Minggu, 23 September 2018
Selamat Datang Di Website Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda

A.      KETENTUAN POSBAKUM

1.     Bagi pencari keadilan (orang perorangan atau sekelompok orang) yang tidak mampu berhak memperoleh Bantuan Hukum dengan permohonan dan tanggungan biaya perkara dari negara dengan melampirkan ;

2.     Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Lurah/Kepala Wilayah setempat yang menyatakan bahwa benar yang bersangkutan tidak mampu membayar biaya perkara, atau

3.     Surat Keterangan Tunjangan Sosial seperti Kartu Keluarga Miskin (KKM), Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), Kartu Beras Miskin (Raskin), Kartu Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Bantuan Langsung Tunai (BLT), Kartu Perlindungan Sosial (KPS), atau

4.     Dokumen lainnya yang berkaitan dengan daftar penduduk miskin dalam basis data terpadu pemerintah atau yang dikeluarkan oleh instansi lain yang berwenang untuk memberikan keterangan tidak mampu.

 

B.      PEMBERIAN LAYANAN POSBAKUM

1.     Pemohon mengajukan permohonan kepada Posbakum Pengadilan dengan mengisi formulir yang telah disediakan dan memberikan persyaratan yang diperlukan.

2.     Petugas Posbakum memeriksa formulir dan kelengkapan dokumen persyaratan. Jika tidak lengkap, mengembalikan kepada Pemohon untuk dilengkapi Jika lengkap, Pemohon/calon Penerima Layanan dapat langsung mendapatkan pelayanan.

3.     Petugas Posbakum memberikan layanan Posbakum Pengadilan. Apabila penerima layanan Posbakum tidak sanggup membayar biaya perkara, maka petugas Posbakum akan memberikan formulir permohonan pembebasan biaya perkara untuk diajukan kepada Ketua Pengadilan.

4.     Petugas Posbakum mengisi, memeriksa kelengkapan isian dan meminta tandatangani Penerima Layanan Posbakum Pengadilan pada formulir permohonan layanan dan Surat pernyataan telah menerima layanan.

 

Formulir Permohonan Layanan Posbakum

Formulir Permohonan Pembebasan Biaya Perkara

Surat Pernyataan Telah Menerima Layanan Posbakum

Formulir Pengaduan/Penyampaian Keluhan Layanan Posbakum

 

Kirim Formulir Permohonan Layanan Posbakum, Formulir Permohonan Pembebasan Biaya Perkara, Formulir Pengaduan/Penyampaian Keluhan Layanan Posbakum ke email posbakum@ptun-samarinda.go.id

Untuk kelengkapan berkas permohonan agar diserahkan langsung ke Petugas POSBAKUM Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda

Jam Kerja Petugas POSBAKUM Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda:

 

Hari Selasa, Rabu, dan Kamis. (Pukul 09.00 - 12.00 WITA)

SOP Kepaniteraan

SOP Kepaniteraan Perkara

SOP Kepaniteraan Hukum

SOP Sub Bag. Umum dan Keuangan

SOP Sub Bag. Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana

SOP Sub Bag. Perencanaan, TI, dan Pelaporan

 DETAIL REGISTER PERKARA

 

No. Perkara

:

31/G/2015/PTUN-SMD

Tanggal Gugatan

:

26 NOVEMBER 2015 

Tanggal Pendaftaran Perkara

:

26 NOVEMBER 2015 

Tanggal Perbaikan Gugatan

 

 

 

 

 

Klasifikasi

:

PERIZINAN

Acara

:

BIASA

 

 

 

Tgl. Penetapan Penunjukan Majelis Hakim

:

26 NOVEMBER 2015

Nomor Penetapan Penunjukan Majelis Hakim

:

 31/PEN/2015/PTUN.SMD

Majelis Hakim

 

 

-  Ketua Majelis

:

YULIANT PRAJAGHUPTA, SH 

-  Hakim Anggota I

:

KUKUH SANTIADI, SH., MH

-  Hakim Anggota II

:

MARIA FRANSISKA WALINTUKAN, SH

 

 

 

Panitera Pengganti

:

SUWARNA, SH., MH

 

 

 

Penggugat

:

       DRS. B.T. FRENCKY TENNES

Kuasa Hukum

:

KUKUH  TUGIYONO,SH & HJ. HARNE, SH

 

 

 

Tergugat

:

BUPATI KUTAI KARTANEGARA

 

 

 

Obyek Gugatan

:

 

Surat Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor: 503/002/IUP-P/SK-BUN/XI/2011 tentang Izin Usaha Perkebunan Untuk Pengolahan (IUP-P) PT. Prima Mitrajaya Mandiri;

