Minggu, 23 September 2018
Selamat Datang Di Website Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda

A.      KETENTUAN POSBAKUM

1.     Bagi pencari keadilan (orang perorangan atau sekelompok orang) yang tidak mampu berhak memperoleh Bantuan Hukum dengan permohonan dan tanggungan biaya perkara dari negara dengan melampirkan ;

2.     Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Lurah/Kepala Wilayah setempat yang menyatakan bahwa benar yang bersangkutan tidak mampu membayar biaya perkara, atau

3.     Surat Keterangan Tunjangan Sosial seperti Kartu Keluarga Miskin (KKM), Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), Kartu Beras Miskin (Raskin), Kartu Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Bantuan Langsung Tunai (BLT), Kartu Perlindungan Sosial (KPS), atau

4.     Dokumen lainnya yang berkaitan dengan daftar penduduk miskin dalam basis data terpadu pemerintah atau yang dikeluarkan oleh instansi lain yang berwenang untuk memberikan keterangan tidak mampu.

 

B.      PEMBERIAN LAYANAN POSBAKUM

1.     Pemohon mengajukan permohonan kepada Posbakum Pengadilan dengan mengisi formulir yang telah disediakan dan memberikan persyaratan yang diperlukan.

2.     Petugas Posbakum memeriksa formulir dan kelengkapan dokumen persyaratan. Jika tidak lengkap, mengembalikan kepada Pemohon untuk dilengkapi Jika lengkap, Pemohon/calon Penerima Layanan dapat langsung mendapatkan pelayanan.

3.     Petugas Posbakum memberikan layanan Posbakum Pengadilan. Apabila penerima layanan Posbakum tidak sanggup membayar biaya perkara, maka petugas Posbakum akan memberikan formulir permohonan pembebasan biaya perkara untuk diajukan kepada Ketua Pengadilan.

4.     Petugas Posbakum mengisi, memeriksa kelengkapan isian dan meminta tandatangani Penerima Layanan Posbakum Pengadilan pada formulir permohonan layanan dan Surat pernyataan telah menerima layanan.

 

Formulir Permohonan Layanan Posbakum

Formulir Permohonan Pembebasan Biaya Perkara

Surat Pernyataan Telah Menerima Layanan Posbakum

Formulir Pengaduan/Penyampaian Keluhan Layanan Posbakum

 

Kirim Formulir Permohonan Layanan Posbakum, Formulir Permohonan Pembebasan Biaya Perkara, Formulir Pengaduan/Penyampaian Keluhan Layanan Posbakum ke email posbakum@ptun-samarinda.go.id

Untuk kelengkapan berkas permohonan agar diserahkan langsung ke Petugas POSBAKUM Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda

Jam Kerja Petugas POSBAKUM Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda:

 

Hari Selasa, Rabu, dan Kamis. (Pukul 09.00 - 12.00 WITA)

SOP Kepaniteraan

SOP Kepaniteraan Perkara

SOP Kepaniteraan Hukum

SOP Sub Bag. Umum dan Keuangan

SOP Sub Bag. Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana

SOP Sub Bag. Perencanaan, TI, dan Pelaporan

 DETAIL REGISTER PERKARA

 

No. Perkara

:

30/G/2015/PTUN-SMD

Tanggal Gugatan

:

25  NOVEMBER 2015 

Tanggal Pendaftaran Perkara

:

26 NOVEMBER 2015 

Tanggal Perbaikan Gugatan

 

 

 

 

 

Klasifikasi

:

PERIZINAN

Acara

:

BIASA

 

 

 

Tgl. Penetapan Penunjukan Majelis Hakim

:

26 NOVEMBER 2015

Nomor Penetapan Penunjukan Majelis Hakim

:

 30/PEN/2015/PTUN.SMD

Majelis Hakim

 

 

-  Ketua Majelis

:

IRVAN MAWARDI,SH., MH 

-  Hakim Anggota I

:

EFFRIANDY, SH

-  Hakim Anggota II

:

TRI JOKO SUTIKNO, S.SOS., SH.,MH

 

 

 

Panitera Pengganti

:

D. PARULIAN SILAEN, SH

 

 

