Selasa, 25 Juni 2019
Selamat Datang Di Website Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda

A.      KETENTUAN POSBAKUM

1.     Bagi pencari keadilan (orang perorangan atau sekelompok orang) yang tidak mampu berhak memperoleh Bantuan Hukum dengan permohonan dan tanggungan biaya perkara dari negara dengan melampirkan ;

2.     Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Lurah/Kepala Wilayah setempat yang menyatakan bahwa benar yang bersangkutan tidak mampu membayar biaya perkara, atau

3.     Surat Keterangan Tunjangan Sosial seperti Kartu Keluarga Miskin (KKM), Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), Kartu Beras Miskin (Raskin), Kartu Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Bantuan Langsung Tunai (BLT), Kartu Perlindungan Sosial (KPS), atau

4.     Dokumen lainnya yang berkaitan dengan daftar penduduk miskin dalam basis data terpadu pemerintah atau yang dikeluarkan oleh instansi lain yang berwenang untuk memberikan keterangan tidak mampu.

 

B.      PEMBERIAN LAYANAN POSBAKUM

1.     Pemohon mengajukan permohonan kepada Posbakum Pengadilan dengan mengisi formulir yang telah disediakan dan memberikan persyaratan yang diperlukan.

2.     Petugas Posbakum memeriksa formulir dan kelengkapan dokumen persyaratan. Jika tidak lengkap, mengembalikan kepada Pemohon untuk dilengkapi Jika lengkap, Pemohon/calon Penerima Layanan dapat langsung mendapatkan pelayanan.

3.     Petugas Posbakum memberikan layanan Posbakum Pengadilan. Apabila penerima layanan Posbakum tidak sanggup membayar biaya perkara, maka petugas Posbakum akan memberikan formulir permohonan pembebasan biaya perkara untuk diajukan kepada Ketua Pengadilan.

4.     Petugas Posbakum mengisi, memeriksa kelengkapan isian dan meminta tandatangani Penerima Layanan Posbakum Pengadilan pada formulir permohonan layanan dan Surat pernyataan telah menerima layanan.

 

Formulir Permohonan Layanan Posbakum

Formulir Permohonan Pembebasan Biaya Perkara

Surat Pernyataan Telah Menerima Layanan Posbakum

Formulir Pengaduan/Penyampaian Keluhan Layanan Posbakum

 

Kirim Formulir Permohonan Layanan Posbakum, Formulir Permohonan Pembebasan Biaya Perkara, Formulir Pengaduan/Penyampaian Keluhan Layanan Posbakum ke email posbakum@ptun-samarinda.go.id

Untuk kelengkapan berkas permohonan agar diserahkan langsung ke Petugas POSBAKUM Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda

Jam Kerja Petugas POSBAKUM Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda:

 

Hari Selasa, Rabu, dan Kamis. (Pukul 09.00 - 12.00 WITA)

SOP Kepaniteraan

SOP Kepaniteraan Perkara

SOP Kepaniteraan Hukum

SOP Sub Bag. Umum dan Keuangan

SOP Sub Bag. Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana

SOP Sub Bag. Perencanaan, TI, dan Pelaporan

Upacara

 

Samarinda. Sabtu, 01 Juni 2019. Dalam cuaca yang kurang bersahabat, ditengah hujan yang terus mengguyur Kota Samarinda, tepat pukul 08:00 WITA Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda melaksanakan Upacara Hari Lahir Pancasila dengan sederhana dan penuh hikmat. Upacara dilaksanakan di Lobby Kantor Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda dan diikuti oleh Para Hakim, Pejabat Struktural dan Fungsional serta seluruh Pegawai Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda.

 

Upacara2

Bertindak selaku Pembina Upacara yaitu Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda, Bonnyarti Kala Lande, S.H., M.H. Peringatan Hari Lahir Pancasila tanggal 01 Juni 2019 mengambil tema “KITA INDONESIA KITA PANCASILA”. Sebagaimana sambutan Plt. Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, dalam amanatnya beliau menyampaikan bahwa Pancasila mampu menyatukan kita semua sebagai suatu bangsa dan hidup dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pancasila sebagai Dasar Negara, Ideologi Negara dan Pandangan Hidup Bangsa yang digali oleh “Para Pendiri Bangsa” merupakan suatu anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa untuk Bangsa Indonesia.

Pancasila sebagai bintang penuntun keragaman yang ada dapat dirajut menjadi identitas nasional dalam wadah dan slogan “Bhinneka Tunggal Ika”. Kita bersatu membangun bangsa untuk merealisasikan tatanan kehidupan masyarakat yang rukun, damai, adil dalam kemakmuran dan makmur dalam keadilan.

Karena “KITA INDONESIA KITA PANCASILA”.