Selasa, 17 September 2019
Selamat Datang Di Website Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda

A.      KETENTUAN POSBAKUM

1.     Bagi pencari keadilan (orang perorangan atau sekelompok orang) yang tidak mampu berhak memperoleh Bantuan Hukum dengan permohonan dan tanggungan biaya perkara dari negara dengan melampirkan ;

2.     Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Lurah/Kepala Wilayah setempat yang menyatakan bahwa benar yang bersangkutan tidak mampu membayar biaya perkara, atau

3.     Surat Keterangan Tunjangan Sosial seperti Kartu Keluarga Miskin (KKM), Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), Kartu Beras Miskin (Raskin), Kartu Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Bantuan Langsung Tunai (BLT), Kartu Perlindungan Sosial (KPS), atau

4.     Dokumen lainnya yang berkaitan dengan daftar penduduk miskin dalam basis data terpadu pemerintah atau yang dikeluarkan oleh instansi lain yang berwenang untuk memberikan keterangan tidak mampu.

 

B.      PEMBERIAN LAYANAN POSBAKUM

1.     Pemohon mengajukan permohonan kepada Posbakum Pengadilan dengan mengisi formulir yang telah disediakan dan memberikan persyaratan yang diperlukan.

2.     Petugas Posbakum memeriksa formulir dan kelengkapan dokumen persyaratan. Jika tidak lengkap, mengembalikan kepada Pemohon untuk dilengkapi Jika lengkap, Pemohon/calon Penerima Layanan dapat langsung mendapatkan pelayanan.

3.     Petugas Posbakum memberikan layanan Posbakum Pengadilan. Apabila penerima layanan Posbakum tidak sanggup membayar biaya perkara, maka petugas Posbakum akan memberikan formulir permohonan pembebasan biaya perkara untuk diajukan kepada Ketua Pengadilan.

4.     Petugas Posbakum mengisi, memeriksa kelengkapan isian dan meminta tandatangani Penerima Layanan Posbakum Pengadilan pada formulir permohonan layanan dan Surat pernyataan telah menerima layanan.

 

Formulir Permohonan Layanan Posbakum

Formulir Permohonan Pembebasan Biaya Perkara

Surat Pernyataan Telah Menerima Layanan Posbakum

Formulir Pengaduan/Penyampaian Keluhan Layanan Posbakum

 

Kirim Formulir Permohonan Layanan Posbakum, Formulir Permohonan Pembebasan Biaya Perkara, Formulir Pengaduan/Penyampaian Keluhan Layanan Posbakum ke email posbakum@ptun-samarinda.go.id

Untuk kelengkapan berkas permohonan agar diserahkan langsung ke Petugas POSBAKUM Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda

Jam Kerja Petugas POSBAKUM Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda:

 

Hari Selasa, Rabu, dan Kamis. (Pukul 09.00 - 12.00 WITA)

SOP Kepaniteraan

SOP Kepaniteraan Perkara

SOP Kepaniteraan Hukum

SOP Sub Bag. Umum dan Keuangan

SOP Sub Bag. Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana

SOP Sub Bag. Perencanaan, TI, dan Pelaporan

launcing e-litigasi dan hyme MA RI

Gambar 1. Menyaksikan bersama-sama secara live streaming Peluncuran e-Litigasi dan Hymne Mahkamah Agung RI 

 

Samarinda, 20 Agustus 2019

Pada tanggal 19 Agustus 2019, Bertempat di ruang Sidang Utama Kantor Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda, dilaksanakan Acara Tasyakuran Hari Jadi Ke-74 Mahkamah Agung RI, peluncuran e-Litigasi dan Hymne Mahkamah Agung RI. Acara ini diikuti oleh empat (4) lingkungan peradilan di wilayah Kalimantan Timur.

 

Acara Tasyakuran diawali dengan live streaming peresmian e-Litigasi dan Hymne MA RI oleh Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung RI, Prof. Dr. H. M. Hatta Ali, S.H., M.H.

 

e-Litigasi adalah kelanjutan dari e-court yang diberlakukan untuk perkara perdata, perdata agama, tata usaha militer, dan tata usaha negara sejak tahun lalu. e-litigasi merupakan migrasi dari sistem manual ke sistem elektronik tidak hanya dilakukan pada tataran administrasi perkara saja, namun dalam praktek persidangan. “Sistem elektronik tidak hanya diberlakukan dalam pendaftaran perkara, pembayaran panjar dan panggilan para pihak, tetapi diberlakukan juga dalam pertukaran dokumen jawab-jinawab, pembuktian, dan penyampaian putusan secara elektronik.

 

Hymne Mahkamah Agung RI diciptakan oleh Addie MS dan Sekretaris Mahkamah Agung RI,  H. Achmad Setyo Pudjoharsoyo, SH., M.Hum. Untuk menggarap komposisi, aransemen, dan orkestrasi lagu ini, Addie MS bahkan rela harus mendalami visi, misi dan program pembaruan peradilan serta membangun pemahamannya tentang cita-cita Mahkamah Agung melalui Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010-2035 beserta dokumen-dokumen Mahkamah Agung lainnya. Dalam peluncuran ini secara teleconference Mahkamah Agung RI menyanyikan lagu Hymne Mahkamah Agung RI bersama dengan Mahkamah Syariah Aceh, Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur, Pengadilan Tinggi Makassar, dan Pengadilan Tinggi Jayapura.

 

Tasyakuran HUT MA RI oleh WKPT Kaltim dan WKPTA Kaltim

Gambar 2. Penyerahan potongan tumpeng oleh WKPT Kalimantan Timur kepada WKPTA Kalimantan Timur 

Diakhir acara, Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur, Mas Hushendar, S.H., M.H., didampingi oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Timur, Drs. H. M. Manshur S.H., M.H., Kepala Pengadilan Militer I-07 Balikpapan, SYF Nursiana, S.H., dan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda, Bonnyarti Kala Lande, S.H., M.H. melakukan pemotongan tumpeng dan ditutup dengan hiburan.