Senin, 27 Januari 2020
Selamat Datang Di Website Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda

A.      KETENTUAN POSBAKUM

1.     Bagi pencari keadilan (orang perorangan atau sekelompok orang) yang tidak mampu berhak memperoleh Bantuan Hukum dengan permohonan dan tanggungan biaya perkara dari negara dengan melampirkan ;

2.     Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Lurah/Kepala Wilayah setempat yang menyatakan bahwa benar yang bersangkutan tidak mampu membayar biaya perkara, atau

3.     Surat Keterangan Tunjangan Sosial seperti Kartu Keluarga Miskin (KKM), Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), Kartu Beras Miskin (Raskin), Kartu Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Bantuan Langsung Tunai (BLT), Kartu Perlindungan Sosial (KPS), atau

4.     Dokumen lainnya yang berkaitan dengan daftar penduduk miskin dalam basis data terpadu pemerintah atau yang dikeluarkan oleh instansi lain yang berwenang untuk memberikan keterangan tidak mampu.

 

B.      PEMBERIAN LAYANAN POSBAKUM

1.     Pemohon mengajukan permohonan kepada Posbakum Pengadilan dengan mengisi formulir yang telah disediakan dan memberikan persyaratan yang diperlukan.

2.     Petugas Posbakum memeriksa formulir dan kelengkapan dokumen persyaratan. Jika tidak lengkap, mengembalikan kepada Pemohon untuk dilengkapi Jika lengkap, Pemohon/calon Penerima Layanan dapat langsung mendapatkan pelayanan.

3.     Petugas Posbakum memberikan layanan Posbakum Pengadilan. Apabila penerima layanan Posbakum tidak sanggup membayar biaya perkara, maka petugas Posbakum akan memberikan formulir permohonan pembebasan biaya perkara untuk diajukan kepada Ketua Pengadilan.

4.     Petugas Posbakum mengisi, memeriksa kelengkapan isian dan meminta tandatangani Penerima Layanan Posbakum Pengadilan pada formulir permohonan layanan dan Surat pernyataan telah menerima layanan.

 

Formulir Permohonan Layanan Posbakum

Formulir Permohonan Pembebasan Biaya Perkara

Surat Pernyataan Telah Menerima Layanan Posbakum

Formulir Pengaduan/Penyampaian Keluhan Layanan Posbakum

 

Kirim Formulir Permohonan Layanan Posbakum, Formulir Permohonan Pembebasan Biaya Perkara, Formulir Pengaduan/Penyampaian Keluhan Layanan Posbakum ke email posbakum@ptun-samarinda.go.id

Untuk kelengkapan berkas permohonan agar diserahkan langsung ke Petugas POSBAKUM Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda

Jam Kerja Petugas POSBAKUM Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda:

 

Hari Selasa, Rabu, dan Kamis. (Pukul 09.00 - 12.00 WITA)

SOP Kepaniteraan

SOP Kepaniteraan Perkara

SOP Kepaniteraan Hukum

SOP Sub Bag. Umum dan Keuangan

SOP Sub Bag. Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana

SOP Sub Bag. Perencanaan, TI, dan Pelaporan

 

Samarinda – Humas. Bertempat di Hotel Inter Continental, Bandung, Jawa Barat, Rabu, 6 November 2019, Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda, Bonnyarti Kala Lande, S.H., M.H., menerima sertifikat Akreditasi Penjaminan Mutu Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara oleh Ketua Mahakamah Agung RI, Yang Mulia Prof. Dr. M. Hatta Ali, S.H., M.H. Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda berhasil meraih predikat A “Excelent” saat pelaksanaan penilaian akreditasi pada bulan maret silam. Tidak hanya Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda, sertifikat akreditasi ini juga diberikan kepada 7 Satuan Kerja Pengadilan Militer dan 14 Satuan Kerja Pengadilan Tata Usaha Negara di lingkungan Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara.

 

Akreditasi penjaminan mutu merupakan salah satu upaya untuk membangun citra positif badan peradilan melalui berbagai kebijakan pembaruan dalam mewujudkan peradilan yang agung. Diharapkan dengan akreditasi tersebut terjadi peningkatan mutu pelayananan kepada masyarakat yang mendorong peningkatan kepuasan masyarakat dalam beracara di Pengadilan.

 

Selain itu Akreditasi Penjaminan Mutu mendorong optimalisasi Sarana, Prasarana, dan Sistem Manajemen untuk mewujudkan performa, kinerja, dan pelayanan publik yang prima. Bukan dengan bermewah-mewahan apalagi dengan memaksakan  untuk mewujudkan tampilan yang hebat.

 

Selamat kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda, Pelayanan Prima Putusan Berkualitas. (PTIP)

 

Foto Galeri