Senin, 27 Januari 2020
Selamat Datang Di Website Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda

A.      KETENTUAN POSBAKUM

1.     Bagi pencari keadilan (orang perorangan atau sekelompok orang) yang tidak mampu berhak memperoleh Bantuan Hukum dengan permohonan dan tanggungan biaya perkara dari negara dengan melampirkan ;

2.     Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Lurah/Kepala Wilayah setempat yang menyatakan bahwa benar yang bersangkutan tidak mampu membayar biaya perkara, atau

3.     Surat Keterangan Tunjangan Sosial seperti Kartu Keluarga Miskin (KKM), Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), Kartu Beras Miskin (Raskin), Kartu Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Bantuan Langsung Tunai (BLT), Kartu Perlindungan Sosial (KPS), atau

4.     Dokumen lainnya yang berkaitan dengan daftar penduduk miskin dalam basis data terpadu pemerintah atau yang dikeluarkan oleh instansi lain yang berwenang untuk memberikan keterangan tidak mampu.

 

B.      PEMBERIAN LAYANAN POSBAKUM

1.     Pemohon mengajukan permohonan kepada Posbakum Pengadilan dengan mengisi formulir yang telah disediakan dan memberikan persyaratan yang diperlukan.

2.     Petugas Posbakum memeriksa formulir dan kelengkapan dokumen persyaratan. Jika tidak lengkap, mengembalikan kepada Pemohon untuk dilengkapi Jika lengkap, Pemohon/calon Penerima Layanan dapat langsung mendapatkan pelayanan.

3.     Petugas Posbakum memberikan layanan Posbakum Pengadilan. Apabila penerima layanan Posbakum tidak sanggup membayar biaya perkara, maka petugas Posbakum akan memberikan formulir permohonan pembebasan biaya perkara untuk diajukan kepada Ketua Pengadilan.

4.     Petugas Posbakum mengisi, memeriksa kelengkapan isian dan meminta tandatangani Penerima Layanan Posbakum Pengadilan pada formulir permohonan layanan dan Surat pernyataan telah menerima layanan.

 

Formulir Permohonan Layanan Posbakum

Formulir Permohonan Pembebasan Biaya Perkara

Surat Pernyataan Telah Menerima Layanan Posbakum

Formulir Pengaduan/Penyampaian Keluhan Layanan Posbakum

 

Kirim Formulir Permohonan Layanan Posbakum, Formulir Permohonan Pembebasan Biaya Perkara, Formulir Pengaduan/Penyampaian Keluhan Layanan Posbakum ke email posbakum@ptun-samarinda.go.id

Untuk kelengkapan berkas permohonan agar diserahkan langsung ke Petugas POSBAKUM Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda

Jam Kerja Petugas POSBAKUM Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda:

 

Hari Selasa, Rabu, dan Kamis. (Pukul 09.00 - 12.00 WITA)

SOP Kepaniteraan

SOP Kepaniteraan Perkara

SOP Kepaniteraan Hukum

SOP Sub Bag. Umum dan Keuangan

SOP Sub Bag. Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana

SOP Sub Bag. Perencanaan, TI, dan Pelaporan

 

Samarinda – Humas. Kamis, 14 November 2019, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Negara Provinsi Kalimantan Timur menyelenggarakan Rapat Koordinasi UAPPAW Tahun 2019 di Aula Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Timur. Dengan tema “Evaluasi Rekonsiliasi Triwulan III Untuk Peningkatan Kualitas Laporan Keuangan Tahun 2019”, diharapkan laporan keuangan tingkat wilayah dari segi kepatuhan, dan kelengkapan dapat meningkat dari tahun lalu, sehingga kualitas laporan keuangan terjamin akuntabilitas, transparansi dan pertanggungjawabannya. Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda sebagai Koordinator Wilayah DIPA 05, yang menggunakan dana APBN juga dituntut untuk menyediakan laporan keuangan yang akuntabel, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan, untuk itu Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda mengirimkan 2 (dua) orang pegawai yang bertugas menangani penyusunan Laporan Keuangan Tingkat UAPPAW untuk hadir mengikuti kegiatan Rapat Koordinasi ini.

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Negara Provinsi Kalimantan Timur, Bapak Midden Sihombing, dalam sambutannya menyampaikan mengenai beberapa temuan BPK pada Satuan Kerja, antara lain retur SP2D, pencatatan saldo kas, penatausahaan BMN. Hal ini menjadi perhatian Kanwil DJPbN Kaltim, sehingga diharapkan bidang PAPK dapat berkoordinasi dengan UAPPAW dalam menyampaikan kepada Satuan Kerja untuk sedini mungkin mendeteksi permasalahan-permasalahan yang timbul.

Untuk itu, Kepala Seksi Pembinaan Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat, Bapak Muhammad Gunadi, dalam pemaparan ini mengingatkan agar UAPPAW dapat berkoordinasi dengan Satuan Kerja untuk dapat melaksanakan rekonsiliasi awal periode, sehingga terdapat waktu perbaikan jika terjadi selisih/masalah, dan sebelum melakukan upload agar memeriksa laporannya terlebih dahulu. Baik tidaknya laporan tergantung dari pelaksanaan anggarannya. Beliau juga menjelaskan mengenai fitur baru pada aplikasi e-rekon, yaitu fitur profil kualitas laporan keuangan (PKLK). Indikator PKLP, yaitu kepatuhan, kelengkapan, validitas dan lainnya.

Di akhir acara, diberikan penghargaan kepada Korwil UAPPAW yang menjadi pemenang pre-test dan post-test serta Korwil UAPPAW yang hadir paling pertama pada kegiatan Rapat Koordinasi ini. (PTIP)  

 

 Foto Galeri