Sabtu, 22 September 2018
Selamat Datang Di Website Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda

A.      KETENTUAN POSBAKUM

1.     Bagi pencari keadilan (orang perorangan atau sekelompok orang) yang tidak mampu berhak memperoleh Bantuan Hukum dengan permohonan dan tanggungan biaya perkara dari negara dengan melampirkan ;

2.     Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Lurah/Kepala Wilayah setempat yang menyatakan bahwa benar yang bersangkutan tidak mampu membayar biaya perkara, atau

3.     Surat Keterangan Tunjangan Sosial seperti Kartu Keluarga Miskin (KKM), Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), Kartu Beras Miskin (Raskin), Kartu Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Bantuan Langsung Tunai (BLT), Kartu Perlindungan Sosial (KPS), atau

4.     Dokumen lainnya yang berkaitan dengan daftar penduduk miskin dalam basis data terpadu pemerintah atau yang dikeluarkan oleh instansi lain yang berwenang untuk memberikan keterangan tidak mampu.

 

B.      PEMBERIAN LAYANAN POSBAKUM

1.     Pemohon mengajukan permohonan kepada Posbakum Pengadilan dengan mengisi formulir yang telah disediakan dan memberikan persyaratan yang diperlukan.

2.     Petugas Posbakum memeriksa formulir dan kelengkapan dokumen persyaratan. Jika tidak lengkap, mengembalikan kepada Pemohon untuk dilengkapi Jika lengkap, Pemohon/calon Penerima Layanan dapat langsung mendapatkan pelayanan.

3.     Petugas Posbakum memberikan layanan Posbakum Pengadilan. Apabila penerima layanan Posbakum tidak sanggup membayar biaya perkara, maka petugas Posbakum akan memberikan formulir permohonan pembebasan biaya perkara untuk diajukan kepada Ketua Pengadilan.

4.     Petugas Posbakum mengisi, memeriksa kelengkapan isian dan meminta tandatangani Penerima Layanan Posbakum Pengadilan pada formulir permohonan layanan dan Surat pernyataan telah menerima layanan.

 

Formulir Permohonan Layanan Posbakum

Formulir Permohonan Pembebasan Biaya Perkara

Surat Pernyataan Telah Menerima Layanan Posbakum

Formulir Pengaduan/Penyampaian Keluhan Layanan Posbakum

 

Kirim Formulir Permohonan Layanan Posbakum, Formulir Permohonan Pembebasan Biaya Perkara, Formulir Pengaduan/Penyampaian Keluhan Layanan Posbakum ke email posbakum@ptun-samarinda.go.id

Untuk kelengkapan berkas permohonan agar diserahkan langsung ke Petugas POSBAKUM Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda

Jam Kerja Petugas POSBAKUM Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda:

 

Hari Selasa, Rabu, dan Kamis. (Pukul 09.00 - 12.00 WITA)

SOP Kepaniteraan

SOP Kepaniteraan Perkara

SOP Kepaniteraan Hukum

SOP Sub Bag. Umum dan Keuangan

SOP Sub Bag. Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana

SOP Sub Bag. Perencanaan, TI, dan Pelaporan

 

DETAIL REGISTER PERKARA

No. Perkara

:

37/G/2016/PTUN-SMD

Tanggal Gugatan

:

02 NOVEMBER 2016

Tanggal Pendaftaran Perkara

:

03 NOVEMBER 2016

 

 

 

Klasifikasi

:

KEPEGAWAIAN

Acara

:

BIASA 

 

 

 

Tgl. Penetapan Penunjukan Majelis Hakim

:

07 NOVEMBER 2016 

Nomor Penetapan Penunjukan Majelis Hakim

:

37/PEN/2016/PTUN.SMD

Majelis Hakim

 

 

-  Ketua Majelis

:

EFFRIANDY,SH

-  Hakim Anggota I

:

AGUSTIN ANDRIANI, SH

-  Hakim Anggota II

:

MOHAMMAD YUSUP, SH 

 

 

 

Panitera Pengganti

:

LEZI FITRI,SH

 

 

 

Penggugat

:

JUARNI

Kuasa Hukum

:

H. NASRUN MU’MIN, SH., MH. DKK

 

 

 

Tergugat

:

BUPATI KUTAI KARTANEGARA

Obyek Gugatan

:

 

 Surat Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor: 888/III.2-897.8/A.SK/VII/BKD/2016 tanggal 15 Juli 2016 tentang pemberhentian tidak dengan hormat sebagai calon Pegawai Negeri Sipil an. Juarni

Tahapan Sidang

:

 

 - 17/11/2016  PEMERIKSAAN PERSIAPAN

 - 24/11/2016  PEMERIKSAAN PERSIAPAN

 - 01/12/2016  PEMERIKSAAN PERSIAPAN

 - 07/12/2016  PEMBACAAN GUGATAN DAN JAWABAN TERGUGAT

 - 13/12/2016  JAWABAN TERGUGAT

 - 22/12/2016  REPLIK

 - 29/12/2016  DUPLIK DAN BUKTI PENGGUGAT

 - 05/01/2017  DUPLIK DAN BUKTI SURAT PARA PIHAK

 - 12/01/2017  BUKTI SURAT

 - 19/01/2017  TAMBAHAN BUKTI DAN SAKSI PENGGUGAT

 - 02/02/2017  SAKSI PARA PIHAK
 - 23/02/2017  KESIMPULAN

 - 09/03/2017  PUTUSAN

 

 

 

Tanggal Putusan

:

09/03/2017

 

 

 

Amar Putusan

:

 

I.      Dalam Permohonan Penundaan:

Menguatkan Penetapan Nomor: 37/G/2016/PTUN.SMD tentang Permohonan Penundaan yang dimohonkan Penggugat sampai adanya putusan pengadilan dalam sengketa a quo yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap atau terdapat penetapan lain di kemudian hari;

II.    Dalam Eksepsi:

Menolak Eksepsi Tergugat seluruhnya

III.  Dalam Pokok Perkara:

1.   Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk Seluruhnya;

2.   Menyatakan batal Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor : 888/III.2-897.8/A.SK/VII/BKD/2016 tanggal 15 Juli 2016 Tentang Pemberhentian Tidak dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Juarni;

3.   Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor : 888/III.2-897.8/A.SK/VII/BKD/2016 tanggal 15 Juli 2016 Tentang Pemberhentian Tidak dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Juarni;

4.   Mewajibkan kepada Tergugat untuk merehabilitasi status kepegawaian Penggugat seperti keadaan semula;

5.   Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 331.000,- (Tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

 

 

 

Upaya Hukum

:

 -