Senin, 24 September 2018
Selamat Datang Di Website Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda

A.      KETENTUAN POSBAKUM

1.     Bagi pencari keadilan (orang perorangan atau sekelompok orang) yang tidak mampu berhak memperoleh Bantuan Hukum dengan permohonan dan tanggungan biaya perkara dari negara dengan melampirkan ;

2.     Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Lurah/Kepala Wilayah setempat yang menyatakan bahwa benar yang bersangkutan tidak mampu membayar biaya perkara, atau

3.     Surat Keterangan Tunjangan Sosial seperti Kartu Keluarga Miskin (KKM), Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), Kartu Beras Miskin (Raskin), Kartu Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Bantuan Langsung Tunai (BLT), Kartu Perlindungan Sosial (KPS), atau

4.     Dokumen lainnya yang berkaitan dengan daftar penduduk miskin dalam basis data terpadu pemerintah atau yang dikeluarkan oleh instansi lain yang berwenang untuk memberikan keterangan tidak mampu.

 

B.      PEMBERIAN LAYANAN POSBAKUM

1.     Pemohon mengajukan permohonan kepada Posbakum Pengadilan dengan mengisi formulir yang telah disediakan dan memberikan persyaratan yang diperlukan.

2.     Petugas Posbakum memeriksa formulir dan kelengkapan dokumen persyaratan. Jika tidak lengkap, mengembalikan kepada Pemohon untuk dilengkapi Jika lengkap, Pemohon/calon Penerima Layanan dapat langsung mendapatkan pelayanan.

3.     Petugas Posbakum memberikan layanan Posbakum Pengadilan. Apabila penerima layanan Posbakum tidak sanggup membayar biaya perkara, maka petugas Posbakum akan memberikan formulir permohonan pembebasan biaya perkara untuk diajukan kepada Ketua Pengadilan.

4.     Petugas Posbakum mengisi, memeriksa kelengkapan isian dan meminta tandatangani Penerima Layanan Posbakum Pengadilan pada formulir permohonan layanan dan Surat pernyataan telah menerima layanan.

 

Formulir Permohonan Layanan Posbakum

Formulir Permohonan Pembebasan Biaya Perkara

Surat Pernyataan Telah Menerima Layanan Posbakum

Formulir Pengaduan/Penyampaian Keluhan Layanan Posbakum

 

Kirim Formulir Permohonan Layanan Posbakum, Formulir Permohonan Pembebasan Biaya Perkara, Formulir Pengaduan/Penyampaian Keluhan Layanan Posbakum ke email posbakum@ptun-samarinda.go.id

Untuk kelengkapan berkas permohonan agar diserahkan langsung ke Petugas POSBAKUM Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda

Jam Kerja Petugas POSBAKUM Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda:

 

Hari Selasa, Rabu, dan Kamis. (Pukul 09.00 - 12.00 WITA)

SOP Kepaniteraan

SOP Kepaniteraan Perkara

SOP Kepaniteraan Hukum

SOP Sub Bag. Umum dan Keuangan

SOP Sub Bag. Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana

SOP Sub Bag. Perencanaan, TI, dan Pelaporan

 

 

 

Sudah bukan rahasia umum lagi jika Mahkamah Agung kini sedang berinovasi pada sektor Justice Reformkhususnya dengan melakukan implementasi Technology for Judiciary. Dengan disahkannya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 03 tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik, hal ini menjadi tonggak awal dalam mewujudkan peradilan modern yang berbasiskan teknologi informasi (IT). Bak sambil menyelam minum air, dirilisnya Aplikasi e-court pada satuan kerja (pengadilan) yang menjadi percontohan, digadang-gadang akan meningkatkan nilai (rankingEase of Doing Business (Kemudahan Berusaha) Negara Indonesia dan juga kehadiran Aplikasi e-court ini dapat menjadi pemicu untuk mewujudkan asas pengadilan yang sederhana, cepat dan berbiaya ringan. Pada artikel sebelumnya telah dipaparkan sedikit mengenai Aplikasi e-court (klik di sini untuk membacanya), nah pada artikel ini juga akan mengulas kembali mengenai Aplikasi e-courtyang telah beranjak pada tahap testing (uji coba).

