Minggu, 21 April 2019
Selamat Datang Di Website Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda

A.      KETENTUAN POSBAKUM

1.     Bagi pencari keadilan (orang perorangan atau sekelompok orang) yang tidak mampu berhak memperoleh Bantuan Hukum dengan permohonan dan tanggungan biaya perkara dari negara dengan melampirkan ;

2.     Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Lurah/Kepala Wilayah setempat yang menyatakan bahwa benar yang bersangkutan tidak mampu membayar biaya perkara, atau

3.     Surat Keterangan Tunjangan Sosial seperti Kartu Keluarga Miskin (KKM), Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), Kartu Beras Miskin (Raskin), Kartu Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Bantuan Langsung Tunai (BLT), Kartu Perlindungan Sosial (KPS), atau

4.     Dokumen lainnya yang berkaitan dengan daftar penduduk miskin dalam basis data terpadu pemerintah atau yang dikeluarkan oleh instansi lain yang berwenang untuk memberikan keterangan tidak mampu.

 

B.      PEMBERIAN LAYANAN POSBAKUM

1.     Pemohon mengajukan permohonan kepada Posbakum Pengadilan dengan mengisi formulir yang telah disediakan dan memberikan persyaratan yang diperlukan.

2.     Petugas Posbakum memeriksa formulir dan kelengkapan dokumen persyaratan. Jika tidak lengkap, mengembalikan kepada Pemohon untuk dilengkapi Jika lengkap, Pemohon/calon Penerima Layanan dapat langsung mendapatkan pelayanan.

3.     Petugas Posbakum memberikan layanan Posbakum Pengadilan. Apabila penerima layanan Posbakum tidak sanggup membayar biaya perkara, maka petugas Posbakum akan memberikan formulir permohonan pembebasan biaya perkara untuk diajukan kepada Ketua Pengadilan.

4.     Petugas Posbakum mengisi, memeriksa kelengkapan isian dan meminta tandatangani Penerima Layanan Posbakum Pengadilan pada formulir permohonan layanan dan Surat pernyataan telah menerima layanan.

 

Formulir Permohonan Layanan Posbakum

Formulir Permohonan Pembebasan Biaya Perkara

Surat Pernyataan Telah Menerima Layanan Posbakum

Formulir Pengaduan/Penyampaian Keluhan Layanan Posbakum

 

Kirim Formulir Permohonan Layanan Posbakum, Formulir Permohonan Pembebasan Biaya Perkara, Formulir Pengaduan/Penyampaian Keluhan Layanan Posbakum ke email posbakum@ptun-samarinda.go.id

Untuk kelengkapan berkas permohonan agar diserahkan langsung ke Petugas POSBAKUM Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda

Jam Kerja Petugas POSBAKUM Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda:

 

Hari Selasa, Rabu, dan Kamis. (Pukul 09.00 - 12.00 WITA)

SOP Kepaniteraan

SOP Kepaniteraan Perkara

SOP Kepaniteraan Hukum

SOP Sub Bag. Umum dan Keuangan

SOP Sub Bag. Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana

SOP Sub Bag. Perencanaan, TI, dan Pelaporan

 

Kamis, 11 April 2019

Pada hari Kamis tanggal 11 April 2019, pukul 09.00 WITA, bertempat di Ruang Sidang Utama Kantor Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda, dilaksanakan Rapat Bulanan April 2019.

Rapat ini dipimpin oleh Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda, Bonnyarti Kala Lande, S.H., M.H. didampingi oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda, Didi Sunardi, S.H., M.H., dan Sekretaris Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda, Epi Randabunga Rungngu, S.E. dan dihadiri oleh para Hakim dan seluruh Pegawai Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda.

Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda mengingatkan kembali tentang PERMA RI No. 7 Tahun 2016 tentang Penegakan Disiplin Kerja Hakim, PERMA RI No. 8 Tahun 2016 tentang Pengawasan dan Pembinaan Atasan Langsung dan PERMA No. 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan. Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda sangat menekankan tentang disiplin kerja Hakim dan Pegawai. Pimpinan wajib melakukan pembinaan dan mengendalikan secara terus menerus bawahan yang berada langsung di bawahnya untuk dapat melaksanakan tugas secara efektif dan efisien serta berperilaku sesuai dengan kode etik aparat peradilan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian diharapkan dalam pelaksanaan tugas agar tidak berperilaku buruk atau tidak wajar serta tidak melakukan tindakan yang merendahkan wibawa Hakim/PNS.

Ketua juga menyampaikan terkait dengan evaluasi menuju pencanangan ZI, petugas PTSP dan Meja Informasi untuk selalu memberikan lembar kuesioner kepada para pihak untuk menanggapi atau menilai pelayanan yang sudah ada.

Setelah penyampaian pembinaan dan pengawasan dari Ketua, rapat dilanjutkan dengan penyampaian laporan dan kendala-kendala yang tengah dihadapi dari Kepaniteraan dan Kesekretariatan serta jajaran yang ada di bawahnya.

 

Klik untuk melihat foto galeri