Kamis, 11 Agustus 2022

 

(Jika ingin melihat detail perkara lama dan baru, silahkan bisa dilakukan pencarian di 

sipp.ptun-samarinda.go.id)

[Rencana Kerja dan Anggaran]

Realisasi Anggaran

Realisasi PNBP

Realisasi Posbakum

Penelusuran Cepat Putusan-putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda di database Mahkamah Agung.

Kunjungi

Pos Bantuan Hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda adalah ruang yang disediakan oleh dan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda bagi pemberi layanan bantuan hukum guna memberikan layanan bantuan hukum kepada Pemohon Bantuan Hukum.

Kunjungi

Prosedur Pendaftaran Perkara di Pengadilan Tata Usaha Negara.

Kunjungi

Statistik Data Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda.

Kunjungi

Prosedur Tatacara Pelayanan Penanganan Pengaduan Masyarakat/Publik.

Kunjungi

Hari ini  :  269
Kemarin  :  286
Minggu ini  :  1742
Bulan ini  :  2595

Akses Mobile Device : 1954
Akses PC Device : 4503

Informasi Publik

Daftar Informasi Publik berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1-144/KMA/SK/I/2011,05 Januari 2011.

Lebih Lanjut

Index Berita

Artikel berita yang bersumber dari Mahkamah Agung RI, Dirjen Badilmiltun MA RI, Pengumuman, dan Berita Kegiatan PTUN Samarinda.

Lebih Lanjut

 

Jadwal Sidang

Jadwal Persidangan Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda yang sedang berjalan di tingkat pertama.

Lebih Lanjut

Penelusuran Perkara

Terintegrasi dengan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) pada Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda.

Lebih Lanjut

  

Hari Ulang Tahun Republik Indonesia yang ke - 77 “Pulih Lebih Cepat, Bangkit Lebih Kuat”   INDONESIA MERDEKA  
Jakarta-Humas, Sebagai tindak Lanjut atas hasil monitoring anggaran pada satuan kerja dimana masih terdapat belanja penanganan covid 19 pada belanja barang non operasional yang belum direalisasikan...
Jakarta - Humas : Berdasarkan Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI, Nomor: 1704/SEK/HM.01.2/7/2022 tanggal 27 Juli  2022 tentang Peringatan Hari Ulang Tahun ke-77 Kemerdekaan Republik Indonesia Tahun...
Samarinda - Humas. Pada hari Jumat, tanggal 29 Juli 2022, Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda kembali melaksanaan kegiatan olah raga Senam. Senam tersebut diikuti oleh Para Hakim, Pejabat...
Samarinda-Humas. Pada hari Kamis, 28 Juli 2022, pukul 09:00 WITA, bertempat di Ruang Sidang Utama, Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda, Adhi Budhi Sulistyo, S.H., M.H., mengambil sumpah dan...

A.      KETENTUAN POSBAKUM

1.     Bagi pencari keadilan (orang perorangan atau sekelompok orang) yang tidak mampu berhak memperoleh Bantuan Hukum dengan permohonan dan tanggungan biaya perkara dari negara dengan melampirkan ;

2.     Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Lurah/Kepala Wilayah setempat yang menyatakan bahwa benar yang bersangkutan tidak mampu membayar biaya perkara, atau

3.     Surat Keterangan Tunjangan Sosial seperti Kartu Keluarga Miskin (KKM), Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), Kartu Beras Miskin (Raskin), Kartu Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Bantuan Langsung Tunai (BLT), Kartu Perlindungan Sosial (KPS), atau

4.     Dokumen lainnya yang berkaitan dengan daftar penduduk miskin dalam basis data terpadu pemerintah atau yang dikeluarkan oleh instansi lain yang berwenang untuk memberikan keterangan tidak mampu.

 

B.      PEMBERIAN LAYANAN POSBAKUM

1.     Pemohon mengajukan permohonan kepada Posbakum Pengadilan dengan mengisi formulir yang telah disediakan dan memberikan persyaratan yang diperlukan.

2.     Petugas Posbakum memeriksa formulir dan kelengkapan dokumen persyaratan. Jika tidak lengkap, mengembalikan kepada Pemohon untuk dilengkapi Jika lengkap, Pemohon/calon Penerima Layanan dapat langsung mendapatkan pelayanan.

3.     Petugas Posbakum memberikan layanan Posbakum Pengadilan. Apabila penerima layanan Posbakum tidak sanggup membayar biaya perkara, maka petugas Posbakum akan memberikan formulir permohonan pembebasan biaya perkara untuk diajukan kepada Ketua Pengadilan.

