarinda, Epi Randabunga Rungngu, S.E.

 

Dalam kesempatan Rapat kali ini Pimpinan Rapat, Tamado Dharmawan, S.H., M.H. membagi Rapat menjadi 6 sesi, yaitu:

1.             Pembukaan

2.             Laporan dari Sub. Bagian

3.             Laporan Hawasbid

4.             Bunga Rampai, yaitu berupa saran atau pendapat dari peserta rapat

5.             Masukan, Saran dan nasehat dari Ketua

6.             Penutup

 

Ketua PTUN Samarinda, Bonnyarti Kala Lande, S.H., M.H. kembali menyampaikan  beberapa hal yaitu untuk lebih meningkatkan pelayanan. Senantiasa mengingatkan pengunjung untuk mengisi kuesioner yang dilakukan oleh petugas PTSP dan bagian Informasi. Kedisiplinan kerja akan berpengaruh pada penilaian SKP para Hakim maupun Pegawai. Dan yang terakhir adalah agar selalu melaksanakan Maklumat Ketua Mahkamah Agung RI dan Perma Nomor 7 dan 8 Tahun 2016.

 

Foto Galeri