Selasa, 23 Juli 2019
Selamat Datang Di Website Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda

A.      KETENTUAN POSBAKUM

1.     Bagi pencari keadilan (orang perorangan atau sekelompok orang) yang tidak mampu berhak memperoleh Bantuan Hukum dengan permohonan dan tanggungan biaya perkara dari negara dengan melampirkan ;

2.     Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Lurah/Kepala Wilayah setempat yang menyatakan bahwa benar yang bersangkutan tidak mampu membayar biaya perkara, atau

3.     Surat Keterangan Tunjangan Sosial seperti Kartu Keluarga Miskin (KKM), Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), Kartu Beras Miskin (Raskin), Kartu Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Bantuan Langsung Tunai (BLT), Kartu Perlindungan Sosial (KPS), atau

4.     Dokumen lainnya yang berkaitan dengan daftar penduduk miskin dalam basis data terpadu pemerintah atau yang dikeluarkan oleh instansi lain yang berwenang untuk memberikan keterangan tidak mampu.

 

B.      PEMBERIAN LAYANAN POSBAKUM

1.     Pemohon mengajukan permohonan kepada Posbakum Pengadilan dengan mengisi formulir yang telah disediakan dan memberikan persyaratan yang diperlukan.

2.     Petugas Posbakum memeriksa formulir dan kelengkapan dokumen persyaratan. Jika tidak lengkap, mengembalikan kepada Pemohon untuk dilengkapi Jika lengkap, Pemohon/calon Penerima Layanan dapat langsung mendapatkan pelayanan.

3.     Petugas Posbakum memberikan layanan Posbakum Pengadilan. Apabila penerima layanan Posbakum tidak sanggup membayar biaya perkara, maka petugas Posbakum akan memberikan formulir permohonan pembebasan biaya perkara untuk diajukan kepada Ketua Pengadilan.

4.     Petugas Posbakum mengisi, memeriksa kelengkapan isian dan meminta tandatangani Penerima Layanan Posbakum Pengadilan pada formulir permohonan layanan dan Surat pernyataan telah menerima layanan.

 

Formulir Permohonan Layanan Posbakum

Formulir Permohonan Pembebasan Biaya Perkara

Surat Pernyataan Telah Menerima Layanan Posbakum

Formulir Pengaduan/Penyampaian Keluhan Layanan Posbakum

 

Kirim Formulir Permohonan Layanan Posbakum, Formulir Permohonan Pembebasan Biaya Perkara, Formulir Pengaduan/Penyampaian Keluhan Layanan Posbakum ke email posbakum@ptun-samarinda.go.id

Untuk kelengkapan berkas permohonan agar diserahkan langsung ke Petugas POSBAKUM Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda

Jam Kerja Petugas POSBAKUM Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda:

 

Hari Selasa, Rabu, dan Kamis. (Pukul 09.00 - 12.00 WITA)

SOP Kepaniteraan

SOP Kepaniteraan Perkara

SOP Kepaniteraan Hukum

SOP Sub Bag. Umum dan Keuangan

SOP Sub Bag. Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana

SOP Sub Bag. Perencanaan, TI, dan Pelaporan

 

Samarinda, 26 Juni 2019. Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, Sulistyo, S.H., M.Hum., melaksanaan Pembinaan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda pada hari Rabu, tanggal 26 Juni 2019, didampingi oleh Panitera Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, Wahidin, S.H., M.H. Diawali dengan berkeliling meninjau sarana dan prasarana Gedung Kantor Pengadilan, selaunjutnya beliau memberikan pengarahan dan pembinaan kepada Ketua, Para Hakim, Panitera, Sekretaris, Pejabat Struktural/Fungsional dan seluruh pegawai Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda.