 

Penggugat

:

       BARISAN ANAK DAYAK KALIMANTAN TIMUR

Kuasa Hukum

:

KUKUH  TUGIYONO,SH & HJ. HARNE, SH

 

 

 

Tergugat

:

BUPATI KUTAI KARTANEGARA

 

 

 

Obyek Gugatan

:

 

Surat Keputusan Bupati Kutai Kartanegara tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. Sinar Kumala Naga Nomor: 540/013/IUP-OP/MB-PBAT/VII/2009;

Tahapan Sidang

:

 

- 10/12/2015              PEMERIKSAAN PERSIAPAN

- 17/12/2015              PEMERIKSAAN PERSIAPAN

- 23/12/2015              PEMERIKSAAN PERSIAPAN

- 07/01/2016              PERBAIKKAN GUGATAN

- 13/01/2016              PEMBACAAN GUGATAN DAN MENDENGARKAN PIHAK KE 3 UNTUK MASUK   MENJADI PIHAK

- 21/01/2016             JAWABAN DARI TERGUGAT DAN SIKAP DARI CALON INTERVENSI

- 27/01/2016             JAWABAN TERGUGAT DAN JAWABAN TERGUGAT II INTERVENSI

- 03/02/2016             JAWABAN TERGUGAT INTERVENSI

- 10/02/2016             REPLIK DARI PENGGUGAT

- 17/02/2016             DUPLIK

- 24/02/2016             DUPLIK DAN BUKTI PARA PIHAK

- 02/03/2016             BUKTI PARA PIHAK

- 16/03/2016             SAKSI PENGGUGAT DAN TERGUGAT BUKTI TAMBAHAN PARA PIHAK

- 23/03/2016             TAMBAHAN BUKTI SURAT DAN SAKSI PENGGUGAT

- 30/03/2016             TAMBAHAN BUKTI DARI PENGGUGAT DAN SAKSI SERTA AHLI DARI PENGGUGAT

- 06/04/2016             TAMBAHAN BUKTI SAKSI AHLI DARI PENGGUGAT

- 13/04/2016             BUKTI TAMBAHAN DARI PARA PIHAK DAN PENJADWALAN PS YANG  DIMOHONKAN PENGGUGAT

- 20/04/2016            BUKTI TAMBAHAN SURAT DAN SAKSI PENGGUGAT

- 22/04/2016            PEMERIKSAAN SETEMPAT

- 04/05/2016            KESIMPULAN

- 18/05/2016            PUTUSAN

 

 

 

Tanggal Putusan

:

18 MEI 2016

 

 

 

Amar Putusan

:

 

Normal 0 false false false EN-US X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4

/* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0cm; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin;}

MENGADILI

DALAM EKSEPSI:

Menolak Eksepsi Tergugat seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA

1.       Mengabulkan Gugatan Penggugat Sebagian;

2.       Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan Tergugat berupa Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. SINAR KUMALA NAGA NOMOR : 540/013/IUP-OP/MB-PBAT/VII/2009 KW KTN 2009 013OP Tanggal 14 Juli 2009 sepanjang seluas 29,61 Ha (dua puluh sembilan koma enam puluh satu hektar) yakni area yang tumpang tindih dengan area Kawasan Hutan Kelompok Hutan Pendidikan dan Penelitian (HPP) Barat Muara Kaeli, Kecamatan Anggana, Kabupaten Kutai Kartanegara;

3.       Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan Tergugat berupa Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. SINAR KUMALA NAGA NOMOR : 540/013/IUP-OP/MB-PBAT/VII/2009 KW KTN 2009 013OP Tanggal 14 Juli 2009 sepanjang seluas 29,61 Ha (dua puluh sembilan koma enam puluh satu hektar) yakni area yang tumpang tindih dengan area Kawasan Hutan Kelompok Hutan Pendidikan dan Penelitian (HPP) Barat Muara Kaeli, Kecamatan Anggana, Kabupaten Kutai Kartanegara;

4.       Menghukum Tergugat II Intervensi secara tanggung renteng untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar 3.786.000 (Tiga Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Rupiah);

 

 

 

Upaya Hukum

:

 

Banding