Senin, 27 Januari 2020
Selamat Datang Di Website Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda

A.      KETENTUAN POSBAKUM

1.     Bagi pencari keadilan (orang perorangan atau sekelompok orang) yang tidak mampu berhak memperoleh Bantuan Hukum dengan permohonan dan tanggungan biaya perkara dari negara dengan melampirkan ;

2.     Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Lurah/Kepala Wilayah setempat yang menyatakan bahwa benar yang bersangkutan tidak mampu membayar biaya perkara, atau

3.     Surat Keterangan Tunjangan Sosial seperti Kartu Keluarga Miskin (KKM), Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), Kartu Beras Miskin (Raskin), Kartu Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Bantuan Langsung Tunai (BLT), Kartu Perlindungan Sosial (KPS), atau

4.     Dokumen lainnya yang berkaitan dengan daftar penduduk miskin dalam basis data terpadu pemerintah atau yang dikeluarkan oleh instansi lain yang berwenang untuk memberikan keterangan tidak mampu.

 

B.      PEMBERIAN LAYANAN POSBAKUM

1.     Pemohon mengajukan permohonan kepada Posbakum Pengadilan dengan mengisi formulir yang telah disediakan dan memberikan persyaratan yang diperlukan.

2.     Petugas Posbakum memeriksa formulir dan kelengkapan dokumen persyaratan. Jika tidak lengkap, mengembalikan kepada Pemohon untuk dilengkapi Jika lengkap, Pemohon/calon Penerima Layanan dapat langsung mendapatkan pelayanan.

3.     Petugas Posbakum memberikan layanan Posbakum Pengadilan. Apabila penerima layanan Posbakum tidak sanggup membayar biaya perkara, maka petugas Posbakum akan memberikan formulir permohonan pembebasan biaya perkara untuk diajukan kepada Ketua Pengadilan.

4.     Petugas Posbakum mengisi, memeriksa kelengkapan isian dan meminta tandatangani Penerima Layanan Posbakum Pengadilan pada formulir permohonan layanan dan Surat pernyataan telah menerima layanan.

 

Formulir Permohonan Layanan Posbakum

Formulir Permohonan Pembebasan Biaya Perkara

Surat Pernyataan Telah Menerima Layanan Posbakum

Formulir Pengaduan/Penyampaian Keluhan Layanan Posbakum

 

Kirim Formulir Permohonan Layanan Posbakum, Formulir Permohonan Pembebasan Biaya Perkara, Formulir Pengaduan/Penyampaian Keluhan Layanan Posbakum ke email posbakum@ptun-samarinda.go.id

Untuk kelengkapan berkas permohonan agar diserahkan langsung ke Petugas POSBAKUM Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda

Jam Kerja Petugas POSBAKUM Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda:

 

Hari Selasa, Rabu, dan Kamis. (Pukul 09.00 - 12.00 WITA)

SOP Kepaniteraan

SOP Kepaniteraan Perkara

SOP Kepaniteraan Hukum

SOP Sub Bag. Umum dan Keuangan

SOP Sub Bag. Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana

SOP Sub Bag. Perencanaan, TI, dan Pelaporan

 

Samarinda – Humas. Kamis, 7 November 2019, bertempat di Swiss Bell Hotel Borneo, Samarinda, Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Timur menyelenggarakan KI Kaltim Awards Ke-2 Tahun 2019. Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda kembali meraih Peringkat I Web Awards Badan Publik 2019 Kategori Kantor Pengadilan. Sertifikat dan Piagam Penghargaan tersebut diterima oleh Plh. Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda, Dedi Wisudawan Gamadi, S.H., M.Kn.

Web Awards/ KI Kaltim Awards Badan Publik 2019 merupakan bentuk apresiasi dari Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Timur terhadap penyelenggaraan keterbukaan informasi yang terbagi dalam beberapa kategori yang dimonitoring terhadap melalui 361 website/situs badan publik se kaltim dari kategori kantor kelurahan, pemerintahan desa, kantor kecamatan, web PPID utama dan organisasi perangkat daerah di pemkab/pemkot sekaltim, organisasi perangkat daerah lingkup pemprov kaltim, kantor pengadilan (PA, PN dan PTUN), DPRD, BUMD, BLUD, Perguruan Tinggi Negeri, KPU daerah, Bawaslu daerah, Instansi vertikal di provinsi kaltim serta aplikasi inovatif lainnya terkait layanan informasi publik yang menjadi nominator pemberian penghargaan Web Awards / KI Kaltim Awards untuk badan publik terbaik dalam implementasi keterbukaan informasi publik via website/situs badan publik khususnya terkait dengan informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala oleh badan publik.

Dalam Kategori Kantor Pengadilan (PA, PN, PTUN) tersebut, Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda menduduki peringkat ke-I, disusul dengan Pengadilan Negeri Samarinda yang menduduki peringkat ke-II, dan Pengadilan Agama Tanjung Redeb yang menduduki peringkat III.

Penghargaan ini memacu Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda dan Pengadilan-Pengadilan yang ada di Kalimantan Timur untuk selalu berinovasi dalam meningkatkan pelayanan dalam keterbukaan informasi di Pengadilan sebagaimana SK KMA Nomor : 1-144/KMA/SK/I/2011 tanggal 5 Januari 2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi Di Pengadilan.    

Selamat kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda, Pelayananan Prima Putusan Berkualitas.

Foto Galeri