Minggu, 19 Agustus 2018
Selamat Datang Di Website Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda

A.      KETENTUAN POSBAKUM

1.     Bagi pencari keadilan (orang perorangan atau sekelompok orang) yang tidak mampu berhak memperoleh Bantuan Hukum dengan permohonan dan tanggungan biaya perkara dari negara dengan melampirkan ;

2.     Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Lurah/Kepala Wilayah setempat yang menyatakan bahwa benar yang bersangkutan tidak mampu membayar biaya perkara, atau

3.     Surat Keterangan Tunjangan Sosial seperti Kartu Keluarga Miskin (KKM), Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), Kartu Beras Miskin (Raskin), Kartu Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Bantuan Langsung Tunai (BLT), Kartu Perlindungan Sosial (KPS), atau

4.     Dokumen lainnya yang berkaitan dengan daftar penduduk miskin dalam basis data terpadu pemerintah atau yang dikeluarkan oleh instansi lain yang berwenang untuk memberikan keterangan tidak mampu.

 

B.      PEMBERIAN LAYANAN POSBAKUM

1.     Pemohon mengajukan permohonan kepada Posbakum Pengadilan dengan mengisi formulir yang telah disediakan dan memberikan persyaratan yang diperlukan.

2.     Petugas Posbakum memeriksa formulir dan kelengkapan dokumen persyaratan. Jika tidak lengkap, mengembalikan kepada Pemohon untuk dilengkapi Jika lengkap, Pemohon/calon Penerima Layanan dapat langsung mendapatkan pelayanan.

3.     Petugas Posbakum memberikan layanan Posbakum Pengadilan. Apabila penerima layanan Posbakum tidak sanggup membayar biaya perkara, maka petugas Posbakum akan memberikan formulir permohonan pembebasan biaya perkara untuk diajukan kepada Ketua Pengadilan.

4.     Petugas Posbakum mengisi, memeriksa kelengkapan isian dan meminta tandatangani Penerima Layanan Posbakum Pengadilan pada formulir permohonan layanan dan Surat pernyataan telah menerima layanan.

 

Formulir Permohonan Layanan Posbakum

Formulir Permohonan Pembebasan Biaya Perkara

Surat Pernyataan Telah Menerima Layanan Posbakum

Formulir Pengaduan/Penyampaian Keluhan Layanan Posbakum

 

Kirim Formulir Permohonan Layanan Posbakum, Formulir Permohonan Pembebasan Biaya Perkara, Formulir Pengaduan/Penyampaian Keluhan Layanan Posbakum ke email posbakum@ptun-samarinda.go.id

Untuk kelengkapan berkas permohonan agar diserahkan langsung ke Petugas POSBAKUM Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda

Jam Kerja Petugas POSBAKUM Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda:

 

Hari Selasa, Rabu, dan Kamis. (Pukul 09.00 - 12.00 WITA)

SOP Kepaniteraan

SOP Kepaniteraan Perkara

SOP Kepaniteraan Hukum

SOP Sub Bag. Umum dan Keuangan

SOP Sub Bag. Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana

SOP Sub Bag. Perencanaan, TI, dan Pelaporan

Pada tanggal 6-8 Desember 2017 kemarin, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara dengan dukungan Proyek Sustain melaksanakan “Bimbingan Teknis (Bintek) Hakim Khusus Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu”. Bintek yang diadakan di Novotel Bandung ini diikuti oleh 68 peserta yang terdiri dari para Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara se-Indonesia.

Bintek Pemilu ini dibuka dengan Pengarahan dari Ketua Kamar TUN MA RI, Yang Mulia Bapak Dr. Supandi, S.H., M.H. Dalam Pengarahan tersebut,Yang Mulia Ketua Kamar TUN MA RI menyampaikan bahwa saat ini tingkat kepercayaan kepada Peradilan TUN semakin meningkat, yang diantaranya terbukti dengan diberikannya kewenangan kepada Hakim TUN untuk menyelesaikan Sengketa Proses Pemilu yang sangat penting ini. Untuk itu, beliau berpesan agar Hakim TUN Khusus Pemilu nantinya melaksanakan tugas menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Sengketa Proses Pemilu dengan baik, jujur, dan adil.

Sesudah Pembinaan dan Pemukaan oleh Yang Mulia Ketua Kamar TUN MA RI, Bintek ini dilaksanakan dengan lancar hingga hari terakhir. Materi Bintek ini telah disesuaikan dengan Tahapan Pemilu Yang Demokratis, mulai dari tahap pembentukan peraturan perundang-undangan, tahap pembentukan lembaga penyelenggara Pemilu, hingga tahap pelaksanaan Pemilu yang dimulai dari pendaftaran calon peserta Pemilu hingga penyelesaian sengketa Pemilu, yang salah satunya dilaksanakan oleh Hakim PTUN Khusus Pemilu. Secara rinci, materi Bintek ini antara lain:

  1. Pokok-Pokok Pikiran Dan Kerangka Sistematis UU NO. 7 Tahun 2017;
  2. Manajemen Perkara dan Sengketa Proses Pemilu;
  3. Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Melalui PTUN;
  4. Sengketa Pelanggaran Adminsitrasi Pemilu;
  5. Komisi Pemilihan Umum: Kelembagaan, Tupoksi, Dan Kaitannya Dengan Sengketa Proses Pemilu;
  6. Eksistensi Bawaslu Dalam  Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Berdasarkan UU NO. 7 Tahun 2017;
  7. Peran Peratun Dalam Mewujudkan Pemilu Yang Langsung, Umum, Bebas Dan Rahasia, Serta Jujur Dan Adil.

Adapun pemateri Bintek ini adalah: YM. Dr. H Supandi SH., MH., Dr. Mulyono SH., S.Ip., MH., Dr. Istiwibowo SH., MH., Dr. Arifin Marpaung SH., Mhum., Hasyim Asy’ari, S.H., M.Si., PhD. (Anggota KPU), Fritz Edward Siregar, S.H., LL.M., PhD. (Anggota Bawaslu), Dr. Santer Sitorus SH., M.Hum., Dr. Bambang Heriyanto SH., MH., Dr. Dani Elpah SH., MH., Hj. Lulik Tri Cahyaningrum SH., MH., Ujang Abdullah SH., M.Si., Sudarsono SH., MH., dan Enrico Simanjuntak SH., MH.

Bintek ini dipungkasi dengan Pembinaan oleh Bapak Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara MA RI yang sekaligus menutup kegiatan pada Jumat petang tanggal 8 Desember 2017. Dalam Pembinaan ini, Bapak Bapak Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara MA RI menyampaikan amanat Konstitusi kepada para hakim, khususnya Hakim Pemilu di Lingkungan Peradilan TUN, untuk menegakkan Negara Hukum. Beliau mengingatkan, bahwa Pemilu adalah proses politik yang sarat tekanan dan kepentingan para pihak, oleh karenanya Hakim Khusus Pemilu dalam mengadili Perkara Pemilu harus menjalankan hukum dengan baik dan menjauhi segala bentuk korupsi, agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. (darsono/ns)

 

sumber: (https://www.ditjenmiltun.net/)