Senin, 24 September 2018
Selamat Datang Di Website Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda

A.      KETENTUAN POSBAKUM

1.     Bagi pencari keadilan (orang perorangan atau sekelompok orang) yang tidak mampu berhak memperoleh Bantuan Hukum dengan permohonan dan tanggungan biaya perkara dari negara dengan melampirkan ;

2.     Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Lurah/Kepala Wilayah setempat yang menyatakan bahwa benar yang bersangkutan tidak mampu membayar biaya perkara, atau

3.     Surat Keterangan Tunjangan Sosial seperti Kartu Keluarga Miskin (KKM), Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), Kartu Beras Miskin (Raskin), Kartu Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Bantuan Langsung Tunai (BLT), Kartu Perlindungan Sosial (KPS), atau

4.     Dokumen lainnya yang berkaitan dengan daftar penduduk miskin dalam basis data terpadu pemerintah atau yang dikeluarkan oleh instansi lain yang berwenang untuk memberikan keterangan tidak mampu.

 

B.      PEMBERIAN LAYANAN POSBAKUM

1.     Pemohon mengajukan permohonan kepada Posbakum Pengadilan dengan mengisi formulir yang telah disediakan dan memberikan persyaratan yang diperlukan.

2.     Petugas Posbakum memeriksa formulir dan kelengkapan dokumen persyaratan. Jika tidak lengkap, mengembalikan kepada Pemohon untuk dilengkapi Jika lengkap, Pemohon/calon Penerima Layanan dapat langsung mendapatkan pelayanan.

3.     Petugas Posbakum memberikan layanan Posbakum Pengadilan. Apabila penerima layanan Posbakum tidak sanggup membayar biaya perkara, maka petugas Posbakum akan memberikan formulir permohonan pembebasan biaya perkara untuk diajukan kepada Ketua Pengadilan.

4.     Petugas Posbakum mengisi, memeriksa kelengkapan isian dan meminta tandatangani Penerima Layanan Posbakum Pengadilan pada formulir permohonan layanan dan Surat pernyataan telah menerima layanan.

 

Formulir Permohonan Layanan Posbakum

Formulir Permohonan Pembebasan Biaya Perkara

Surat Pernyataan Telah Menerima Layanan Posbakum

Formulir Pengaduan/Penyampaian Keluhan Layanan Posbakum

 

Kirim Formulir Permohonan Layanan Posbakum, Formulir Permohonan Pembebasan Biaya Perkara, Formulir Pengaduan/Penyampaian Keluhan Layanan Posbakum ke email posbakum@ptun-samarinda.go.id

Untuk kelengkapan berkas permohonan agar diserahkan langsung ke Petugas POSBAKUM Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda

Jam Kerja Petugas POSBAKUM Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda:

 

Hari Selasa, Rabu, dan Kamis. (Pukul 09.00 - 12.00 WITA)

SOP Kepaniteraan

SOP Kepaniteraan Perkara

SOP Kepaniteraan Hukum

SOP Sub Bag. Umum dan Keuangan

SOP Sub Bag. Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana

SOP Sub Bag. Perencanaan, TI, dan Pelaporan

 

Jakarta – Humas: Kepercayaan masyarakat khususnya para pencari keadilan terhadap aparatur dan lembaga peradilan, termasuk kepercayaan bahwa proses dan putusan peradilan harus dilakukan dan dijatuhkan untuk tujuan penegakkan hukum yang berkeadilan, sehingga dapat mengembalikan kepercayaan dan keyakinan masyarakat pada Pengadilan. Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Mahkamah Agung Prof. Dr. M. Hatta Ali, SH., MH., pada acara Pembinaan Teknis dan Administrasi Yudisial di Hotel Mercure Ancol Jakarta pada Kamis, 22 Maret 2018. Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial serta para Ketua Kamar Mahkamah Agung juga hadir menyampaikan Pembinaan yang akan berlangsung hingga Sabtu 24 Maret 2018. Pembinaan ini disampaikan kepada Ketua, wakil Ketua, Hakim, Hakim Adhoc, Panitera dan Sekretaris Pengadilan Tingkat Pertama dan Banding Empat Lingkungan peradilan sewilayah DKI Jakarta.

 

 

 

Hatta Ali menambahkan bahwa mudahnya masyarakat memperoleh informasi di Pengadilan merupakan suatu keharusan guna mengejar ketertinggalan, sehingga kita terus berpacu dengan waktu yang sedemikian cepatnya bergerak dalam rangka mewujudkan suatu lembaga Peradilan yang jujur dan bermartabat, sehingga akan terwujudnya persepsi dan kepercayaan masyarakat kepada lembaga peradilan.

 

Pada kesempatan yang sama Hatta Ali mengatakan bahwa kepercayaan dan keyakinan masyarakat pada pengadilan termasuk dalam 7 (tujuh) area “Peradilan yang Agung” dalam Cetak Biru Pembaharuan Peradilan 2010 – 2035.  Menurut survey Poltracking 2017 Mahkamah Agung menempati posisi ke 7 (tujuh) sebesar 56% dan dalam Litbang Kompas menempati posisi ke 5 (lima) sebesar 64,3% mengenai kepercayaan masyarakat terhadap Peradilan. Hal ini dibuktikan dengan bahwa masyarakat pencari keadilan merasa puas dengan putusan tingkat pertama sebesar 96,99% tingkat pertama, 39,64% tingkat banding dan 88,25% tingkat kasasi.

 

Acara ini dihadiri oleh Hakim Agung, Hakim Ad Hoc, pejabat eselon I dan II serta diikuti oleh 402 0rang peserta yang terdiri dari 231 peserta dari pengadilan Umum, 103 dari Pengadilan agama dan  34 peserta dari pengadilan Militer dan Tata Usaha Negara. (Pn/Azh/RS/Photo: Pepy)

 

Sumber (www.mahkamahagung.go.id)