Minggu, 24 Maret 2019
Selamat Datang Di Website Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda

A.      KETENTUAN POSBAKUM

1.     Bagi pencari keadilan (orang perorangan atau sekelompok orang) yang tidak mampu berhak memperoleh Bantuan Hukum dengan permohonan dan tanggungan biaya perkara dari negara dengan melampirkan ;

2.     Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Lurah/Kepala Wilayah setempat yang menyatakan bahwa benar yang bersangkutan tidak mampu membayar biaya perkara, atau

3.     Surat Keterangan Tunjangan Sosial seperti Kartu Keluarga Miskin (KKM), Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), Kartu Beras Miskin (Raskin), Kartu Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Bantuan Langsung Tunai (BLT), Kartu Perlindungan Sosial (KPS), atau

4.     Dokumen lainnya yang berkaitan dengan daftar penduduk miskin dalam basis data terpadu pemerintah atau yang dikeluarkan oleh instansi lain yang berwenang untuk memberikan keterangan tidak mampu.

 

B.      PEMBERIAN LAYANAN POSBAKUM

1.     Pemohon mengajukan permohonan kepada Posbakum Pengadilan dengan mengisi formulir yang telah disediakan dan memberikan persyaratan yang diperlukan.

2.     Petugas Posbakum memeriksa formulir dan kelengkapan dokumen persyaratan. Jika tidak lengkap, mengembalikan kepada Pemohon untuk dilengkapi Jika lengkap, Pemohon/calon Penerima Layanan dapat langsung mendapatkan pelayanan.

3.     Petugas Posbakum memberikan layanan Posbakum Pengadilan. Apabila penerima layanan Posbakum tidak sanggup membayar biaya perkara, maka petugas Posbakum akan memberikan formulir permohonan pembebasan biaya perkara untuk diajukan kepada Ketua Pengadilan.

4.     Petugas Posbakum mengisi, memeriksa kelengkapan isian dan meminta tandatangani Penerima Layanan Posbakum Pengadilan pada formulir permohonan layanan dan Surat pernyataan telah menerima layanan.

 

Formulir Permohonan Layanan Posbakum

Formulir Permohonan Pembebasan Biaya Perkara

Surat Pernyataan Telah Menerima Layanan Posbakum

Formulir Pengaduan/Penyampaian Keluhan Layanan Posbakum

 

Kirim Formulir Permohonan Layanan Posbakum, Formulir Permohonan Pembebasan Biaya Perkara, Formulir Pengaduan/Penyampaian Keluhan Layanan Posbakum ke email posbakum@ptun-samarinda.go.id

Untuk kelengkapan berkas permohonan agar diserahkan langsung ke Petugas POSBAKUM Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda

Jam Kerja Petugas POSBAKUM Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda:

 

Hari Selasa, Rabu, dan Kamis. (Pukul 09.00 - 12.00 WITA)

SOP Kepaniteraan

SOP Kepaniteraan Perkara

SOP Kepaniteraan Hukum

SOP Sub Bag. Umum dan Keuangan

SOP Sub Bag. Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana

SOP Sub Bag. Perencanaan, TI, dan Pelaporan

LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA (LHKPN)

 

No.

Nama

Jabatan

Status Pelaporan

Berkas *)

1

Bonnyarti Kala Lande, S.H., M.H.

Ketua

Sudah melaporkan

lihat

2

Didi Sunardi, S.H., M.H.

Panitera

Sudah melaporkan

lihat

3

Epi Randabunga Rungngu, S.E.

Sekretaris/

Kuasa Pengguna Anggaran

Sudah melaporkan

lihat

4

Ayi Solehudin, S.H., M.H.

Hakim

Sudah melaporkan

lihat

5

Erna Dwi Safitri, S.H.

Hakim

Sudah melaporkan

lihat

6

Dedi Wisudawan Gamadi, S.H., M.Kn.

Hakim

Sudah melaporkan

lihat

7

Tamado Dharmawan S. , S.H., M.H.

Hakim

Sudah melaporkan

lihat

8

Mohamad Yusup, S.H.

Hakim

Sudah melaporkan

lihat

9

Febrina Permadi, S.H.

Hakim

Sudah melaporkan

lihat

10

Jihim, S.H.

Panmud Hukum

Sudah melaporkan

lihat

11

WInarji Dian Kenedi, S.H.

Panmud Perkara

Sudah melaporkan

lihat

12

Suriansyah, S.H.

Panitera Pengganti

Sudah melaporkan

lihat

13

Yetna Muliyarti, S.H.

Panitera Pengganti

Sudah melaporkan

lihat

14

Riduansyah, S.H.

Panitera Pengganti

Sudah melaporkan

lihat

15

Muji Rahayu Mustikaningtiyas

Bendahara

Sudah melaporkan

lihat

16

Rahmat Hidayat, S.T.

Kasubbag Perencanaan, TI, dan Pelaporan/

Pejabat Pembuat Komitmen

Sudah melaporkan

lihat

*) Untuk melihat detail berkas LHKPN, silahkan lihat pada menu e-Announcement pada website https://elhkpn.kpk.go.id