Kamis, 28 Januari 2021
Selamat Datang Di Website Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda

A.      KETENTUAN POSBAKUM

1.     Bagi pencari keadilan (orang perorangan atau sekelompok orang) yang tidak mampu berhak memperoleh Bantuan Hukum dengan permohonan dan tanggungan biaya perkara dari negara dengan melampirkan ;

2.     Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Lurah/Kepala Wilayah setempat yang menyatakan bahwa benar yang bersangkutan tidak mampu membayar biaya perkara, atau

3.     Surat Keterangan Tunjangan Sosial seperti Kartu Keluarga Miskin (KKM), Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), Kartu Beras Miskin (Raskin), Kartu Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Bantuan Langsung Tunai (BLT), Kartu Perlindungan Sosial (KPS), atau

4.     Dokumen lainnya yang berkaitan dengan daftar penduduk miskin dalam basis data terpadu pemerintah atau yang dikeluarkan oleh instansi lain yang berwenang untuk memberikan keterangan tidak mampu.

 

B.      PEMBERIAN LAYANAN POSBAKUM

1.     Pemohon mengajukan permohonan kepada Posbakum Pengadilan dengan mengisi formulir yang telah disediakan dan memberikan persyaratan yang diperlukan.

2.     Petugas Posbakum memeriksa formulir dan kelengkapan dokumen persyaratan. Jika tidak lengkap, mengembalikan kepada Pemohon untuk dilengkapi Jika lengkap, Pemohon/calon Penerima Layanan dapat langsung mendapatkan pelayanan.

3.     Petugas Posbakum memberikan layanan Posbakum Pengadilan. Apabila penerima layanan Posbakum tidak sanggup membayar biaya perkara, maka petugas Posbakum akan memberikan formulir permohonan pembebasan biaya perkara untuk diajukan kepada Ketua Pengadilan.

4.     Petugas Posbakum mengisi, memeriksa kelengkapan isian dan meminta tandatangani Penerima Layanan Posbakum Pengadilan pada formulir permohonan layanan dan Surat pernyataan telah menerima layanan.

 

Formulir Permohonan Layanan Posbakum

Formulir Permohonan Pembebasan Biaya Perkara

Surat Pernyataan Telah Menerima Layanan Posbakum

Formulir Pengaduan/Penyampaian Keluhan Layanan Posbakum

 

Kirim Formulir Permohonan Layanan Posbakum, Formulir Permohonan Pembebasan Biaya Perkara, Formulir Pengaduan/Penyampaian Keluhan Layanan Posbakum ke email posbakum@ptun-samarinda.go.id

Untuk kelengkapan berkas permohonan agar diserahkan langsung ke Petugas POSBAKUM Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda

Jam Kerja Petugas POSBAKUM Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda:

 

Hari Selasa, Rabu, dan Kamis. (Pukul 09.00 - 12.00 WITA)

SOP Kepaniteraan

SOP Kepaniteraan Perkara

SOP Kepaniteraan Hukum

SOP Sub Bag. Umum dan Keuangan

SOP Sub Bag. Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana

SOP Sub Bag. Perencanaan, TI, dan Pelaporan

 

Jakarta - Humas: Berkenaan dengan berlangsungnya proses pemberkasan bagi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) formasi tahun2019 yang dinyatakan lulus  sebagaimana dalam pengumuman Sekretaris Mahkamah Agung tanggal 30 Oktober 2020 dan sehubungan dengan adanya laporan bahwa terdapat oknum yang mengatasnamakan Biro Kepegawaian Mahkamah Agung telah menghubungi peserta seleksi CPNS dengan menyatakan dapat membantu dalam penggantian peserta CPNS yang mengundurkan diri, atau hal lain terkait kelulusan CPNS, dengan ini diberitahukan bahwa segala hal yang berkaitan dengan seleksi CPNS Mahkamah Agung akan disampaikan secara prosedural, transparan, dan akuntabel baik melalui surat resmi atau melalui website resmi www.mahkamahagung.go.id, untuk itu diminta agar semua pihak berhati-hati.

Apabila ada pihak-pihak yang melakukan kontak telepon atau lainnya, dimohon agar dapat melakukan konfirmasi melalui helpdesk CPNS Mahkamah Agung di nomor telepon:081297803331 atau melalui whatsapp di nomor 087777195103 atau dapat juga melaporkan ke Badan Pengawasan Mahkamah Agung melalui sistem informasi Pengawasan di https://siwas.mahkamahagung.go.id.

Untuk informasi lebih lengkapnya, silakan klik tautan di bawah ini:

 

 Dokumen

 Pemberitahuan Kelulusan CPNS Formasi Tahun 2019.pdf

 

Sumber (www.mahkamahagung.go.id)

latest jordan SneakersGirls Air Jordan