Daftar Informasi Publik

Daftar Perkara Prosedur Bantuan Hukum Prosedur Permohonan Informasi SOP

A. KETENTUAN POSBAKUM

1. Bagi pencari keadilan (orang perorangan atau sekelompok orang) yang tidak mampu berhak memperoleh Bantuan Hukum dengan permohonan dan tanggungan biaya perkara dari negara dengan melampirkan ;

2. Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Lurah/Kepala Wilayah setempat yang menyatakan bahwa benar yang bersangkutan tidak mampu membayar biaya perkara, atau

3. Surat Keterangan Tunjangan Sosial seperti Kartu Keluarga Miskin (KKM), Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), Kartu Beras Miskin (Raskin), Kartu Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Bantuan Langsung Tunai (BLT), Kartu Perlindungan Sosial (KPS), atau

4. Dokumen lainnya yang berkaitan dengan daftar penduduk miskin dalam basis data terpadu pemerintah atau yang dikeluarkan oleh instansi lain yang berwenang untuk memberikan keterangan tidak mampu.

B. PEMBERIAN LAYANAN POSBAKUM

1. Pemohon mengajukan permohonan kepada Posbakum Pengadilan dengan mengisi formulir yang telah disediakan dan memberikan persyaratan yang diperlukan.

2. Petugas Posbakum memeriksa formulir dan kelengkapan dokumen persyaratan. Jika tidak lengkap, mengembalikan kepada Pemohon untuk dilengkapi Jika lengkap, Pemohon/calon Penerima Layanan dapat langsung mendapatkan pelayanan.

3. Petugas Posbakum memberikan layanan Posbakum Pengadilan. Apabila penerima layanan Posbakum tidak sanggup membayar biaya perkara, maka petugas Posbakum akan memberikan formulir permohonan pembebasan biaya perkara untuk diajukan kepada Ketua Pengadilan.

4. Petugas Posbakum mengisi, memeriksa kelengkapan isian dan meminta tandatangani Penerima Layanan Posbakum Pengadilan pada formulir permohonan layanan dan Surat pernyataan telah menerima layanan.

Formulir Permohonan Layanan Posbakum

Formulir Permohonan Pembebasan Biaya Perkara

Surat Pernyataan Telah Menerima Layanan Posbakum

Formulir Pengaduan/Penyampaian Keluhan Layanan Posbakum

Kirim Formulir Permohonan Layanan Posbakum, Formulir Permohonan Pembebasan Biaya Perkara, Formulir Pengaduan/Penyampaian Keluhan Layanan Posbakum ke email posbakum@ptun-samarinda.go.id

Untuk kelengkapan berkas permohonan agar diserahkan langsung ke Petugas POSBAKUM Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda

Jam Kerja Petugas POSBAKUM Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda:

Hari Selasa, Rabu, dan Kamis. (Pukul 09.00 - 12.00 WITA)