Sebagaimana telah disampaikan pada paragraf di atas, tujuan dihadirkannya Aplikasi e-court ini ialah dalam rangka perbaikan indeks kemudahan berusaha (Ease of Doing Bussiness/EODB) di Indonesia yang salah satu poinnya adalah penyederhanaan acara peradilan. Hal ini sejalan dengan Instruksi Presiden tahun 2016 dimana Presiden berharap agar Negara Indonesia dapat mencapai peringkat ke-40 dalam survey kemudahan berusaha tahun 2018 yang dilakukan oleh World Bank (Bank Dunia). Secara historis, saat ini ranking Negara Indonesia pada sisi kemudahan berusaha berada di peringkat 72 (secara global) dimana telah meningkat 34 point dari tahun 2016. Dan untuk sisi enforcing contract, Indonesia berada di urutan 145 (secara global) dimana telah terjadi peningkatan 26 point dari tahun 2016. Sedangkan pada sisi resolving insolvency, saat ini Indonesia berada di posisi 38 (secara global) dimana telah beranjak 36 point dari tahun 2016. 

 

 

 

Jika menengok beberapa tahun ke belakang, Indeks Kualitas Proses Peradilan (Quality of Court Process Index) bak jauh api daripada panggang dikarenakan terdapat 3 (tiga) issue utama, seperti :

1.             Pengadilan belum dapat melakukan pemeriksaan gugatan awal secara elektronik melalui suatu platformkhusus yang terdedikasi khusus; 

2.             Pengadilan belum dapat melakukan pengiriman panggilan terhadap pihak berperkara secara elektronik; 

3.             Pengadilan belum dapat menyediakan pembayaran perkara secara elektronik. 

Hanya dalam kurun waktu setengah windu, Mahkamah Agung telah melakukan banyak perubahan, khususnya dengan menghadirkan peran teknologi informasi dalam administrasi maupun penanganan perkara. Contoh perubahan tersebut ialah lahirnya sebuah produk revolusioner di bidang manajemen dan administrasi perkara yang dinamakan Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP). Diharapkan duet antar dua aplikasi yang saling terintegrasi ini dapat meningkatkan Quality of Court Process Index pada komponen Court Structure and Procedural Law, Case Management, Case Automation dan Alternative Dispute Resolution

Berkaca dari Federal Court of Australia/FCA (seperti yang diulas dalam artikel sebelumnya), tidak mudah untuk mewujudkan sebuah peradilan yang modern berbasiskan teknologi informasi. Dalam hal ini pun Mahkamah Agung tidak serta merta membangun Aplikasi e-court dalam satu langkah semata, melainkan ada beberapa tahapan (rencana aksi) yang wajib dipenuhi, seperti misalnya : 

1.             Menyusun rancangan Peraturan Mahkamah Agung tentang Administrasi Perkara di Pengadilan secara Elektronik (PerMA Nomor 03 tahun 2018); 

2.             Menyusun Petunjuk Pelaksanaan PerMA Nomor 03 tahun 2018 oleh masing-masing Direktorat Jenderal; 

3.             Koordinasi dan kerjasama dengan bank-bank terkait layanan pembayaran secara elektronik pada Aplikasi e-court

4.             Pengembangan Aplikasi e-court sesuai dengan kaidah, norma, aturan, tata cara dan hukum yang berlaku; 

5.             Penyusunan Standard Operational Procedure (SOP) Aplikasi e-court.

Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Dr. Mulyono, S.H., S.IP., M.H. sangat mengapresiasi, antusias dan mendukung penuh upaya Mahkamah Agung dalam mewujudkan peradilan modern yang berbasiskan teknologi, khsusunya perihal implementasi Aplikasi e-court pada lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara. Hal ini dibuktikan dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Dirjen Badilmiltun Nomor : 307/Djmt/Kep/5/2018 tanggal 15 Mei 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 03 tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan secara Elektronik. 

 

Mahkamah Agung juga telah menetapkan road map (perencanaan) terhadap implementasi dan pengembangan Aplikasi e-court sebagai berikut 

 

Tahun 2018

Tahun 2019

Tahun 2020

1. Konsinyasi penyusunan payung hukum, regulasi,

tata kelola, kebijakan, role dan aturan 

2. Konsinyasi penyusunan aplikasi berserta modulnya 

3. Penerapan untuk Perkara Gugatan Perdata 

4. Testing

 

 

