A. KETENTUAN POSBAKUM
1. Bagi pencari keadilan (orang perorangan atau sekelompok orang) yang tidak mampu berhak memperoleh Bantuan Hukum dengan permohonan dan tanggungan biaya perkara dari negara dengan melampirkan ;
2. Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Lurah/Kepala Wilayah setempat yang menyatakan bahwa benar yang bersangkutan tidak mampu membayar biaya perkara, atau
3. Surat Keterangan Tunjangan Sosial seperti Kartu Keluarga Miskin (KKM), Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), Kartu Beras Miskin (Raskin), Kartu Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Bantuan Langsung Tunai (BLT), Kartu Perlindungan Sosial (KPS), atau
4. Dokumen lainnya yang berkaitan dengan daftar penduduk miskin dalam basis data terpadu pemerintah atau yang dikeluarkan oleh instansi lain yang berwenang untuk memberikan keterangan tidak mampu.
B. PEMBERIAN LAYANAN POSBAKUM
1. Pemohon mengajukan permohonan kepada Posbakum Pengadilan dengan mengisi formulir yang telah disediakan dan memberikan persyaratan yang diperlukan.
2. Petugas Posbakum memeriksa formulir dan kelengkapan dokumen persyaratan. Jika tidak lengkap, mengembalikan kepada Pemohon untuk dilengkapi Jika lengkap, Pemohon/calon Penerima Layanan dapat langsung mendapatkan pelayanan.
3. Petugas Posbakum memberikan layanan Posbakum Pengadilan. Apabila penerima layanan Posbakum tidak sanggup membayar biaya perkara, maka petugas Posbakum akan memberikan formulir permohonan pembebasan biaya perkara untuk diajukan kepada Ketua Pengadilan.
4. Petugas Posbakum mengisi, memeriksa kelengkapan isian dan meminta tandatangani Penerima Layanan Posbakum Pengadilan pada formulir permohonan layanan dan Surat pernyataan telah menerima layanan.
Formulir Permohonan Layanan Posbakum
Formulir Permohonan Pembebasan Biaya Perkara
Surat Pernyataan Telah Menerima Layanan Posbakum
Formulir Pengaduan/Penyampaian Keluhan Layanan Posbakum
Kirim Formulir Permohonan Layanan Posbakum, Formulir Permohonan Pembebasan Biaya Perkara, Formulir Pengaduan/Penyampaian Keluhan Layanan Posbakum ke email posbakum@ptun-samarinda.go.id
Untuk kelengkapan berkas permohonan agar diserahkan langsung ke Petugas POSBAKUM Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda
Jam Kerja Petugas POSBAKUM Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda:
Hari Selasa, Rabu, dan Kamis. (Pukul 09.00 - 12.00 WITA)
SOP Sub Bag. Umum dan Keuangan
Pengumuman
Terkait pendaftaran perkara permohonan yang didaftarkan melalui aplikasi e-Court, Peraturan Mahkamah Agung RI Tahun 2017 Pasal 4 ayat 3 huruf a, b, c, dan d mengenai Penelitian Administrasi Kelengkapan berkas oleh Panitera, dengan ini diumumkan apabila berkas perkara belum dinyatakan lengkap dan Panitera belum memberikan Akta Penerimaan Berkas Perkara, Pendaftar diminta tidak membayar panjar biaya perkara permohonan.
TTD
Panitera Muda Perkara