Tahapan Sidang

:

 

- 10/12/2015              PEMERIKSAAN PERSIAPAN

- 17/12/2015              PEMERIKSAAN PERSIAPAN

- 23/12/2015              PERBAIKAN GUGATAN

- 07/01/2016              PERBAIKAN GUGATAN

- 13/01/2016              PEMBACAAN GUGATAN DAN PUTUSAN SELA

- 26/01/2016             JAWABAN TERGUGAT DAN TERGUGAT II INTERVENSI

- 02/02/2016             REPLIK

- 09/02/2016            DUPLIK TERGUGAT DAN TERGUGAT INTERVENSI

- 16/02/2016            DUPLIK DARI TERGUGAT DAN BUKTI SURAT DARI PENGGUGAT

- 23/02/2016            BUKTI SURAT PARA PIHAK

- 01/03/2016            BUKTI SURAT PARA PIHAK

- 15/03/2016            BUKTI SURAT DAN KETERANGAN SAKSI PENGGUGAT

- 22/03/2016            BUKTI TAMBAHAN DAN KETERANGAN SAKSI PENGGUGAT

- 29/03/2016            TAMBAHAN BUKTI PARA PIHAK DARI SAKSI PENGGUGAT DAN TERGUGAT

- 12/04/2016            SAKSI DARI PENGGUGAT DAN TERGUGAT

- 19/04/2016            TAMBAHAN BUKTI DAN SAKSI TERGUGAT II INTERVENSI

- 26/04/2016            TAMBAHAN BUKTI (TERAKHIR) SAKSI T. II INTERVENSI

- 03/05/2016            KESIMPULAN

- 17/05/2016            PEMBACAAN PUTUSAN

 

 

 

Tanggal Putusan

:

17/05/2016

 

 

 

Amar Putusan

:

 

DALAM EKSEPSI :

Menolak eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi ;

 

DALAM POKOK PERKARA :

1.       Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;

2.       Menyatakan batal Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa :

-          Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor : 503/31/SK-DISBUNKUKAR/VII/2006 tentang Ijin Usaha Budidaya Perkebunan Komoditi Kelapa Sawit PT. Prima Mitrajaya Mandiri tanggal 19 Juli 2006;

-          Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 503/50/SK-DISBUNKUKAR/VII/2007 tentang Revisi Perubahan Luas Ijin Usaha Budidaya Perkebunan Komoditi Kelapa Sawit, Nomor 503/31/SK-DISBUNKUKAR/VII/2007 tentang Revisi Perubahan Luas Ijin Usaha Budidaya Perkebunan Komoditi Kelapa Sawit, Nomor 503/31/SK-DISBUNKUKAR/VII/2006 tanggal 19 Juli 2006. PT. Prima Mitrajaya Mandiri Di Kecamatan Kota Bangun, Muara Kaman Dan Muara Wis tanggal 26 Juli 2007;

-          Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor : 503/002/IUP-P/SK-BUN/XI/2011 tentang Izin Usaha Perkebunan Untuk Pengolahan (IUP-P) PT. Prima Mitrajaya Mandiri tanggal 8 Nopember 2011;

 

Seluas dan sebatas wilayah yang tumpang tindih dengan Kawasan Hutan

 

3.       Memerintahkan Kepada Tergugat Untuk Mencabut dan Merivisi Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa:

-          Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor : 503/31/SK-DISBUNKUKAR/VII/2006 tentang Ijin Usaha Budidaya Perkebunan Komoditi Kelapa Sawit PT. Prima Mitrajaya Mandiri tanggal 19 Juli 2006;

-          Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 503/50/SK-DISBUNKUKAR/VII/2007 tentang Revisi Perubahan Luas Ijin Usaha Budidaya Perkebunan Komoditi Kelapa Sawit, Nomor 503/31/SK-DISBUNKUKAR/VII/2006 tanggal 19 Juli 2006. PT. Prima Mitrajaya Mandiri Di Kecamatan Kota Bangun, Muara Kaman Dan Muara Wis tanggal 26 Juli 2007;

-          Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor : 503/002/IUP-P/SK-BUN/XI/2011 tentang Izin Usaha Perkebunan Untuk Pengolahan (IUP-P) PT. Prima Mitrajaya Mandiri tanggal 8 Nopember 2011;

Seluas dan sebatas wilayah yang tumpang tindih dengan Kawasan Hutan

4.       Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 382.000 (Tiga Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Rupiah) ;

 

 

 

Upaya Hukum

:

 

Banding

 

 

Permohonan Banding

:

18/05/2016

Akta Permohonan Banding

:

18/05/2016