Rabu, 19 Desember 2018
Selamat Datang Di Website Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda

A.      KETENTUAN POSBAKUM

1.     Bagi pencari keadilan (orang perorangan atau sekelompok orang) yang tidak mampu berhak memperoleh Bantuan Hukum dengan permohonan dan tanggungan biaya perkara dari negara dengan melampirkan ;

2.     Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Lurah/Kepala Wilayah setempat yang menyatakan bahwa benar yang bersangkutan tidak mampu membayar biaya perkara, atau

3.     Surat Keterangan Tunjangan Sosial seperti Kartu Keluarga Miskin (KKM), Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), Kartu Beras Miskin (Raskin), Kartu Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Bantuan Langsung Tunai (BLT), Kartu Perlindungan Sosial (KPS), atau

4.     Dokumen lainnya yang berkaitan dengan daftar penduduk miskin dalam basis data terpadu pemerintah atau yang dikeluarkan oleh instansi lain yang berwenang untuk memberikan keterangan tidak mampu.

 

B.      PEMBERIAN LAYANAN POSBAKUM

1.     Pemohon mengajukan permohonan kepada Posbakum Pengadilan dengan mengisi formulir yang telah disediakan dan memberikan persyaratan yang diperlukan.

2.     Petugas Posbakum memeriksa formulir dan kelengkapan dokumen persyaratan. Jika tidak lengkap, mengembalikan kepada Pemohon untuk dilengkapi Jika lengkap, Pemohon/calon Penerima Layanan dapat langsung mendapatkan pelayanan.

3.     Petugas Posbakum memberikan layanan Posbakum Pengadilan. Apabila penerima layanan Posbakum tidak sanggup membayar biaya perkara, maka petugas Posbakum akan memberikan formulir permohonan pembebasan biaya perkara untuk diajukan kepada Ketua Pengadilan.

4.     Petugas Posbakum mengisi, memeriksa kelengkapan isian dan meminta tandatangani Penerima Layanan Posbakum Pengadilan pada formulir permohonan layanan dan Surat pernyataan telah menerima layanan.

 

Formulir Permohonan Layanan Posbakum

Formulir Permohonan Pembebasan Biaya Perkara

Surat Pernyataan Telah Menerima Layanan Posbakum

Formulir Pengaduan/Penyampaian Keluhan Layanan Posbakum

 

Kirim Formulir Permohonan Layanan Posbakum, Formulir Permohonan Pembebasan Biaya Perkara, Formulir Pengaduan/Penyampaian Keluhan Layanan Posbakum ke email posbakum@ptun-samarinda.go.id

Untuk kelengkapan berkas permohonan agar diserahkan langsung ke Petugas POSBAKUM Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda

Jam Kerja Petugas POSBAKUM Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda:

 

Hari Selasa, Rabu, dan Kamis. (Pukul 09.00 - 12.00 WITA)

SOP Kepaniteraan

SOP Kepaniteraan Perkara

SOP Kepaniteraan Hukum

SOP Sub Bag. Umum dan Keuangan

SOP Sub Bag. Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana

SOP Sub Bag. Perencanaan, TI, dan Pelaporan

Pada hari rabu tanggal 4 Desember 2018, pukul 08.30 WITA bertempat di Ruang Sidang Dua Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda dilaksanakan Rapat Bulanan yang dipimpin oleh Ketua, dan diikuti oleh Hakim, Pejabat Struktural dan Fungsional, serta seluruh Pegawai Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda.

Ketua PTUN Samarinda Bapak H. Satibi Hidayat Umar, S.H., menyampaikan bahwa PTUN Samarinda akan melaksanakan penilaian akreditasi, Reformasi Birokrasi (RB) dan Zona Integritas (ZI) maka dari itu diharapkan agar segera mungkin membentuk Tim pelaksana akreditasi, RB dan ZI. Selain itu, dokumen-dokumen pendukung akreditasi untuk dilengkapi dan sarana-sarana yang ada agar disiapkan untuk pelaksanaan akreditasi.

Dalam kesempatan ini Panitera PTUN Samarinda Bapak Didi Sunardi, S.H., M.H. juga menekankan kepada kepaniteraan untuk mempersiapkan diri, dokumen-dokumen yang ada dilengkapi termasuk minutasi dan berkasnya, guna menghadapi akreditasi. Serta mempersiapkan diri dalam penyusunan laporan akhir tahun.

Sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Ketua dan Panitera, Sekretaris PTUN Samarinda Ibu Epi Randabunga Rungngu, S.E. menekankan hal yang sama untuk bagian kesekretariatan, pemenuhan sarana dan prasarana pendukung akreditasi, dokumentasi kegiatan, dan persiapan penyusunan laporan seperti laporan tahunan, LKJIP, Laporan Keuangan dan Barang Milik Negara.

Pada akhir rapat disampaikan keluhan dan permasalahan yang ada pada PTUN Samarinda, baik itu dari para Hakim, Kepaniteraan termasuk Panitera Pengganti serta pada Kesekretariatan.

 

Foto Galeri