Selasa, 29 September 2020
Selamat Datang Di Website Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda

A.      KETENTUAN POSBAKUM

1.     Bagi pencari keadilan (orang perorangan atau sekelompok orang) yang tidak mampu berhak memperoleh Bantuan Hukum dengan permohonan dan tanggungan biaya perkara dari negara dengan melampirkan ;

2.     Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Lurah/Kepala Wilayah setempat yang menyatakan bahwa benar yang bersangkutan tidak mampu membayar biaya perkara, atau

3.     Surat Keterangan Tunjangan Sosial seperti Kartu Keluarga Miskin (KKM), Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), Kartu Beras Miskin (Raskin), Kartu Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Bantuan Langsung Tunai (BLT), Kartu Perlindungan Sosial (KPS), atau

4.     Dokumen lainnya yang berkaitan dengan daftar penduduk miskin dalam basis data terpadu pemerintah atau yang dikeluarkan oleh instansi lain yang berwenang untuk memberikan keterangan tidak mampu.

 

B.      PEMBERIAN LAYANAN POSBAKUM

1.     Pemohon mengajukan permohonan kepada Posbakum Pengadilan dengan mengisi formulir yang telah disediakan dan memberikan persyaratan yang diperlukan.

2.     Petugas Posbakum memeriksa formulir dan kelengkapan dokumen persyaratan. Jika tidak lengkap, mengembalikan kepada Pemohon untuk dilengkapi Jika lengkap, Pemohon/calon Penerima Layanan dapat langsung mendapatkan pelayanan.

3.     Petugas Posbakum memberikan layanan Posbakum Pengadilan. Apabila penerima layanan Posbakum tidak sanggup membayar biaya perkara, maka petugas Posbakum akan memberikan formulir permohonan pembebasan biaya perkara untuk diajukan kepada Ketua Pengadilan.

4.     Petugas Posbakum mengisi, memeriksa kelengkapan isian dan meminta tandatangani Penerima Layanan Posbakum Pengadilan pada formulir permohonan layanan dan Surat pernyataan telah menerima layanan.

 

Formulir Permohonan Layanan Posbakum

Formulir Permohonan Pembebasan Biaya Perkara

Surat Pernyataan Telah Menerima Layanan Posbakum

Formulir Pengaduan/Penyampaian Keluhan Layanan Posbakum

 

Kirim Formulir Permohonan Layanan Posbakum, Formulir Permohonan Pembebasan Biaya Perkara, Formulir Pengaduan/Penyampaian Keluhan Layanan Posbakum ke email posbakum@ptun-samarinda.go.id

Untuk kelengkapan berkas permohonan agar diserahkan langsung ke Petugas POSBAKUM Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda

Jam Kerja Petugas POSBAKUM Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda:

 

Hari Selasa, Rabu, dan Kamis. (Pukul 09.00 - 12.00 WITA)

SOP Kepaniteraan

SOP Kepaniteraan Perkara

SOP Kepaniteraan Hukum

SOP Sub Bag. Umum dan Keuangan

SOP Sub Bag. Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana

SOP Sub Bag. Perencanaan, TI, dan Pelaporan

Samarinda – Humas PTUN.SMD. Pada hari rabu s.d. jumat, tanggal 20 s.d. 22 November 2019, Tim Peninjau dan Study Kelayakan Pembentukan Pengadilan Tata Usaha Negara berkunjung ke Kantor Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara, di Tanjung Selor. Tim tersebut terdiri dari :

 

1.      Sulistyo, S.H., M.Hum., Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta;

2.      Bonnyarti Kala Lande, S.H., M.H., Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda;

3.      Didik Any Prastowo, S.H., M.H., Plt. Direktur Bin. Ganismin Dil TUN, Ditjen Badilmiltun MARI;

4.      Sudiyono, S.H., M.H., Kasubdit. Pengembangan Tenaga Teknis Dil TUN, Ditjen Badilmiltun MARI;

5.      Agus Abdur Rahman, S.H., M.H., Hakim Yustisial Dit. Bin. Ganismin. Dil TUN, Ditjen Badilmiltun MARI.

 

Kehadiran Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda adalah untuk mendampingi tim dari Ditjen. Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara Mahkamah Agung RI dalam meninjau dan menilai kelayakan untuk berdirinya Pengadilan Tata Usaha Negara di Tanjung Selor, Kalimantan Utara.

 

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sebagai Pengadilan Induk dan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda merupakan pemecahan untuk Pengadilan Tata Usaha Negara yang baru (Pengadilan TUN Tanjung Selor). (PTIP)