Selasa, 23 Oktober 2018
Selamat Datang Di Website Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda

A.      KETENTUAN POSBAKUM

1.     Bagi pencari keadilan (orang perorangan atau sekelompok orang) yang tidak mampu berhak memperoleh Bantuan Hukum dengan permohonan dan tanggungan biaya perkara dari negara dengan melampirkan ;

2.     Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Lurah/Kepala Wilayah setempat yang menyatakan bahwa benar yang bersangkutan tidak mampu membayar biaya perkara, atau

3.     Surat Keterangan Tunjangan Sosial seperti Kartu Keluarga Miskin (KKM), Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), Kartu Beras Miskin (Raskin), Kartu Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Bantuan Langsung Tunai (BLT), Kartu Perlindungan Sosial (KPS), atau

4.     Dokumen lainnya yang berkaitan dengan daftar penduduk miskin dalam basis data terpadu pemerintah atau yang dikeluarkan oleh instansi lain yang berwenang untuk memberikan keterangan tidak mampu.

 

B.      PEMBERIAN LAYANAN POSBAKUM

1.     Pemohon mengajukan permohonan kepada Posbakum Pengadilan dengan mengisi formulir yang telah disediakan dan memberikan persyaratan yang diperlukan.

2.     Petugas Posbakum memeriksa formulir dan kelengkapan dokumen persyaratan. Jika tidak lengkap, mengembalikan kepada Pemohon untuk dilengkapi Jika lengkap, Pemohon/calon Penerima Layanan dapat langsung mendapatkan pelayanan.

3.     Petugas Posbakum memberikan layanan Posbakum Pengadilan. Apabila penerima layanan Posbakum tidak sanggup membayar biaya perkara, maka petugas Posbakum akan memberikan formulir permohonan pembebasan biaya perkara untuk diajukan kepada Ketua Pengadilan.

4.     Petugas Posbakum mengisi, memeriksa kelengkapan isian dan meminta tandatangani Penerima Layanan Posbakum Pengadilan pada formulir permohonan layanan dan Surat pernyataan telah menerima layanan.

 

Formulir Permohonan Layanan Posbakum

Formulir Permohonan Pembebasan Biaya Perkara

Surat Pernyataan Telah Menerima Layanan Posbakum

Formulir Pengaduan/Penyampaian Keluhan Layanan Posbakum

 

Kirim Formulir Permohonan Layanan Posbakum, Formulir Permohonan Pembebasan Biaya Perkara, Formulir Pengaduan/Penyampaian Keluhan Layanan Posbakum ke email posbakum@ptun-samarinda.go.id

Untuk kelengkapan berkas permohonan agar diserahkan langsung ke Petugas POSBAKUM Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda

Jam Kerja Petugas POSBAKUM Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda:

 

Hari Selasa, Rabu, dan Kamis. (Pukul 09.00 - 12.00 WITA)

SOP Kepaniteraan

SOP Kepaniteraan Perkara

SOP Kepaniteraan Hukum

SOP Sub Bag. Umum dan Keuangan

SOP Sub Bag. Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana

SOP Sub Bag. Perencanaan, TI, dan Pelaporan

 

Samarinda, 27 Juli 2018. Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda menjadi salah sati satuan kerja yang terpilih untuk dilakukan Uji Petik Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi/Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) & Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM). Uji petik tersebut dilaksanakan oleh Tim Uji Petik Reformasi Birokrasi/Zona Integritas Mahkamah Agung RI berdasarkan surat tugas Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 76/SEK/ST/07/2018, yang terdiri dari:

 

1.      Santoso, S.H. (Ketua Tim Uji Petik)

2.      Raden Junida Hasta Kusumah, S.H.I., M.H.

3.      Jenifer Aurora Michelle

 

Bertempat di ruang sidang utama PTUN Samarinda, Plh. Ketua PTUN Samarinda Bapak Ayi Solehudin, S.H., M.H. sekaligus sebagai Ketua Tim Pembangunan Zona Integritas (ZI) PTUN Samarinda membuka pelaksanaan Uji Petik Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, Zona Integritas di PTUN Samarinda. Acara pembukaan ni diikuti oleh Hakim, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional serta seluruh pegawai PTUN Samarinda.

Ketua Tim Evaluasi RB/ZI, Santoso, S.H. dalam sambutannya menyampaikan “Reformasi Birokrasi adalah upaya pemerintah untuk meraih dan mencapai Good Government, serta untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintah terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan (bisnis proses), dan sumber daya manusia (aparatur)”.

Pelaksanaan Uji Petik Mandiri dimulai dengan melakukan survey kelengkapan sarana dan prasarana yang ada di PTUN Samarinda, mulai dari kelengkapan sarana dan prasarana Gedung Kantor hingga area pelayanan terpadu yang merupakan wilayah yang langsung berhubungan dengan masyarakat. Uji Petik dilanjutkan kepada pokok evaluasi, yaitu pemaparan dan penilaian Lembar Kerja Evaluasi (LKE) PTUN Samarinda. Teknis penilaian ini yaitu masing-masing Ketua Kelompok Kerja (POKJA) pada 6 Area Zona Integritas melakukan presentasi dan menunjukkan bukti atau eviden serta dokumen pendukungnya.

Hasil Uji Petik Mandiri ini akan dilaporkan kepada Sekretaris Mahkamah Agung  RI oleh Tim Uji Petik Reformasi Birokrasi/Zona Integritas Mahkamah Agung RI, dan akan disampaikan kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI untuk dilakukan seleksi uji petik oleh Tim Reformasi Birokrasi Kementrian PAN RB.

 

Klik untuk melihat Foto Galeri