Selasa, 23 Juli 2019
Selamat Datang Di Website Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda

A.      KETENTUAN POSBAKUM

1.     Bagi pencari keadilan (orang perorangan atau sekelompok orang) yang tidak mampu berhak memperoleh Bantuan Hukum dengan permohonan dan tanggungan biaya perkara dari negara dengan melampirkan ;

2.     Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Lurah/Kepala Wilayah setempat yang menyatakan bahwa benar yang bersangkutan tidak mampu membayar biaya perkara, atau

3.     Surat Keterangan Tunjangan Sosial seperti Kartu Keluarga Miskin (KKM), Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), Kartu Beras Miskin (Raskin), Kartu Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Bantuan Langsung Tunai (BLT), Kartu Perlindungan Sosial (KPS), atau

4.     Dokumen lainnya yang berkaitan dengan daftar penduduk miskin dalam basis data terpadu pemerintah atau yang dikeluarkan oleh instansi lain yang berwenang untuk memberikan keterangan tidak mampu.

 

B.      PEMBERIAN LAYANAN POSBAKUM

1.     Pemohon mengajukan permohonan kepada Posbakum Pengadilan dengan mengisi formulir yang telah disediakan dan memberikan persyaratan yang diperlukan.

2.     Petugas Posbakum memeriksa formulir dan kelengkapan dokumen persyaratan. Jika tidak lengkap, mengembalikan kepada Pemohon untuk dilengkapi Jika lengkap, Pemohon/calon Penerima Layanan dapat langsung mendapatkan pelayanan.

3.     Petugas Posbakum memberikan layanan Posbakum Pengadilan. Apabila penerima layanan Posbakum tidak sanggup membayar biaya perkara, maka petugas Posbakum akan memberikan formulir permohonan pembebasan biaya perkara untuk diajukan kepada Ketua Pengadilan.

4.     Petugas Posbakum mengisi, memeriksa kelengkapan isian dan meminta tandatangani Penerima Layanan Posbakum Pengadilan pada formulir permohonan layanan dan Surat pernyataan telah menerima layanan.

 

Formulir Permohonan Layanan Posbakum

Formulir Permohonan Pembebasan Biaya Perkara

Surat Pernyataan Telah Menerima Layanan Posbakum

Formulir Pengaduan/Penyampaian Keluhan Layanan Posbakum

 

Kirim Formulir Permohonan Layanan Posbakum, Formulir Permohonan Pembebasan Biaya Perkara, Formulir Pengaduan/Penyampaian Keluhan Layanan Posbakum ke email posbakum@ptun-samarinda.go.id

Untuk kelengkapan berkas permohonan agar diserahkan langsung ke Petugas POSBAKUM Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda

Jam Kerja Petugas POSBAKUM Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda:

 

Hari Selasa, Rabu, dan Kamis. (Pukul 09.00 - 12.00 WITA)

SOP Kepaniteraan

SOP Kepaniteraan Perkara

SOP Kepaniteraan Hukum

SOP Sub Bag. Umum dan Keuangan

SOP Sub Bag. Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana

SOP Sub Bag. Perencanaan, TI, dan Pelaporan

 

Selasa, 30 April 2019. Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda menerima Kunjungan dari Panitera Mahkamah Agung RI. Tujuan dari kunjungan ini adalah untuk sosialisasi mengenai e-Court dan penggunaan Virtual Account sebagai sarana pembayaran permohonan Kasasi dan Peninjauan Kembali (PK).

Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda menerima kunjungan dari Panitera Mahkamah Agung RI, Bapak Made Rawa Aryawan, S.H., M.H. bersama Tim dari Kepaniteraan Mahkamah Agung RI. Kedatangan Panitera Mahkamah Agung RI bersama Tim disambut oleh Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda, Bonnyarti Kala Lande, S.H., M.H. Panitera Mahkamah Agung RI menyampaikan bahwa kunjungan ini adalah untuk meninjau pelaksanaan e-Court dan penggunaan Virtual Account sebagai sarana pembayaran permohonan Kasasi dan Peninjauan Kembali (PK) serta Sosialisasi e-Court.

Ditemani oleh Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda, Panitera Mahkamah Agung RI berkeliling meninjau sarana dan prasarana Hakim dan Aparatur Pengadilan dalam menjalankan tugas terutama dalam pelaksanaan penyelesaian perkara, seperti SIPP dan Infrastruktur pendukungnya, fasilitas Hakim dan Pegawai serta layanan publik.

Selanjutnya Tim dari Kepaniteraan melakukan sosialisasi e-Court. Sosialisasi ini diikuti oleh Ketua, Hakim, Panitera dan para Pegawai, serta para pengacara dan pengunjung sidang pada Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda.

Bapak Asep Nursobah, S.Ag (Hakim Yustisial Kepaniteraan Mahkamah Agung RI) selaku narasumber menyampaikan bahwa e-Court merupakan proyek utama yang dicanangkan oleh Mahkamah Agung untuk dapat memudahkan dan memberikan kepastian hukum, serta meningkatkan kepercayaan para pencari keadilan kepada Mahkamah Agung dan Pengadilan yang ada di bawahnya. Dalam sosialisasi ini dilakukan pelatihan penggunaan e-Court kepada petugas PTSP dan pengacara dipandu oleh Bapak Asep Nursobah, S.Ag. Dalam kegiatan ini juga terhimpun kendala dan saran dalam pelaksanaan e-Court pada Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda.

Diharapkan dengan kegiatan ini Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda  terus mensosialisasikan pengguanaan e-Court dan para advokat serta pencari keadilan dapat memanfaatkan e-Court dan memetik keuntungan dari penggunaan e-Court tersebut.

 

Klik untuk melihat Foto Galeri