Minggu, 23 September 2018
Selamat Datang Di Website Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda

A.      KETENTUAN POSBAKUM

1.     Bagi pencari keadilan (orang perorangan atau sekelompok orang) yang tidak mampu berhak memperoleh Bantuan Hukum dengan permohonan dan tanggungan biaya perkara dari negara dengan melampirkan ;

2.     Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Lurah/Kepala Wilayah setempat yang menyatakan bahwa benar yang bersangkutan tidak mampu membayar biaya perkara, atau

3.     Surat Keterangan Tunjangan Sosial seperti Kartu Keluarga Miskin (KKM), Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), Kartu Beras Miskin (Raskin), Kartu Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Bantuan Langsung Tunai (BLT), Kartu Perlindungan Sosial (KPS), atau

4.     Dokumen lainnya yang berkaitan dengan daftar penduduk miskin dalam basis data terpadu pemerintah atau yang dikeluarkan oleh instansi lain yang berwenang untuk memberikan keterangan tidak mampu.

 

B.      PEMBERIAN LAYANAN POSBAKUM

1.     Pemohon mengajukan permohonan kepada Posbakum Pengadilan dengan mengisi formulir yang telah disediakan dan memberikan persyaratan yang diperlukan.

2.     Petugas Posbakum memeriksa formulir dan kelengkapan dokumen persyaratan. Jika tidak lengkap, mengembalikan kepada Pemohon untuk dilengkapi Jika lengkap, Pemohon/calon Penerima Layanan dapat langsung mendapatkan pelayanan.

3.     Petugas Posbakum memberikan layanan Posbakum Pengadilan. Apabila penerima layanan Posbakum tidak sanggup membayar biaya perkara, maka petugas Posbakum akan memberikan formulir permohonan pembebasan biaya perkara untuk diajukan kepada Ketua Pengadilan.

4.     Petugas Posbakum mengisi, memeriksa kelengkapan isian dan meminta tandatangani Penerima Layanan Posbakum Pengadilan pada formulir permohonan layanan dan Surat pernyataan telah menerima layanan.

 

Formulir Permohonan Layanan Posbakum

Formulir Permohonan Pembebasan Biaya Perkara

Surat Pernyataan Telah Menerima Layanan Posbakum

Formulir Pengaduan/Penyampaian Keluhan Layanan Posbakum

 

Kirim Formulir Permohonan Layanan Posbakum, Formulir Permohonan Pembebasan Biaya Perkara, Formulir Pengaduan/Penyampaian Keluhan Layanan Posbakum ke email posbakum@ptun-samarinda.go.id

Untuk kelengkapan berkas permohonan agar diserahkan langsung ke Petugas POSBAKUM Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda

Jam Kerja Petugas POSBAKUM Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda:

 

Hari Selasa, Rabu, dan Kamis. (Pukul 09.00 - 12.00 WITA)

SOP Kepaniteraan

SOP Kepaniteraan Perkara

SOP Kepaniteraan Hukum

SOP Sub Bag. Umum dan Keuangan

SOP Sub Bag. Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana

SOP Sub Bag. Perencanaan, TI, dan Pelaporan

 DETAIL REGISTER PERKARA

 

No. Perkara

:

17/G/2013/PTUN-SMD

Tanggal Gugatan

:

10 JUNI 2013

Tanggal Pendaftaran Perkara

:

10 JUNI 2013

Tanggal Perbaikan Gugatan

 

-

 

 

 

Klasifikasi

:

PERIJINAN

Acara

:

BIASA

 

 

 

Tgl. Penetapan Penunjukan Majelis Hakim

:

25 JUNI 2013

Nomor Penetapan Penunjukan Majelis Hakim

:

17/PEN/2013/PTUN.SMD

Majelis Hakim

 

 

-  Ketua Majelis

:

ARUM PRATIWI MAYANGSARI, S.H.

-  Hakim Anggota I

:

JIMMY CLAUS PARDEDE, S.H.,M.H.

-  Hakim Anggota II

:

ANDI FAHMI AZIS, S.H.

 

 

 

Panitera Pengganti

:

LEZI FITRI, S.H.

 

 

 

Penggugat

:

PT BINA KARYA NUANSA SEJAHTERA

Kuasa Hukum

:

YAFET DEPPAGOGA, S.H. DAN ANDRIS PATOLAMO SAKUDU, S.H.

 

 

 

Tergugat

:

BUPATI KUTAI TIMUR

 

 

 

 

 

 

Obyek Gugatan

:

 

 

Tahapan Sidang

:

 

-

 

 

 

Tanggal Putusan

:

15/06/2014

 

 

 

Amar Putusan

:

 

DALAM EKSEPSI :

 

- Menolak eksepsi Tergugat;

 

DALAM POKOK SENGKETA :

 

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

 

2. Menyatakan batal Surat Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor : 500/057/Eko.2-XII/2008 Tentang Pemberian Ijin Usaha Perkebunan (IUP) Kepada PT. Umaq Tukung Mandiri Utama untuk keperluan Perkebunan Kelapa Sawit seluas \'b1 12.500 Ha yang terletak di Kecamatan Sandaran Kabupaten Kutai Timur Tanggal 16 Desember 2008;

 

3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor : 500/057/Eko.2-XII/2008 Tentang Pemberian Ijin Usaha Perkebunan (IUP) Kepada PT. Umaq Tukung Mandiri Utama untuk keperluan Perkebunan Kelapa Sawit seluas \'b1 12.500 Ha yang terletak di Kecamatan Sandaran Kabupaten Kutai Timur Tanggal 16 Desember 2008;

 

4. Memerintahkan kepada Tergugat untuk menerbitkan kembali Surat Keputusan Tentang Pemberian Ijin Usaha Perkebunan (IUP) Kepada PT. Umaq Tukung Mandiri Utama untuk keperluan Perkebunan Kelapa Sawit sepanjang luasnya dikurangi dengan yang tertumpang tindih dengan lokasi Penggugat yang terletak di Kecamatan Sandaran Kabupaten Kutai Timur;

 

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 216.000,- (dua ratus enam belas ribu rupiah);

 

 

 

Upaya Hukum

:

 

Inkracht

:

28/09/2015

Banding

 

 -

Kasasi

 

 -

PK

 

 

Permohonan PK

:

04/05/2017

Akta Permohonan PK

:

04/05/2017

Relas Permohonan PK

:

05/05/2017

Memori PK

:

04/05/2017

Relas Memori PK

:

05/05/2017

Kontra Memori PK

:

 

Relas Kontra Memori PK

:

 

Inzage

:

 

Pengiriman Berkas PK

:

 

No. Perkara PK

:

 

Permohonan PK

: