Kamis, 28 Januari 2021
Selamat Datang Di Website Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda

A.      KETENTUAN POSBAKUM

1.     Bagi pencari keadilan (orang perorangan atau sekelompok orang) yang tidak mampu berhak memperoleh Bantuan Hukum dengan permohonan dan tanggungan biaya perkara dari negara dengan melampirkan ;

2.     Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Lurah/Kepala Wilayah setempat yang menyatakan bahwa benar yang bersangkutan tidak mampu membayar biaya perkara, atau

3.     Surat Keterangan Tunjangan Sosial seperti Kartu Keluarga Miskin (KKM), Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), Kartu Beras Miskin (Raskin), Kartu Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Bantuan Langsung Tunai (BLT), Kartu Perlindungan Sosial (KPS), atau

4.     Dokumen lainnya yang berkaitan dengan daftar penduduk miskin dalam basis data terpadu pemerintah atau yang dikeluarkan oleh instansi lain yang berwenang untuk memberikan keterangan tidak mampu.

 

B.      PEMBERIAN LAYANAN POSBAKUM

1.     Pemohon mengajukan permohonan kepada Posbakum Pengadilan dengan mengisi formulir yang telah disediakan dan memberikan persyaratan yang diperlukan.

2.     Petugas Posbakum memeriksa formulir dan kelengkapan dokumen persyaratan. Jika tidak lengkap, mengembalikan kepada Pemohon untuk dilengkapi Jika lengkap, Pemohon/calon Penerima Layanan dapat langsung mendapatkan pelayanan.

3.     Petugas Posbakum memberikan layanan Posbakum Pengadilan. Apabila penerima layanan Posbakum tidak sanggup membayar biaya perkara, maka petugas Posbakum akan memberikan formulir permohonan pembebasan biaya perkara untuk diajukan kepada Ketua Pengadilan.

4.     Petugas Posbakum mengisi, memeriksa kelengkapan isian dan meminta tandatangani Penerima Layanan Posbakum Pengadilan pada formulir permohonan layanan dan Surat pernyataan telah menerima layanan.

 

Formulir Permohonan Layanan Posbakum

Formulir Permohonan Pembebasan Biaya Perkara

Surat Pernyataan Telah Menerima Layanan Posbakum

Formulir Pengaduan/Penyampaian Keluhan Layanan Posbakum

 

Kirim Formulir Permohonan Layanan Posbakum, Formulir Permohonan Pembebasan Biaya Perkara, Formulir Pengaduan/Penyampaian Keluhan Layanan Posbakum ke email posbakum@ptun-samarinda.go.id

Untuk kelengkapan berkas permohonan agar diserahkan langsung ke Petugas POSBAKUM Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda

Jam Kerja Petugas POSBAKUM Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda:

 

Hari Selasa, Rabu, dan Kamis. (Pukul 09.00 - 12.00 WITA)

SOP Kepaniteraan

SOP Kepaniteraan Perkara

SOP Kepaniteraan Hukum

SOP Sub Bag. Umum dan Keuangan

SOP Sub Bag. Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana

SOP Sub Bag. Perencanaan, TI, dan Pelaporan

Jakarta – Humas : Ketua Mahkamah Agung Dr. M. Syarifuddin, SH., MH melakukan pencanangan pembangunan zona integritas pada Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara, pada hari Selasa 24/11/2020, bertempat di gedung Sekretariat Mahkamah Agung, Jakarta.

Dalam sambutannya Ketua Mahkamah Agung mengatakan membangun zona integritas untuk mewujudkan Wilayah Bebas Korupsi, dan Wilayah Birokrasi  Bersih   dan   Melayani   di lingkungan Mahkamah Agung  dan   Badan   Peradilan  di Bawahnya  adalah  komitmen  kita  bersama,  maka untuk mewujudkan itu, diperlukan adanya keterpaduan dan   kekompakan dari seluruh aparatur, dari tingkat  pusat  hingga  ke  daerah  agar apa   yang   kita cita-citakan, yaitu mewujudkan Badan Peradilan Indonesia Yang Agung, dapat tercapai dengan baik.

Lebih lanjut M. Syarifudin mengutarakan bahwa pencanangan dan pembangunan Zona Integritas bukan hanya sebatas slogan untuk diucapkan, namun menjadi komitmen   untuk terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik, cepat, efektif, dan efisien, dalam   rangka meningkatkan kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan.

“Birokrasi yang bersih dan melayani ditentukan oleh faktor manusianya, sehingga perlu kita sadari, akan pentingnya integritas serta kejujuran, dalam melaksanakan tugas dan pekerjaan sehari-hari. Integritas dan kejujuran adalah nilai moral yang sangat mahal  harganya, karena saat ini, lebih sulit mencari orang yang jujur dan berintegritas,  ketimbang  mencari  orang  yang pintar”, ucap Mantan Ketua Kamar Pengawasan.

Diakhir sambutan KMA mengemukakan Integritas dan kejujuran merupakan aset yang sangat berharga. Jangan sekali-kali dikorbankan hanya untuk mendapatkan keuntungan   sesaat, namun  akhirnya  membawa   dampak   besar   bagi nama   baik   dan   kehormatan   lembaga. Sebuah pepatah mengatakan “Air Susu Sebelanga, Bisa Rusak Oleh Nila  Setitik.” Artinya, tindakan  tercela yang dilakukan  oleh  segelintir orang, dapat merusak  nama baik dan kehormatan bagi lembaga peradilan di seluruh Indonesia.

Selain pencanangan zona integritas, Ketua Mahkamah Agung juga meresmikan empat Aplikasi yaitu Aplikasi MIS dan SIRATMIL versi terbaru, serta aplikasi TEMAN SI GANIS   TUN, dan aplikasi DESK INFORMASI.

Acara pencanangan zona integritas, juga dihadiri oleh Ketua Komisi Yudisial, Ketua Ombusmen, Badan Pusat Statistik, Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial, Wakil Ketua Komisi Yudisial, Para Ketua Kamar, Pejabat Eselon I dilingkungan Mahkamah Agung, dan para undangan lainnya. Acara ini dilaksanakan sesuai protokol kesehatan dengan melakukan 3M: menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. (Humas)

Mysneakersnike headquarters Sneakers