1. Penyempurnaan regulasi, tata kelola, 

kebijakan, role dan aturan 

2. Pengembangan aplikasi sesuai dengan 

regulasi yang disempurnakan 

3. Penerapan untuk jenis perkara lain 

4. Penambahan satuan kerja pilot project 

5. Penyempurnaan teknologi, termasuk 

dukungan penuh sesuai UU ITE

1. Penyempurnaan regulasi sesuai dengan 

perkembangan hukum 

2. Otomasi penuh pada seluruh proses 

administrasi perkara 

3. Penerapan untuk jenis perkara lain 

4. Launching dan implementasi untuk seluruh 

Pengadilan di Indonesia

Aplikasi e-court yang saat ini sedang berjalan dikembangkan dan diujicoba juga telah menimbang kepentingan, kesiapan, kelaziman yang selama ini berlaku di pihak-pihak eksternal pengadilan. Pihak eksternal ini bukan hanya para pihak dan atau kuasa hukumnya, tetapi juga institusi lain, misalnya seperti perbankan. Berkaitan dengan dukungan teknis layanan e-payment (pembayaran elektronik) dalam Aplikasi e-court, pembayaran panjar perkara menggunakan mekanisme Virtual Account sehingga dapat mendukung metode pembayaran yang modern (online) maupun secara offline, dan tentunya mengakomodir multi-channel (pembayaran antar bank). Berikut ini daftar bank yang telah bekerjasama dalam implementasi Aplikasi e-court

 

No

Nama Bank

Biaya Virtual Account

Biaya Transfer Antar Bank

Status

1.

BNI

Menunggu Perjanjian Kerja Sama

Sesuai Aturan BI

Siap

2.

BNI Syariah

Menunggu Perjanjian Kerja Sama

Sesuai Aturan BI

Siap

3.

BRI

Menunggu Perjanjian Kerja Sama

Sesuai Aturan BI

Siap

4.

Mandiri

Tidak Ada

Sesuai Aturan BI

Development

5.

Mandiri Syariah

Tidak Ada

Sesuai Aturan BI

Development

6.

BTN

Tidak Ada

Sesuai Aturan BI

Development

Dan rencananya, Mahkamah Agung akan menetapkan 20 (dua puluh) satuan kerja (pengadilan) yang menjadi proyek percontohan (pilot project) percobaan (testing) Aplikasi e-court :

1.             Pengadilan Negeri sebanyak 5 (lima) Pengadilan

2.             Pengadilan Tata Usaha Negara sebanyak 6 (enam) Pengadilan

3.             Pengadilan Agama sebanyak 9 (sembilan) Pengadilan

Hadirnya Aplikasi e-court ini tentunya akan merubah paradigma aparatur peradilan khususnya dalam bidang administrasi perkara, disamping itu juga akan merubah citra (image) pengadilan yang kini semakin canggih dengan adanya peran teknologi informasi (IT). Apabila Aplikasi e-court telah diimplementasikan, maka bukan sebuah isapan jempol lagi bila pendaftaran perkarapun dapat dilakukan dengan menggunakan perangkat mobile yang terkoneksi dengan jaringan internet (smartphone, tablet phone, laptop, notebook, netbook) tanpa harus datang ke pengadilan. Pengiriman berkas dan proses verifikasinya pun dilakukan melalui Aplikasi e-court ini, dan dengan begitu, potensi para pihak pencari keadilan bertemu dengan aparatur pengadilan akan lebih kecil.

Tidak dapat dipungkiri pula dengan keberadaan Aplikasi e-court ini juga akan meringkas proses administrasi perkara di pengadilan, misalnya saja agenda persidangan akan menjadi lebih efektif dan efisien, mengapa? Karena dokumen/berkasnya dapat disampaikan secara online (meringkas beberapa proses persidangan yang hanya bersifat pertukaran dokumen). Disamping itu, dengan adanya notifikasi dari Aplikasi e-court ini maka memungkinkan para pencari keadilan dan kuasa hukumnya (advokat) dapat terus memantau perkembangan perkaranya. Misalnya saja perubahan jadwal sidang, perubahan majelis hakim, pemberitahuan tentang biaya perkara dan lain sebagainya. Dapat disimpulkan, dengan kolaborasi antar 2 (dua) aplikasi made in Mahkamah Agung ini yaitu Aplikasi e-court dan Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) akan lebih mempercepat proses penanganan dan penyelesaian perkara di pengadilan. 

Aplikasi e-court dapat diakses melalui : https://ecourt.mahkamahagung.go.id 

Sumber (www.ditjenmiltun.net)