Jumat, 14 Agustus 2020
Selamat Datang Di Website Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda

A.      KETENTUAN POSBAKUM

1.     Bagi pencari keadilan (orang perorangan atau sekelompok orang) yang tidak mampu berhak memperoleh Bantuan Hukum dengan permohonan dan tanggungan biaya perkara dari negara dengan melampirkan ;

2.     Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Lurah/Kepala Wilayah setempat yang menyatakan bahwa benar yang bersangkutan tidak mampu membayar biaya perkara, atau

3.     Surat Keterangan Tunjangan Sosial seperti Kartu Keluarga Miskin (KKM), Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), Kartu Beras Miskin (Raskin), Kartu Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Bantuan Langsung Tunai (BLT), Kartu Perlindungan Sosial (KPS), atau

4.     Dokumen lainnya yang berkaitan dengan daftar penduduk miskin dalam basis data terpadu pemerintah atau yang dikeluarkan oleh instansi lain yang berwenang untuk memberikan keterangan tidak mampu.

 

B.      PEMBERIAN LAYANAN POSBAKUM

1.     Pemohon mengajukan permohonan kepada Posbakum Pengadilan dengan mengisi formulir yang telah disediakan dan memberikan persyaratan yang diperlukan.

2.     Petugas Posbakum memeriksa formulir dan kelengkapan dokumen persyaratan. Jika tidak lengkap, mengembalikan kepada Pemohon untuk dilengkapi Jika lengkap, Pemohon/calon Penerima Layanan dapat langsung mendapatkan pelayanan.

3.     Petugas Posbakum memberikan layanan Posbakum Pengadilan. Apabila penerima layanan Posbakum tidak sanggup membayar biaya perkara, maka petugas Posbakum akan memberikan formulir permohonan pembebasan biaya perkara untuk diajukan kepada Ketua Pengadilan.

4.     Petugas Posbakum mengisi, memeriksa kelengkapan isian dan meminta tandatangani Penerima Layanan Posbakum Pengadilan pada formulir permohonan layanan dan Surat pernyataan telah menerima layanan.

 

Formulir Permohonan Layanan Posbakum

Formulir Permohonan Pembebasan Biaya Perkara

Surat Pernyataan Telah Menerima Layanan Posbakum

Formulir Pengaduan/Penyampaian Keluhan Layanan Posbakum

 

Kirim Formulir Permohonan Layanan Posbakum, Formulir Permohonan Pembebasan Biaya Perkara, Formulir Pengaduan/Penyampaian Keluhan Layanan Posbakum ke email posbakum@ptun-samarinda.go.id

Untuk kelengkapan berkas permohonan agar diserahkan langsung ke Petugas POSBAKUM Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda

Jam Kerja Petugas POSBAKUM Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda:

 

Hari Selasa, Rabu, dan Kamis. (Pukul 09.00 - 12.00 WITA)

SOP Kepaniteraan

SOP Kepaniteraan Perkara

SOP Kepaniteraan Hukum

SOP Sub Bag. Umum dan Keuangan

SOP Sub Bag. Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana

SOP Sub Bag. Perencanaan, TI, dan Pelaporan

 

Palangka Raya- Humas: Komisi III DPR RI melakukan kunjungan kerja dalam rangka Rapat Koordinasi dengan instansi hukum di wilayah Kalimantan Tengah. Salah satu Rapat koordinasinya adalah bersama tiga lingkungan peradilan di Wilayah Kalimantan Tengah. Rapat koordinasi dengan wilayah peradilan ini bertempat di Pengadilan Tinggi Palangka Raya pada Selasa, 1 November 2016. Komisi III DPR RI dipimpin oleh Desmon J. Mahesa.

 

Pada Rapat Koordinasi ini, selain memaparkan jawaban dari pertanyaan yang diberikan oleh Komisi III, para hakim juga mengutarakan suka duka menjadi wakil Tuhan di Palangka Raya ini. “Mobil yang kami gunakan adalah Vios tahun 2005, jika melakukan tugas ke daerah-daerah bisa menghabiskan waktu sekitar 7 jam bahkan satu hari perjalanan, kami tinggal menunggu ban mobil kami copot saja Pak!” Kata Bambang Wicaksono, SH, MH., Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya yang disambut tawa peserta rapat. “Kami harap Anggota Dewan yang terhormat bisa membantu dalam menyelesaikan masalah ini.” Lanjut Bambang.

 

Pengadilan Tinggi Palangka Raya membawahi tujuh pengadilan tingkat pertama, begitu juga dengan Pengadilan Tinggi Agama, wilayahnya antara lain Palangka Raya, Sampit, Pangkalan Bun, Kuala Kapuas, Muara Teweh, Buntok, Tamiang Layang dan Kasongan. Ketua Pengadilan Tinggi Agama, Drs. H. Sarif Usman, SH., MH dalam paparannya mengatakan bahwa untuk memudahkan pelayanan kepada masyarakat di bidang hukum Ia akan membentuk 7 wilayah pengadilan agama baru “Saya berharap yang terhormat anggota komisi III bisa membantu perwujudan ini.”  Wilayah yang akan dibentuk pengadilan baru antara lain. Kabupaten Murung Raya. Kabupatan Sukamara. Kabupaten Seruyan.

 

Terkait suka duka dalam memberikan pelayanan terbaik, Ketua Pengadilan Tinggi Palangkaraya mengatakan bahwa para hakim di hari Jum’at sering lembur demi melaksanakan tugas non yudisial. “Hari Senin-Jum’at para hakim sibuk mengerjakan tugas-tugas yudisial, meski begitu tugas non yudisial juga menjadi tanggung jawab kami, maka saya perintahkan setiap Jum’at sore-Sabtu kami lembur untuk mengerjakan tugas-tugas non yudisial. Kami paham kondisi mereka yang jauh dari keluarga harus mengunjungi keluarganya, tetapi demi memberikan pelayanan terbaik, kami ikhlas melakukan itu semua.” Kata Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya, H. Arif Supratman, S.H., M.H.

 

Dalam sambutannya Desmon J Mahesa, selaku ketua rombongan komisi III mengatakan bahwa Komisi III adalah partner kerja lingkungan Peradilan. Peraturan dan anggaran menjadi fokusnya. “Anggaran menjadi fokus kami” jelas Desmon. Maka dari itu, Desmon ingin mendengarkan penjelasan langsung dari masing-masing Ketua terkait pemotongan anggaran Mahkamah Agung yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan.   Terkait pemotongan tersebut para wakil Tuhan di Palangka Raya mengatakan bahwa mereka berjanji untuk selalu bekerja baik dan tetap memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat meski anggaran yang diberikan  kurang dari yang dianggarkan, mereka tetap percaya kepada Komisi III bisa memenuhi aspirasi dan keinginan mereka. (azh/RS)

 

Sumber dari www.mahkamahagung.go.id