 

Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda, Bonnyarti Kala Lande, S.H., M.H., dalam sambutannya menyampaikan mengenai jumlah pegawai yang ada pada Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda, antara lain jumlah Hakim ada 7 (tujuh) orang, PNS ada 14 (empat belas), CAKIM ada 1 (satu) orang yang kini sedang magang di Pengadilan TUN Makassar, CPNS ada 3 (tiga) orang dan PPNPN (Honorer) ada 14 (empat belas) orang. Beliau juga menyampaikan prestasi kerja Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda pada tahun 2018 sampai dengan 2019 yaitu Penilaian Akreditasi Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Tahun 2019 meraih nilai 92,96 atau predikat A (Excellent), Penilaian RB / Zona Integritas Tahun 2018 meraih nilai 90,91 (predikat WBK dan WBBM), dan Evaluasi SAKIP Tahun 2018 meraih nilai 73,88.

 

Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, Sulistyo, S.H., M.Hum., beliau menyampaikan, bahwa Pengadilan Tingkat Banding memiliki kewajiban untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan kepada Pengadilan Tingkat Pertama yang ada di bawahnya. Salah satunya Pembinaan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda yang merupakan Pengadilan Tingkat Pertama di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta.

 

Beliau juga menyampaikan bahwa dalam pengelolaan arsip berkas perkara in-aktif, perlu ditata kembali kerapihannya, beliau juga mengingatkan mengenai disiplin kerja Hakim dan Pegawai sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2016, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2016, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 9 Tahun 2016 dan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2010 beserta aturan petunjuk teknis dan pelaksanaannya. Beliau juga berpesan kepada Para Hakim agar mempedomani Pedoman Perilaku Hakim, karena Hakim memiliki kewenangan dan tanggung jawab yang besar, serta menjadi panutan dan Hakim merupakan benteng terakhir dalam penegakan hukum dan keadilan.

 

Beliau juga mengingatkan agar selalu menjaga kerukunan dan kebersamaan dengan melaksanakan kegiatan yang bersinergi, yang dapat menyatukan dan memper-erat hubungan seluruh keluarga besar Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda, seperti senam bersama, gotong royong dan lain sebagainya. Selain itu beliau berpesan agar Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda mempersiapkan diri untuk penilaian RB/Zona Integritas yang berikutnya, karena setelah meraih penilaian akreditasi predikat A (Excellent) selanjutnya yaitu pembangunan ZI dan ini merupakan pekerjaan berkelanjutan yang akan terus berjalan setiap tahunnya.

 

Diakhir penyampaian, beliau berpesan “Semua elemen punya peranan penting, Setiap elemen punya tugas dan wewenang masing-masing, Semua elemen harus saling menghormati, Kejujuran dan Integritas yang Utama”.

 

Sementara Panitera Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Samarinda, Wahidin, S.H., M.H., dalam pemaparannya lebih menekankan mengenai Pelayanan Publik, terutama Pelayanan Peradilan Pasca Putusan yaitu :

1.      Pemberitahuan Amar Putusan (PBT);

2.      Minutasi;

3.      Salinan Putusan;

4.      Upaya Hukum;

5.      Pengiriman Berkas;

6.      Pengiriman Salinan Putusan;

7.      Pengawasan Eksekusi;

8.      Pengembalian Sisa Panjar Biaya Perkara.   

 

Beliau juga menyampaikan Persentase Kinerja Penanganan Perkara pada Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda per 25 Juni 2019 yang sudah menyampai 55,56%, Waktu Penanganan Perkara sebagaimana Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2014, Pemaparan Tugas dari Panitera Pengganti, dan penyelesaian Minutasi Perkara serta biaya pengiriman kembali berkas perkara ke Pengadilan pengaju yang rata-rata kurang memadai/tidak mencukupi.

 

Kegiatan Pembinaan dan Pengarahan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta selanjutnya yaitu sesi tanya jawab, sebagai sarana untuk menyampaikan keluhan dan pertanyaan baik dari Hakim, Kepaniteraan maupun Kesekretariatan dalam  pelaksanaan tugasnya masing-masing.

 

Kegiatan pembinaan ini dilaksanakan selama 1 (satu) hari, dan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dan Panitera Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dijadwalkan akan kembali ke Jakarta pada hari Kamis, tanggal 27 Juni 2019.