Alur Pelayanan Permohonan Informasi

Alur Pelayanan Permohonan Keberatan Atas Layanan Informasi

Alur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

SOP Kepaniteraan

SOP Kepaniteraan Perkara

SOP Kepaniteraan Hukum

SOP Sub Bag. Umum dan Keuangan

SOP Sub Bag. Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana

SOP Sub Bag. Perencanaan, TI, dan Pelaporan

DAFTAR INFORMASI PUBLIK

Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda

No.	Ringkasan Isi Informasi	Sub Bag. yang Menyediakan Informasi	Penanggungjawab Pembuatan atau Penerbitan Informasi	Waktu dan Tempat Pembuatan Informasi	Format Informasi yang tersedia	Jangka Waktu Penyimpanan
SUB BAGIAN UMUM DAN KEUANGAN
1	Sejarah	Sub Bagian Umum & Keuangan	Ka. Sub Bag. Umum & Keuangan		Softcopy dan Hardcopy	Sesuai Ketentuan Undang Undang Kearsipan dan Perundang undangan Lainnya
2	Visi dan Misi				Softcopy dan Hardcopy
3	Alamat, Telepon, Faksimili, E-Mail, Website				Softcopy dan Hardcopy
4	Wilayah Yuridiksi				Softcopy dan Hardcopy
5	Fasilitas Pengadilan				Softcopy dan Hardcopy
6	Daftar Aset dan Inventaris				Softcopy dan Hardcopy
7	Informasi Pengumuman Pengadaan Barang dan Jasa				Softcopy dan Hardcopy
8	Berita Kegiatan Pengadilan				Softcopy dan Hardcopy
9	Galeri Foto Kegiatan Pengadilan				Softcopy dan Hardcopy
10	Pengumuman				Softcopy dan Hardcopy
11	Laporan Realisasi Anggaran				Softcopy dan Hardcopy
12	Laporan PNBP				Softcopy dan Hardcopy
SUB BAGIAN ORGANISASI, TATA LAKSANA, DAN KEPEGAWAIAN
1	Tugas Pokok dan Fungsi	Sub Bagian Organisasi, Tata Laksana, dan Kepegawaian	Ka. Sub Bag. Organisasi, Tata Laksana, dan Kepegawaian		Softcopy dan Hardcopy	Sesuai Ketentuan Undang Undang Kearsipan dan Perundang undangan Lainnya
2	Struktur Organisasi				Softcopy dan Hardcopy
3	Daftar Nama Pejabat Struktural, Hakim dan Pegawai				Softcopy dan Hardcopy
4	Profil Singkat Pejabat Struktural, Hakim dan Pegawai				Softcopy dan Hardcopy
5	Data Statistik Hakim dan Pegawai				Softcopy dan Hardcopy
6	Informasi SK yang Dikeluarkan Ketua PTUN Samarinda				Softcopy dan Hardcopy
SUB BAGIAN PERENCANAAN, TEKNOLOGI INFORMASI, DAN PELAPORAN
1	Rencana Realisasi Anggaran	Sub Bagian Perencanaan, TI, dan Pelaporan	Ka. Sub Bag. Perencanaan, TI, dan Pelaporan		Softcopy dan Hardcopy	Sesuai Ketentuan Undang Undang Kearsipan dan Perundang undangan Lainnya
2	Daftar Informasi Publik				Softcopy dan Hardcopy
3	Laporan Tahunan				Softcopy dan Hardcopy
4	Laporan Bulanan PTUN Samarinda				Softcopy dan Hardcopy
5	Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)				Softcopy dan Hardcopy
6	Rencana Strategis (Renstra)				Softcopy dan Hardcopy
7	Rencana Kinerja Tahunan (RKT)				Softcopy dan Hardcopy
8	Penetapan Kinerja Tahunan (PKT)				Softcopy dan Hardcopy
9	Indikator Kinerja Utama (IKU)				Softcopy dan Hardcopy
KEPANITERAAN PERKARA
1	Agenda Sidang	Kepaniteraan Perkara	Panmud Perkara		Softcopy dan Hardcopy	Sesuai Ketentuan Undang Undang Kearsipan dan Perundang undangan Lainnya
2	Prosedur Beracara Perkara				Softcopy dan Hardcopy
3	Prosedur Mengajukan Upaya Hukum				Softcopy dan Hardcopy
4	Tahapan Perkara dalam Proses Penangan Perkara yang diaplikasikan dalam Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP)				Softcopy
5	Informasi dalam Buku Register Perkara				Hardcopy
6	Data Keuangan Perkara				Softcopy dan Hardcopy
7	Data Perkara yang Dimohonkan Upaya Banding, Kasasi, dan PK				Softcopy dan Hardcopy
8	Putusan Perkara				Softcopy dan Hardcopy
KEPANITERAAN HUKUM
1	Data Statistik Perkara	Kepaniteraan Hukum	Panmud Hukum		Softcopy dan Hardcopy	Sesuai Ketentuan Undang Undang Kearsipan dan Perundang undangan Lainnya
2	Data Klasifikasi Perkara				Softcopy dan Hardcopy
3	Hak-Hak Mendapatkan Bantuan Hukum dan Pembebasan Biaya Perkara				Softcopy dan Hardcopy
4	Tata Cara Pengaduan Dugaan Pelanggaran dan Pelayanan Pengadilan				Softcopy dan Hardcopy
5	Hak-Hak Pelapor Pengaduan Dugaan Pelanggaran Hakim dan Pegawai serta Pelayanan Pengadilan				Softcopy dan Hardcopy
6	Laporan Perkara Bulanan, Triwulan, Caturwulan, Semester, dan Tahunan				Softcopy dan Hardcopy
7	Tata Cara Memperoleh Pelayanan Informasi dan Keberatan Terhadap Pelayanan Informasi				Softcopy dan Hardcopy
8	Hak-Hak Pemohon Informasi Dalam Pelayanan Informasi				Softcopy dan Hardcopy
9	Biaya untuk Memperoleh Salinan Informasi				Softcopy dan Hardcopy
10	Laporan Pelayanan Informasi				Softcopy dan Hardcopy
SEKRETARIS
1	DIPA (Daftar Isian Penggunaan Anggaran)	Kesekretariatan	Sekretaris		Softcopy dan Hardcopy	Sesuai Ketentuan Undang Undang Kearsipan dan Perundang undangan Lainnya
2	Program Kerja dan Kegiatan				Softcopy dan Hardcopy
3	SOP ( Standard Operating Procedure)				Softcopy dan Hardcopy

*Berdasarkan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010

Details: Written by bba; Published: 15 September 2015; Last Updated: 24 April 2018; Hits: 1919