Jumat, 14 Agustus 2020
Selamat Datang Di Website Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda

A.      KETENTUAN POSBAKUM

1.     Bagi pencari keadilan (orang perorangan atau sekelompok orang) yang tidak mampu berhak memperoleh Bantuan Hukum dengan permohonan dan tanggungan biaya perkara dari negara dengan melampirkan ;

2.     Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Lurah/Kepala Wilayah setempat yang menyatakan bahwa benar yang bersangkutan tidak mampu membayar biaya perkara, atau

3.     Surat Keterangan Tunjangan Sosial seperti Kartu Keluarga Miskin (KKM), Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), Kartu Beras Miskin (Raskin), Kartu Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Bantuan Langsung Tunai (BLT), Kartu Perlindungan Sosial (KPS), atau

4.     Dokumen lainnya yang berkaitan dengan daftar penduduk miskin dalam basis data terpadu pemerintah atau yang dikeluarkan oleh instansi lain yang berwenang untuk memberikan keterangan tidak mampu.

 

B.      PEMBERIAN LAYANAN POSBAKUM

1.     Pemohon mengajukan permohonan kepada Posbakum Pengadilan dengan mengisi formulir yang telah disediakan dan memberikan persyaratan yang diperlukan.

2.     Petugas Posbakum memeriksa formulir dan kelengkapan dokumen persyaratan. Jika tidak lengkap, mengembalikan kepada Pemohon untuk dilengkapi Jika lengkap, Pemohon/calon Penerima Layanan dapat langsung mendapatkan pelayanan.

3.     Petugas Posbakum memberikan layanan Posbakum Pengadilan. Apabila penerima layanan Posbakum tidak sanggup membayar biaya perkara, maka petugas Posbakum akan memberikan formulir permohonan pembebasan biaya perkara untuk diajukan kepada Ketua Pengadilan.

4.     Petugas Posbakum mengisi, memeriksa kelengkapan isian dan meminta tandatangani Penerima Layanan Posbakum Pengadilan pada formulir permohonan layanan dan Surat pernyataan telah menerima layanan.

 

Formulir Permohonan Layanan Posbakum

Formulir Permohonan Pembebasan Biaya Perkara

Surat Pernyataan Telah Menerima Layanan Posbakum

Formulir Pengaduan/Penyampaian Keluhan Layanan Posbakum

 

Kirim Formulir Permohonan Layanan Posbakum, Formulir Permohonan Pembebasan Biaya Perkara, Formulir Pengaduan/Penyampaian Keluhan Layanan Posbakum ke email posbakum@ptun-samarinda.go.id

Untuk kelengkapan berkas permohonan agar diserahkan langsung ke Petugas POSBAKUM Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda

Jam Kerja Petugas POSBAKUM Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda:

 

Hari Selasa, Rabu, dan Kamis. (Pukul 09.00 - 12.00 WITA)

SOP Kepaniteraan

SOP Kepaniteraan Perkara

SOP Kepaniteraan Hukum

SOP Sub Bag. Umum dan Keuangan

SOP Sub Bag. Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana

SOP Sub Bag. Perencanaan, TI, dan Pelaporan

 

 

 

Palu—Humas: Bantuan Mahkamah Agung melalui PN dan PA Mamuju, PN Pasang Kayu dan PA. Majene telah disalurkan kepada sejumlah pengadilan di Palu dan warga masyarakat yang membutuhkan. Bantuan tersebut dikirimkan lewat jalur darat dengan iring-iringan 6 (enam) mobil dinas, 2 (dua) mobil box dan 1 (satu) mobil tahanan masuk melalui Donggala pada tanggal 2 Oktober 2018 dan baru sampai di Palu pada tanggal 3 Oktober 2018.

 

          “Antrian bantuan gempa dan tsunami Palu mengular hingga sepanjang 2 (dua) kilometer masuk melalui Donggala dengan kawalan kepolisian Sulawesi Barat,” ungkap Muhammad Arasy Latief, Ketua Pengadilan Agama Mamuju.

 

          Sesampai di Kota Palu, rombongan 4 (empat) pengadilan tersebut berpencar menyalurkan bantuan ke pengadilan-pengadilan di Palu. “Kami dari PA. Mamuju berdasarkan kesepakatan mendapatkan bagian menyalurkan bantuan ke Pengadilan Agama Palu, Pengadilan Tinggi Palu dan Pengadilan Negeri Palu,” jelas Arasy. Sementara tim dari pengadilan yang lain menyalurkan bantuan kepada Pengadilan Tata Usaha Palu, Pengadilan Tinggi Agama serta masyarakat di sekitar pengadilan dan pusat-pusat pengungsian.

 

          Setelah menyalurkan bantuan ke Kota Palu, rombongan kembali melalui Donggala dan menyerahkan bantuan ke PN dan PA. Donggala. “Kami berterima kasih kepada Mahkamah Agung yang telah memberikan kepercayaan kepada kami untuk menyalurkan bantuan kepada saudara-saudara kita di Palu dan Donggala,” pungkas Arasy. 

 

 

 

Bantuan Tahap II Siap Diberangkatkan 

 

          Sementara itu, bantuan dari Mahkamah Agung, Dharmayukti Karini dan Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI) terus bertambah di Mahkamah Agung. Bantuan berupa makanan, pakaian, terpal dan lainnya dikumpulkan di Lobby Gedung F Mahkamah Agung sambil menunggu pemberangkatan.

 

 

 

          Menurut Kepala Biro Hukum dan Humas, Dr. Abdullah, S.H., MS., bantuan tahap II dari Mahkamah Agung akan diberangkatkan hari Rabu (10/10/2018). “Ini merupakan bantuan yang dihimpun oleh Mahkamah Agung Peduli untuk saudara-saudara kita di Palu dan Donggala,” ujar Abdullah menjelaskan.

 

          Gerakan Mahkamah Agung Peduli terus menghimpun bantuan dari aparatur pengadilan di Indonesia dan akan disalurkan sesuai dengan yang diharapkan oleh pemberi bantuan. “Penerimaan bantuan terus kita buka, sehingga bagi aparatur pengadilan yang masih berminat untuk menyerahkan bantuan dapat dikirimkan melalui rekening yang sudah diumumkan,” ujar Abdullah mengakhiri.

 

 

 

Sumber (www.mahkamahagung.go.id)