Jumat, 14 Agustus 2020
Selamat Datang Di Website Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda

A.      KETENTUAN POSBAKUM

1.     Bagi pencari keadilan (orang perorangan atau sekelompok orang) yang tidak mampu berhak memperoleh Bantuan Hukum dengan permohonan dan tanggungan biaya perkara dari negara dengan melampirkan ;

2.     Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Lurah/Kepala Wilayah setempat yang menyatakan bahwa benar yang bersangkutan tidak mampu membayar biaya perkara, atau

3.     Surat Keterangan Tunjangan Sosial seperti Kartu Keluarga Miskin (KKM), Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), Kartu Beras Miskin (Raskin), Kartu Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Bantuan Langsung Tunai (BLT), Kartu Perlindungan Sosial (KPS), atau

4.     Dokumen lainnya yang berkaitan dengan daftar penduduk miskin dalam basis data terpadu pemerintah atau yang dikeluarkan oleh instansi lain yang berwenang untuk memberikan keterangan tidak mampu.

 

B.      PEMBERIAN LAYANAN POSBAKUM

1.     Pemohon mengajukan permohonan kepada Posbakum Pengadilan dengan mengisi formulir yang telah disediakan dan memberikan persyaratan yang diperlukan.

2.     Petugas Posbakum memeriksa formulir dan kelengkapan dokumen persyaratan. Jika tidak lengkap, mengembalikan kepada Pemohon untuk dilengkapi Jika lengkap, Pemohon/calon Penerima Layanan dapat langsung mendapatkan pelayanan.

3.     Petugas Posbakum memberikan layanan Posbakum Pengadilan. Apabila penerima layanan Posbakum tidak sanggup membayar biaya perkara, maka petugas Posbakum akan memberikan formulir permohonan pembebasan biaya perkara untuk diajukan kepada Ketua Pengadilan.

4.     Petugas Posbakum mengisi, memeriksa kelengkapan isian dan meminta tandatangani Penerima Layanan Posbakum Pengadilan pada formulir permohonan layanan dan Surat pernyataan telah menerima layanan.

 

Formulir Permohonan Layanan Posbakum

Formulir Permohonan Pembebasan Biaya Perkara

Surat Pernyataan Telah Menerima Layanan Posbakum

Formulir Pengaduan/Penyampaian Keluhan Layanan Posbakum

 

Kirim Formulir Permohonan Layanan Posbakum, Formulir Permohonan Pembebasan Biaya Perkara, Formulir Pengaduan/Penyampaian Keluhan Layanan Posbakum ke email posbakum@ptun-samarinda.go.id

Untuk kelengkapan berkas permohonan agar diserahkan langsung ke Petugas POSBAKUM Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda

Jam Kerja Petugas POSBAKUM Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda:

 

Hari Selasa, Rabu, dan Kamis. (Pukul 09.00 - 12.00 WITA)

SOP Kepaniteraan

SOP Kepaniteraan Perkara

SOP Kepaniteraan Hukum

SOP Sub Bag. Umum dan Keuangan

SOP Sub Bag. Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana

SOP Sub Bag. Perencanaan, TI, dan Pelaporan

Normal 0 false false false EN-US X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4

/* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0cm; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;}

Sejak tanggal 28 September 2015 pukul 17.00 WIB, periode pendaftaran Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Peradilan 2015 resmi ditutup. Berdasarkan informasi dari situs resmi Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Peradilan, panitia telah menyelesaikan pemrosesan verifikasi keabsahan berkas. Hingga Senin siang (28/09/2015) telah terdaftar 11 Pengadilan Militer (Dilmil) dan 17 Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) sebagai Peserta Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Peradilan 2015. Dari 11 Pengadilan Militer (Dilmil) dan 17 Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) yang terdaftar sebagai Peserta Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Peradilan 2015, 4 Pengadilan Militer (Dilmil) dan 11 Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) berhak maju ke babak selanjutnya berdasarkan Surat Keputusan Ketua Tim Pengarah Kompetisi Inovasi Mahkamah Agung RI Nomor : 006/KTP/SK/X/2015 tentang Hasil Verifikasi Berkas Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Peradilan 2015. Adapun ke-4 Pengadilan Militer (Dilmil) dan ke-11 Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) tersebut adalah : 

  • Pengadilan Militer

1.     PENGADILAN MILITER III - 13 DI MADIUN 

2.     PENGADILAN MILITER I - 01 DI BANDA ACEH  

3.     PENGADILAN MILITER I - 06 DI BANJARMASIN 

4.     PENGADILAN MILITER I - 05 DI PONTIANAK

  • Pengadilan Tata Usaha Negara 

1.     PENGADILAN TATA USAHA NEGARA YOGYAKARTA 

2.     PENGADILAN TATA USAHA NEGARA TANJUNG PINANG 

3.     PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SERANG 

4.     PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALANGKARAYA 

5.     PENGADILAN TATA USAHA NEGARA MANADO 

6.     PENGADILAN TATA USAHA NEGARA KENDARI 

7.     PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAMBI 

8.     PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA 

9.     PENGADILAN TATA USAHA NEGARA DENPASAR 

10.   PENGADILAN TATA USAHA NEGARA BENGKULU 

11.   PENGADILAN TATA USAHA NEGARA BANDUNG

Selanjutnya produk inovasi yang dimiliki oleh peserta (dalam hal ini pengadilan) akan memasuki proses tahapan penilaian dokumen oleh tim juri yang telah ditunjuk oleh tim pengarah Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Peradilan 2015. Ditjen Badilmiltun sangat mengapresiasi seluruh jajaran pada lingkungan Pengadilan Militer maupun Pengadilan Tata Usaha Negara yang telah berpartisipasi dalam Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Peradilan 2015, kami sangat mengharapkan adanya peran serta aktif bagi seluruh jajaran di lingkungan Pengadilan Militer maupun Pengadilan Tata Usaha Negara.

Download Pengumuman : http://ditjenmiltun.mahkamahagung.go.id/006_KTP_SK_X_2015.pdf

Sumber dari ditjenmiltun.mahkamahagung.go.id