Selasa, 25 Juni 2019
Selamat Datang Di Website Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda

A.      KETENTUAN POSBAKUM

1.     Bagi pencari keadilan (orang perorangan atau sekelompok orang) yang tidak mampu berhak memperoleh Bantuan Hukum dengan permohonan dan tanggungan biaya perkara dari negara dengan melampirkan ;

2.     Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Lurah/Kepala Wilayah setempat yang menyatakan bahwa benar yang bersangkutan tidak mampu membayar biaya perkara, atau

3.     Surat Keterangan Tunjangan Sosial seperti Kartu Keluarga Miskin (KKM), Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), Kartu Beras Miskin (Raskin), Kartu Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Bantuan Langsung Tunai (BLT), Kartu Perlindungan Sosial (KPS), atau

4.     Dokumen lainnya yang berkaitan dengan daftar penduduk miskin dalam basis data terpadu pemerintah atau yang dikeluarkan oleh instansi lain yang berwenang untuk memberikan keterangan tidak mampu.

 

B.      PEMBERIAN LAYANAN POSBAKUM

1.     Pemohon mengajukan permohonan kepada Posbakum Pengadilan dengan mengisi formulir yang telah disediakan dan memberikan persyaratan yang diperlukan.

2.     Petugas Posbakum memeriksa formulir dan kelengkapan dokumen persyaratan. Jika tidak lengkap, mengembalikan kepada Pemohon untuk dilengkapi Jika lengkap, Pemohon/calon Penerima Layanan dapat langsung mendapatkan pelayanan.

3.     Petugas Posbakum memberikan layanan Posbakum Pengadilan. Apabila penerima layanan Posbakum tidak sanggup membayar biaya perkara, maka petugas Posbakum akan memberikan formulir permohonan pembebasan biaya perkara untuk diajukan kepada Ketua Pengadilan.

4.     Petugas Posbakum mengisi, memeriksa kelengkapan isian dan meminta tandatangani Penerima Layanan Posbakum Pengadilan pada formulir permohonan layanan dan Surat pernyataan telah menerima layanan.

 

Formulir Permohonan Layanan Posbakum

Formulir Permohonan Pembebasan Biaya Perkara

Surat Pernyataan Telah Menerima Layanan Posbakum

Formulir Pengaduan/Penyampaian Keluhan Layanan Posbakum

 

Kirim Formulir Permohonan Layanan Posbakum, Formulir Permohonan Pembebasan Biaya Perkara, Formulir Pengaduan/Penyampaian Keluhan Layanan Posbakum ke email posbakum@ptun-samarinda.go.id

Untuk kelengkapan berkas permohonan agar diserahkan langsung ke Petugas POSBAKUM Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda

Jam Kerja Petugas POSBAKUM Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda:

 

Hari Selasa, Rabu, dan Kamis. (Pukul 09.00 - 12.00 WITA)

SOP Kepaniteraan

SOP Kepaniteraan Perkara

SOP Kepaniteraan Hukum

SOP Sub Bag. Umum dan Keuangan

SOP Sub Bag. Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana

SOP Sub Bag. Perencanaan, TI, dan Pelaporan

 

Samarinda, 11 April 2019

Setelah pelaksanaan Rapat Bulanan, pada hari Kamis tanggal 11 April 2019, pukul 11.00 WITA bertempat di Ruang Sidang Dua Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda dilaksanakan Sosialisasi Aplikasi e-Court yang diikuti oleh seluruh Hakim dan Pegawai Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda. Sosialisasi ini sebagai tindak lanjut pelatihan kegiatan Bimbingan Teknis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara seluruh Indonesia Tahun 2019 dengan tema “ Peradilan Elektronik : Administrasi Persidangan secara elektronik pada pengadilan Tata Usaha Negara “ yang diselenggarakan oleh Ditjen Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara MA RI, pada tanggal 3 s.d 5 April 2019 di Hotel Grand Zuri, Malioboro Jogjakarta.

Narasumber pada acara sosialisasi ini adalah Bapak Ayi Solehudin, S.H., M.H. selaku Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda yang mengikuti Bintek Hakim tersebut. Materi sosialisasi dimulai dari roadmap modernisasi manajemen perkara dalam Cetak Biru Pembaruan Peradilan, pemaparan Perma No. 3 Tahun 2018 dan penerapan aplikasi e-Court di Pengadilan pada Empat Lingkungan Peradilan di seluruh Indonesia. Selain itu beliau menjelaskan mengenai proses/alur dalam penggunaan Aplikasi e-Court, dimulai dari pendaftaran pengguna, pendaftaran gugatan, pembayaran, sampai pada panggilan. Karena e-Court memiliki 3 fungsi utama yaitu, e-filling, e-payment dan e-summons

Beliau menghimbau khususnya kepada petugas PTSP, Meja Informasi, Panitera Pengganti, Panmud Hukum, Panmud Perkara dan Panitera untuk terus mensosialisasikan e-Court kepada pihak-pihak yang berperkara di Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda. karena e-Court merupakan proyek utama yang dicanangkan oleh Mahkamah Agung untuk dapat memudahkan dan memberikan kepastian hukum, serta meningkatkan kepercayaan para pencari keadilan kepada Mahkamah Agung dan Pengadilan yang ada di bawahnya.

Aplikasi e-Court dapat diakses melalui situs ecourt.mahkamahagung.go.id

 

Klik untuk melihat foto galeri