Selasa, 17 September 2019
Selamat Datang Di Website Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda

A.      KETENTUAN POSBAKUM

1.     Bagi pencari keadilan (orang perorangan atau sekelompok orang) yang tidak mampu berhak memperoleh Bantuan Hukum dengan permohonan dan tanggungan biaya perkara dari negara dengan melampirkan ;

2.     Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Lurah/Kepala Wilayah setempat yang menyatakan bahwa benar yang bersangkutan tidak mampu membayar biaya perkara, atau

3.     Surat Keterangan Tunjangan Sosial seperti Kartu Keluarga Miskin (KKM), Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), Kartu Beras Miskin (Raskin), Kartu Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Bantuan Langsung Tunai (BLT), Kartu Perlindungan Sosial (KPS), atau

4.     Dokumen lainnya yang berkaitan dengan daftar penduduk miskin dalam basis data terpadu pemerintah atau yang dikeluarkan oleh instansi lain yang berwenang untuk memberikan keterangan tidak mampu.

 

B.      PEMBERIAN LAYANAN POSBAKUM

1.     Pemohon mengajukan permohonan kepada Posbakum Pengadilan dengan mengisi formulir yang telah disediakan dan memberikan persyaratan yang diperlukan.

2.     Petugas Posbakum memeriksa formulir dan kelengkapan dokumen persyaratan. Jika tidak lengkap, mengembalikan kepada Pemohon untuk dilengkapi Jika lengkap, Pemohon/calon Penerima Layanan dapat langsung mendapatkan pelayanan.

3.     Petugas Posbakum memberikan layanan Posbakum Pengadilan. Apabila penerima layanan Posbakum tidak sanggup membayar biaya perkara, maka petugas Posbakum akan memberikan formulir permohonan pembebasan biaya perkara untuk diajukan kepada Ketua Pengadilan.

4.     Petugas Posbakum mengisi, memeriksa kelengkapan isian dan meminta tandatangani Penerima Layanan Posbakum Pengadilan pada formulir permohonan layanan dan Surat pernyataan telah menerima layanan.

 

Formulir Permohonan Layanan Posbakum

Formulir Permohonan Pembebasan Biaya Perkara

Surat Pernyataan Telah Menerima Layanan Posbakum

Formulir Pengaduan/Penyampaian Keluhan Layanan Posbakum

 

Kirim Formulir Permohonan Layanan Posbakum, Formulir Permohonan Pembebasan Biaya Perkara, Formulir Pengaduan/Penyampaian Keluhan Layanan Posbakum ke email posbakum@ptun-samarinda.go.id

Untuk kelengkapan berkas permohonan agar diserahkan langsung ke Petugas POSBAKUM Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda

Jam Kerja Petugas POSBAKUM Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda:

 

Hari Selasa, Rabu, dan Kamis. (Pukul 09.00 - 12.00 WITA)

SOP Kepaniteraan

SOP Kepaniteraan Perkara

SOP Kepaniteraan Hukum

SOP Sub Bag. Umum dan Keuangan

SOP Sub Bag. Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana

SOP Sub Bag. Perencanaan, TI, dan Pelaporan

Upacara Bendera HUT Ke-74 MA RI 2019 di PTUN Samarinda

Gambar 1. Upacara HUT Ke 74 MARI Tahun 2019 di Kantor Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda 

 

Samarinda, 20 Agustus 2019

Pada hari Senin, tanggal 19 Agustus 2019 dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Ke-74 Mahkamah Agung Republik Indonesia Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur melaksanakan Upacara Bendera di Kantor PTUN Samarinda yang diikuti oleh Pengadilan-Pengadilan di wilayah Kalimantan Timur, yaitu Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur, Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Timur, Pengadilan Negeri Samarinda, Pengadilan Agama Samarinda, Pengadilan Negeri Balikpapan, Pengadilan Agama Balikpapan, Pengadilan Negeri Tenggarong, Pengadilan Agama Tenggarong, Pengadilan Militer I-07 Balikpapan, dan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda.

 

Upacara dimulai pada pukul 07.30 WITA dengan tema “PERADILAN MODERN BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI UNTUK MELAYANI”, dipimpin oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Mas Hushendar, S.H., M.H. selaku Inspektur Upacara dan Mayor Chk Sigit Sarono, S.H. (Hakim Pengadilan Militer I-07 Balikpapan) selaku Komandan Upacara. Pelaksanaan Upacara berlangsung secara khidmat, tertib, dan lancar.

 Hakim Tinggi PT Kalimantan Timur dan PTA Kalimantan Timur

Gambar 2. Upacara HUT Ke 74 MARI Tahun 2019 di Kantor Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda

Hari jadi Mahkamah Agung merupakan agenda tahunan yang tidak sekedar sebagai sebuah peringatan seremonial namun merupakan momentum untuk kembali merefleksikan keberadaan lembaga Mahkamah Agung dalam tatanan Kenegaraan serta kontribusi lembaga peradilan dalam perkembangan masyarakat dan Negara. Momen ini juga menjadi sarana untuk kembali mengukuhkan komitmen kita dalam memberikan layanan terbaik di bidang hukum dan keadilan dengan memperkuat kerjasama dan membangun konsolidasi internal yang akan menjadi energi pendorong dalam pelaksanaan fungsi pelayanan lembaga peradilan.

 barisan pegawai

Gambar 3. Upacara HUT Ke 74 MARI Tahun 2019 di Kantor Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda

Setelah Upacara selesai dilanjutkan dengan pengumunan dan pembagian hadiah lomba pada empat (4) Lingkungan Pengadilan sewilayah Kalimantan Timur.