Selasa, 17 September 2019
Selamat Datang Di Website Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda

A.      KETENTUAN POSBAKUM

1.     Bagi pencari keadilan (orang perorangan atau sekelompok orang) yang tidak mampu berhak memperoleh Bantuan Hukum dengan permohonan dan tanggungan biaya perkara dari negara dengan melampirkan ;

2.     Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Lurah/Kepala Wilayah setempat yang menyatakan bahwa benar yang bersangkutan tidak mampu membayar biaya perkara, atau

3.     Surat Keterangan Tunjangan Sosial seperti Kartu Keluarga Miskin (KKM), Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), Kartu Beras Miskin (Raskin), Kartu Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Bantuan Langsung Tunai (BLT), Kartu Perlindungan Sosial (KPS), atau

4.     Dokumen lainnya yang berkaitan dengan daftar penduduk miskin dalam basis data terpadu pemerintah atau yang dikeluarkan oleh instansi lain yang berwenang untuk memberikan keterangan tidak mampu.

 

B.      PEMBERIAN LAYANAN POSBAKUM

1.     Pemohon mengajukan permohonan kepada Posbakum Pengadilan dengan mengisi formulir yang telah disediakan dan memberikan persyaratan yang diperlukan.

2.     Petugas Posbakum memeriksa formulir dan kelengkapan dokumen persyaratan. Jika tidak lengkap, mengembalikan kepada Pemohon untuk dilengkapi Jika lengkap, Pemohon/calon Penerima Layanan dapat langsung mendapatkan pelayanan.

3.     Petugas Posbakum memberikan layanan Posbakum Pengadilan. Apabila penerima layanan Posbakum tidak sanggup membayar biaya perkara, maka petugas Posbakum akan memberikan formulir permohonan pembebasan biaya perkara untuk diajukan kepada Ketua Pengadilan.

4.     Petugas Posbakum mengisi, memeriksa kelengkapan isian dan meminta tandatangani Penerima Layanan Posbakum Pengadilan pada formulir permohonan layanan dan Surat pernyataan telah menerima layanan.

 

Formulir Permohonan Layanan Posbakum

Formulir Permohonan Pembebasan Biaya Perkara

Surat Pernyataan Telah Menerima Layanan Posbakum

Formulir Pengaduan/Penyampaian Keluhan Layanan Posbakum

 

Kirim Formulir Permohonan Layanan Posbakum, Formulir Permohonan Pembebasan Biaya Perkara, Formulir Pengaduan/Penyampaian Keluhan Layanan Posbakum ke email posbakum@ptun-samarinda.go.id

Untuk kelengkapan berkas permohonan agar diserahkan langsung ke Petugas POSBAKUM Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda

Jam Kerja Petugas POSBAKUM Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda:

 

Hari Selasa, Rabu, dan Kamis. (Pukul 09.00 - 12.00 WITA)

SOP Kepaniteraan

SOP Kepaniteraan Perkara

SOP Kepaniteraan Hukum

SOP Sub Bag. Umum dan Keuangan

SOP Sub Bag. Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana

SOP Sub Bag. Perencanaan, TI, dan Pelaporan

rapbul agustus 2019

Samarinda, 23 Agustus 2019

Pada hari Kamis, tanggal 22 Agustus 2019 pukul 09.00 WITA, telah dilaksanakan rapat bulanan periode Agustus 2019. Bertempat di ruang Sidang Utama Kantor PTUN Samarinda, pada rapat bulan ini Ketua PTUN Samarinda, Bonnyarti Kala Lande, S.H., M.H. memberikan kesempatan pada Ayi Solehudin, S.H., M.H. (Hakim PTUN Samarinda) untuk memimpin rapat didampingi oleh Panitera PTUN Samarinda, Didi Sunardi, S.H., M.H. dan Sekretaris PTUN Samarinda, Epi Randabunga Rungngu, S.E.

 

Pada rapat kali ini kembali diingatkan kepada Hakim dan seluruh Pegawai PTUN Samarinda untuk selalu menerapkan Perma No. 7 Tahun 2016 tentang Penegakan Disiplin Kerja, dan untuk Hakim Pengawas Bidang agar dapat melakukan pengawasan sesuai dengan Perma No. 8 Tahun 2016 Pasal 3 bahwa pengawasan yang dimaksud adalah memantau, mengamati, dan memeriksa pelaksanaan tugas agar berjalan sesuai rencana.

 ibu ketua dan hakim hakim PTUN Samarinda

Pimpinan Rapat, Ayi Solehudin, S.H., M.H. (Hakim PTUN Samarinda) juga memaparkan rasio penanganan perkara PTUN Samarinda melalui aplikasi MIS, dan membandingkan data dengan SIPP Lokal per tanggal 22 Agustus 2019. Penanganan Perkara pada SIPP Lokal mencapai 70,6% sementara di SIPP Mahkamah Agung 69,33%, sedangkan untuk minutasi SIPP Lokal adalah 53 Perkara sedangkan di SIPP Mahkamah Agung adalah 52 Perkara.

 

Disampaikan juga pada rapat kali ini hasil temuan-temuan dari Hakim Pengawas Bidang tiap bagian, dan juga Laporan Keuangan Dharmayukti Karini, Mushola, Koperasi, Bapor dan Laporan Realisasi Penyerapan Anggaran per Juli 2019. Sesi berikutnya adalah masukan dan tanggapan dari Ketua, Hakim, Panitera, Sekretaris, Kepala Sub Bagian dan Panitera Muda.

 pegawai pegawai

Tak lupa pada akhir rapat juga disampaikan ucapan terimakasih kepada seluruh Hakim, dan Pegawai PTUN Samarinda karena telah berpartisipasi dalam membantu terlaksananya Upacara HUT Ke-74 Mahkamah Agung RI.