4.     Petugas Posbakum mengisi, memeriksa kelengkapan isian dan meminta tandatangani Penerima Layanan Posbakum Pengadilan pada formulir permohonan layanan dan Surat pernyataan telah menerima layanan.

 

Formulir Permohonan Layanan Posbakum

Formulir Permohonan Pembebasan Biaya Perkara

Surat Pernyataan Telah Menerima Layanan Posbakum

Formulir Pengaduan/Penyampaian Keluhan Layanan Posbakum

 

Kirim Formulir Permohonan Layanan Posbakum, Formulir Permohonan Pembebasan Biaya Perkara, Formulir Pengaduan/Penyampaian Keluhan Layanan Posbakum ke email posbakum@ptun-samarinda.go.id

Untuk kelengkapan berkas permohonan agar diserahkan langsung ke Petugas POSBAKUM Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda

Jam Kerja Petugas POSBAKUM Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda:

 

Hari Selasa, Rabu, dan Kamis. (Pukul 09.00 - 12.00 WITA)

SOP Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)

SOP Kepaniteraan

SOP Kepaniteraan Perkara

SOP Kepaniteraan Hukum

SOP Sub Bag. Umum dan Keuangan

SOP Sub Bag. Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana

SOP Sub Bag. Perencanaan, TI, dan Pelaporan

Pelayanan Prima, Putusan Berkualitas.

Jakarta-Humas, Sebagai tindak Lanjut atas hasil monitoring anggaran pada satuan kerja dimana masih terdapat belanja penanganan covid 19 pada belanja barang non operasional yang belum direalisasikan dan berdasarkan surat Direktur Jenderal Anggaran Bidang politik , Hukum, Pertahanan dan Keamanan dan BAgian Anggaran umum Negara Nomor S 327/AG/AG.5/2022 Tanggal 22 Juli 2022 Perihal Dispensasi Penggunaan Akun, Maka dengan ini disampaikan suratnya sebagai berikut :   



 Dokumen

 

 

Jakarta - Humas : Berdasarkan Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI, Nomor: 1704/SEK/HM.01.2/7/2022 tanggal 27 Juli  2022 tentang Peringatan Hari Ulang Tahun ke-77 Kemerdekaan Republik Indonesia Tahun 2022.

Yang ditujukan kepada : Yth.1.Ketua/Kepala Pengadilan Tingkat Banding ; 2. Ketua/Kepala Pengadilan Tingkat Pertama.

Untuk Informasi selengkapnya, silahkan klik tautan dibawah ini : 



 Dokumen

 

 

Jakarta-Humas: Berdasarkan surat Kepala Biro Kepegawaian Badan Urusan Admnistrasi Mahkamah Agung RI, Nomor; 349/BUA.2/07/7/2022 tanggal 13 Juli 2022 tentang Optimalisasi Server Sistem Informasi Kepegawaian Mahkamah Agung (SIKEP)

Yang ditujukan kepada Yth; 1. Para Eselon I Mahkamah Agung RI; 2. Para Ketua/Kepala Pengadilan Tingkat Banding seluruh Indonesia; 3. Para Ketua/Kepala Pengadilan Tingkat Pertama seluruh Indonesia di Tempat

Untuk lebih jelas, berikut suratnya:



 Dokumen

 

 

Kegiatan Peningkatan Pelayanan Pengadilan di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara Tahun 2022.

Sehubungan dengan Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Nomor 288/DjMT/Kep/OT.01.4/VII/2022 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Peningkatan Pelayanan Pengadilan di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara Tahun 2022 tanggal 13 Juli 2022 serta dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dan Pengadilan Tata Usaha Negara terhadap masyarakat pencari keadilan, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara akan menyelenggarakan kegiatan Peningkatan Pelayanan Peradilan di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara .

Adapun kategori penilaian untuk kegiatan tersebut antara lain :

Untuk informasi lebih lanjut silahkan download link dibawah ini.

>> Peningkatan Pelayanan Pengadilan <<

 

Sumber (ditjenmiltun)

Jakarta- Humas: Menindaklanjuti surat Sekretaris Mahkamah Agung RI tanggal 8 Juli 2022 perihal Permintaan Dokumen RKBMN TA 2024, dengan ini akan diadakan kegiatan Sosialisasi Pengajuan RKBMN TA 2024 secara daring pada seluruh Satuan Kerja di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan di Bahwahnya. Oleh karena itu dimohon kehadiran Bpk/Ibu untuk mengikuti kegiatan sosialisasi tersebut melalui zoom meeting.

Untuk lebih jelas, berikut suratnya:



 Dokumen