Rabu, 15 Agustus 2018
Selamat Datang Di Website Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda

A.      KETENTUAN POSBAKUM

1.     Bagi pencari keadilan (orang perorangan atau sekelompok orang) yang tidak mampu berhak memperoleh Bantuan Hukum dengan permohonan dan tanggungan biaya perkara dari negara dengan melampirkan ;

2.     Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Lurah/Kepala Wilayah setempat yang menyatakan bahwa benar yang bersangkutan tidak mampu membayar biaya perkara, atau

3.     Surat Keterangan Tunjangan Sosial seperti Kartu Keluarga Miskin (KKM), Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), Kartu Beras Miskin (Raskin), Kartu Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Bantuan Langsung Tunai (BLT), Kartu Perlindungan Sosial (KPS), atau

4.     Dokumen lainnya yang berkaitan dengan daftar penduduk miskin dalam basis data terpadu pemerintah atau yang dikeluarkan oleh instansi lain yang berwenang untuk memberikan keterangan tidak mampu.

 

B.      PEMBERIAN LAYANAN POSBAKUM

1.     Pemohon mengajukan permohonan kepada Posbakum Pengadilan dengan mengisi formulir yang telah disediakan dan memberikan persyaratan yang diperlukan.

2.     Petugas Posbakum memeriksa formulir dan kelengkapan dokumen persyaratan. Jika tidak lengkap, mengembalikan kepada Pemohon untuk dilengkapi Jika lengkap, Pemohon/calon Penerima Layanan dapat langsung mendapatkan pelayanan.

3.     Petugas Posbakum memberikan layanan Posbakum Pengadilan. Apabila penerima layanan Posbakum tidak sanggup membayar biaya perkara, maka petugas Posbakum akan memberikan formulir permohonan pembebasan biaya perkara untuk diajukan kepada Ketua Pengadilan.

4.     Petugas Posbakum mengisi, memeriksa kelengkapan isian dan meminta tandatangani Penerima Layanan Posbakum Pengadilan pada formulir permohonan layanan dan Surat pernyataan telah menerima layanan.

 

Formulir Permohonan Layanan Posbakum

Formulir Permohonan Pembebasan Biaya Perkara

Surat Pernyataan Telah Menerima Layanan Posbakum

Formulir Pengaduan/Penyampaian Keluhan Layanan Posbakum

 

Kirim Formulir Permohonan Layanan Posbakum, Formulir Permohonan Pembebasan Biaya Perkara, Formulir Pengaduan/Penyampaian Keluhan Layanan Posbakum ke email posbakum@ptun-samarinda.go.id

Untuk kelengkapan berkas permohonan agar diserahkan langsung ke Petugas POSBAKUM Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda

Jam Kerja Petugas POSBAKUM Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda:

 

Hari Selasa, Rabu, dan Kamis. (Pukul 09.00 - 12.00 WITA)

SOP Kepaniteraan

SOP Kepaniteraan Perkara

SOP Kepaniteraan Hukum

SOP Sub Bag. Umum dan Keuangan

SOP Sub Bag. Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana

SOP Sub Bag. Perencanaan, TI, dan Pelaporan

DETAIL REGISTER PERKARA

 

No. Perkara

:

42/G/2016/PTUN-SMD

Tanggal Gugatan

:

14 DESEMBER  2016

Tanggal Pendaftaran Perkara

:

28 DESEMBER  2016

Tanggal Perbaikan Gugatan

 

 

 

 

 

Klasifikasi

:

KEPEGAWAIAN

Acara

:

BIASA

 

 

 

Tgl. Penetapan Penunjukan Majelis Hakim

:

11 JANUARI 2017

Nomor Penetapan Penunjukan Majelis Hakim

:

42/PEN/2016/PTUN.SMD

Majelis Hakim

 

 

-  Ketua Majelis

:

AYI SOLEHUDIN, SH., MH

-  Hakim Anggota I

:

FEBRINA PERMADI, SH

-  Hakim Anggota II

:

HERI ABDUH SASMITO, SH., MH

 

 

 

Panitera Pengganti

:

JIHIM, SH

 

 

 

Penggugat

:

JADOHAR PURBA, AMD KEP.

Kuasa Hukum

:

 

 

 

 

Tergugat

:

BUPATI KUTAI KARTANEGARA

Obyek Gugatan

:

 

 

Tahapan Sidang

:

 

-   19/01/2017 Pemeriksaan Persiapan   

-   31/01/2017 PEMERIKSAAN PERSIAPAN

-   07/02/2017 PERBAIKAN GUGATAN

-   14/02/2017 PEMERIKSAAN PERSIAPAN

-   21/02/2017 PEMERIKSAAN PERSIAPAN

-   28/02/2017 PEMERIKSAAN PERSIAPAN

-   07/03/2017 PEMERIKSAAN PERSIAPAN

-   14/03/2017 PEMERIKSAAN PERSIAPAN

-   21/03/2017 PEMBACAAN JAWABAN TERGUGAT

-   29/03/2017 JAWABAN TERGUGAT

-   04/04/2017 BUKTI PARA PIHAK

-   11/04/2017 PEMBUKTIAN

-   18/04/2017 TAMBAHAN BUKTI

-   26/04/2017 TAMBAHAN BUKTI DARI PENGGUGAT

-   03/05/2017 KESIMPULAN

-   10/05/2017 PUTUSAN

Tanggal Putusan

:

10/05/2017

 

 

 

Amar Putusan

:

 

DALAM EKSEPSI

Menolak eksepsi dari Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA

1.  Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;

2.  Menyatakan batal Keputusan Tata usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat berupa Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 880/III.2-1320.3/BKD/X/2014 tanggal 23 Oktober 2014 tentang Pemberhentian Tidak dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Jadohar Purba.,A.md.,Kep;

3.  Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan tata usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat berupa Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 880/III.2-1320.3/BKD/X/2014 tanggal 23 Oktober 2014 tentang Pemberhentian Tidak dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Jadohar Purba.,A.md.,Kep dan menerbitkan kembali keputusan sesuai dengan Pasal 87 ayat 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;

4.  Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

5.  Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 326. 500,- (Tiga ratus dua puluh enam ribu lima ratus rupiah);

 

 

 

Upaya Hukum

:

 -