Selasa, 25 Juni 2019
Selamat Datang Di Website Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda

A.      KETENTUAN POSBAKUM

1.     Bagi pencari keadilan (orang perorangan atau sekelompok orang) yang tidak mampu berhak memperoleh Bantuan Hukum dengan permohonan dan tanggungan biaya perkara dari negara dengan melampirkan ;

2.     Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Lurah/Kepala Wilayah setempat yang menyatakan bahwa benar yang bersangkutan tidak mampu membayar biaya perkara, atau

3.     Surat Keterangan Tunjangan Sosial seperti Kartu Keluarga Miskin (KKM), Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), Kartu Beras Miskin (Raskin), Kartu Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Bantuan Langsung Tunai (BLT), Kartu Perlindungan Sosial (KPS), atau

4.     Dokumen lainnya yang berkaitan dengan daftar penduduk miskin dalam basis data terpadu pemerintah atau yang dikeluarkan oleh instansi lain yang berwenang untuk memberikan keterangan tidak mampu.

 

B.      PEMBERIAN LAYANAN POSBAKUM

1.     Pemohon mengajukan permohonan kepada Posbakum Pengadilan dengan mengisi formulir yang telah disediakan dan memberikan persyaratan yang diperlukan.

2.     Petugas Posbakum memeriksa formulir dan kelengkapan dokumen persyaratan. Jika tidak lengkap, mengembalikan kepada Pemohon untuk dilengkapi Jika lengkap, Pemohon/calon Penerima Layanan dapat langsung mendapatkan pelayanan.

3.     Petugas Posbakum memberikan layanan Posbakum Pengadilan. Apabila penerima layanan Posbakum tidak sanggup membayar biaya perkara, maka petugas Posbakum akan memberikan formulir permohonan pembebasan biaya perkara untuk diajukan kepada Ketua Pengadilan.

4.     Petugas Posbakum mengisi, memeriksa kelengkapan isian dan meminta tandatangani Penerima Layanan Posbakum Pengadilan pada formulir permohonan layanan dan Surat pernyataan telah menerima layanan.

 

Formulir Permohonan Layanan Posbakum

Formulir Permohonan Pembebasan Biaya Perkara

Surat Pernyataan Telah Menerima Layanan Posbakum

Formulir Pengaduan/Penyampaian Keluhan Layanan Posbakum

 

Kirim Formulir Permohonan Layanan Posbakum, Formulir Permohonan Pembebasan Biaya Perkara, Formulir Pengaduan/Penyampaian Keluhan Layanan Posbakum ke email posbakum@ptun-samarinda.go.id

Untuk kelengkapan berkas permohonan agar diserahkan langsung ke Petugas POSBAKUM Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda

Jam Kerja Petugas POSBAKUM Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda:

 

Hari Selasa, Rabu, dan Kamis. (Pukul 09.00 - 12.00 WITA)

SOP Kepaniteraan

SOP Kepaniteraan Perkara

SOP Kepaniteraan Hukum

SOP Sub Bag. Umum dan Keuangan

SOP Sub Bag. Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana

SOP Sub Bag. Perencanaan, TI, dan Pelaporan

Samarinda, 15 Mei 2019

Pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2019, pukul 09.50 WITA, bertempat di Ruang Sidang Utama Kantor Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda, dilaksanakan Rapat Bulanan Mei 2019.

Rapat ini dipimpin oleh Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda, Bonnyarti Kala Lande, S.H., M.H. didampingi oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda, Didi Sunardi, S.H., M.H., dan Sekretaris Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda, Epi Randabunga Rungngu, S.E. dan diikuti oleh para Hakim, Pejabat Struktural dan seluruh Pegawai Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda.

Ketua mengingatkan kepada Panitera dan Sekretaris berserta jajarannya untuk selalu meningkatkan disiplin kerja dan integritas. Apabila menemukan kendala dalam melaksanakan pekerjaan, agar segera melakukan briefing untuk dapat mengupayakan penyelesaiannya. Selain itu Ketua juga menyampaikan berkaitan dengan PNBP agar jangan sampai menerima pembayaran yang berlebih, atau memungut pungutan yang tidak seharusnya (pungli).

Selanjutnya Ketua memaparkan Laporan Hakim Pengawas Bidang (Hawasbid) pada masing-masing sub bagian dan panitera muda. Laporan Hawasbid tersebut kemudian oleh masing-masing sub bagian dan panitera muda menanggapi dan menjelaskan permasalahan yang telah dipaparkan untuk kemudian dapat dicari solusi penyelesaiannya. Selain itu Ketua juga meminta kepada para Panitera Pengganti dan Petugas PTSP untuk dapat menyampaikan kendala dan permasalahan yang ada.

Sekretaris menyampaikan Penyerapan Realisasi Anggaran Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda sampai dengan bulan April 2019 untuk DIPA 01 sebesar 26,57%, sedangkan DIPA 05 sebesar 12,87%. Rincian data selengkapnya dapat dilihat pada link berikut :

https://ptun-samarinda.go.id/index.php/tentang-peradilan/2015-06-24-02-30-12/rencana-kerja-dan-anggaran

Diakhir sesi, Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda terus mengingatkan kembali dan mensosialisasikan mengenai pelaksanaan Reformasi Birokrasi melalui Pembangunan Zona Integritas dengan tujuan agar pola pikir Hakim dan Pegawai berubah menjadi lebih bertanggung jawab dalam menjalankan pekerjaannya, menjadi Hakim dan Pegawai yang berintegritas, professional, berdedikasi, melayani publik dengan baik dan mampu memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik Aparatur Negara.

 

Klik untuk melihat Foto Galerry